“Seperti memproses secara hukum agar memberikan efek jera,” kata Surya.
JERNIH-Jangankan rakyat, Pemerintah saja yang punya anggaran dan kelengkapan operasional kebingungan mengatasi persoalan minyak goreng. Padahal, Indonesia masuk ke dalam kategori sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
Setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan satu harga, kemudian menggaet ritel modern sambil menjanjikan komoditas ini bakal tersedia di pasar tradisional, juga mengancam pengusaha yang berniat nakal, bukannya malah lancar, minyak goreng malah langka di pasaran.
Tentu, ini bukan merupakan kondisi wajar. Bahkan, hanya ada satu alasan rasional guna menjelaskan sebab musabab kelangkaan minyak goreng yakni, penimbunan secara besar-bearan yang dilakoni para mafia. Lalu, apakah Pemerintah mampu menanganinya bahkan mengambil tindakan tegas?
Ekonom Universitas Muhammadiyah, Surya Vandiantara dalam keterangan tertulisnya mengatakan, memang seharusnya Indonesia tidak mengalami kelangkaan minyak goreng. Apalagi, alasan yang sering dinyanyikan para pengusaha adalah sedang melonjaknya harga minyak sawit dunia.
Surya menilai, persoalan utama yang kemudian menjadi asalah ada pada mekanisme pasar di dalam negeri. Menteri Perdagangan, tak mengambil peran dalam upaya menciptakan mekanisme yang lebih sehat agar terhindar dari aksi penimbunan oleh kartel.
Sementara operasi pasar yang dilakukan, dianggap belum efektif guna meredam tindakan penimbunan sebab hanya sebatas merespon ditemukannya gudang penimbunan minyak goreng. Sementara sanksi tegas tak dijatuhkan kepada para pelakonnya.
“Seperti memproses secara hukum agar memberikan efek jera,” kata Surya.
Selain operasi pasar, bonus pajak bagi para pedagang dan produsen sepertinya bisa jadi jurus jitu, sebab selalu ada motif ingin memperoleh keuntungan lebih besar dalam tindakan penimbunan.
“Maka Pemerintah dapat memberikan bonus pajak bagi para produsen dan pedagang minyak goreng agar mereka memperoleh keuntungan lebih besar,” kata dia menyarankan.[]
