‘Warning’ OECD untuk Kuala Lumpur: Pangkas Subsidi, Tekan BUMN, atau Ekonomi Malaysia Melambat
JERNIH – Peringatan keras meluncur dari markas besar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris untuk Pemerintah Malaysia. Lembaga penasihat ekonomi dunia itu menilai Negeri Jiran tak bisa lagi bertumpu pada formula lama jika ingin menjaga taji ekonominya di tengah ancaman stagnasi dan gejolak global.
Laporan terbaru OECD Economic Survey of Malaysia memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia bakal terkoreksi ke angka 4,9 persen pada 2026, turun dibanding capaian 5,2 persen pada 2025. Kendati diproyeksi sedikit membalas ke angka 5 persen pada 2027, laju inflasi diperkirakan terus naik hingga menyentuh 2,3 persen.
Direktur Studi Negara OECD, Luiz de Mello, menggarisbawahi bahwa lompatan pendapatan per kapita yang diraih Malaysia dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi cukup untuk menjamin daya tahan ekonomi masa depan.
“Guna mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan tangguh, Malaysia harus merombak efisiensi belanja publik, menggenjot produktivitas lewat iklim persaingan sehat, serta membenahi total mutu sistem pendidikan,” tegas De Mello saat memaparkan laporan tersebut di Putrajaya.
Salah satu poin paling tajam dalam rekomendasi OECD menyasar dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam struktur pasar Malaysia. OECD mendesak Putrajaya menciptakan iklim persaingan yang seimbang (level playing field) antara BUMN dan sektor swasta demi memicu inovasi.
Langkah ini perlu diimbangi dengan penghapusan aturan kendali harga secara bertahap serta pemangkasan hambatan masuk pasar—termasuk melonggarkan batasan kepemilikan asing dan mempermudah regulasi layanan digital lintas batas. Strategi ini dinilai krusial agar Malaysia tak terlempar dari rantai pasok global.
Di sektor fiskal, OECD mendorong keberanian pemerintah untuk menyetop skema subsidi energi yang bersifat menyeluruh (undirected subsidies) dan mengalihkannya ke bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak penghasilan dan pemberlakuan kembali pajak konsumsi dinilai mendesak untuk menekan tumpukan utang negara.
Investasi SDM dan Mitigasi Bencana Iklim
Di luar tata kelola anggaran dan pasar, OECD menyoroti dua benteng pertahanan jangka panjang Malaysia: kualitas sumber daya manusia dan ketahanan iklim. OECD merekomendasikan layanan pendidikan prasekolah gratis bagi anak usia 3–4 tahun, pemberian insentif berbasis kinerja untuk guru, hingga penyelarasan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan industri untuk mengikis celah kesenjangan keterampilan (skill mismatch).
Menghadapi ancaman banjir tahunan yang kian destruktif, Malaysia didesak mempercepat skema penentuan harga karbon (carbon pricing), memperluas asuransi bencana, serta menghentikan ketergantungan pada energi fosil lewat percepatan transisi energi terbarukan.
OECD menegaskan, pilihan bagi Kuala Lumpur kini sangat jelas: mengeksekusi reformasi struktural secara menyeluruh sekarang, atau membiarkan mesin ekonominya melambat di tengah ketidakpastian dunia.
