Dia bilang, program biodiesel itu bersifat mandatory dan volume pemerintah yang menentukan.[]
JERNIH-Pada artikel sebelumnya yang sudah diterbitkan Jernih, pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan bahwa mahalnya harga minyak goreng di pasaran lantaran komoditi tersebut, disuplay ke industri biodiesel. Begitu juga hal yang disampaikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu.
Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dipasaran, Lutfi bilang lantaran Presiden Jokowi mencanangkan program biodiesel yang salah satu bahan bakunya menggunakan Cride Palm Oil (CPO).
Akibat pernyataan Mendag Muhammad Lutfi tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, geram. Dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin (7/2), program biodiesel yang digagas Presiden Jokowi tak ada hubungannya dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Soalnya, sebagai bahan bakar nabati yang diaplikasikan ke mesin berjenis diesel, biodiesel tak hanya bisa dibuat dari CPO saja. Tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain sebagainya bisa dijadikan bahan baku pembuatannya.
Namun, berdasar tautan Kementerian ESDM, Indonesia masih menjadikan CPO sebagai bahan baku utama pembuatan biodiesel.
“Pernyataan itu seperti menampar muka Presiden. Menteri Perdagangan harus diberi teguran keras. Dia sudah membuat malu Presiden,” kata Lamhot.
Lamhot bilang, penggunaan CPO dalam program biodiesel hanya menggunakan sekitar 7,3 juta loter. Sementara bagi minyak goreng, tersedia 32 juta liter.
“Sudah ada jatah pembagian masing-masing dan tidak saling mengganggu,” katanya.
Seperti banyak argumen yang dilemparkan orang-orang pintar di negeri ini, Lamhot bilang, faktor utama kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, terletak pada tingginya bahan baku yakni minyak sawit dan adanya masalah dalam pendistribusian. Makanya, operasi pasar tak bakal efektif jika tidak diikuti pengawasan distribusi ketat.
“Dan ini yang terjadi,” kata dia lagi.
Di lain pihak, Edy Martono sebagai Sekertaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membantah pernyataan Faisal Basri dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tersebut. Dia bilang, program biodiesel tak mengutak-atik pasokan atau harga minyak goreng di dalam negeri.
Seirama dengan Lamhot, Eddy bilang kalau tingginya harga minyak goreng lantaran harga CPO di dunia sedang tinggi. Apalagi kalau dikatakan bahwa pengusaha lebih suka menyuplai produk minyak sawit ke biodiesel ketimbang minyak goreng, Eddy tak menerima pernyataan itu.
Dia bilang, program biodiesel itu bersifat mandatory dan volume pemerintah yang menentukan.[]
