Oleh karena itu, Oke menjelaskan saat ini pemerintah menerapkan DMO dan DPO minyak sawit untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.
JERNIH-Ekonom Faisal Basri menyebut, biang keladi kenaikan harga minyak goreng di tanah air lantaran ulah pemerintah melalui komando serampangan. Dia, melirik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya, yaitu dari Rp15.792 per liter menjadi Rp21.125 per liter.
Faisal bilang, ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi dan berlaku mulai 1 Februari lalu, tak dibarengi tamahan pasokan sehingga harga jual masih saja mendekati angka Rp 20 ribu perliter. Boleh jadi, pedagang masih menjual dengan harga lama sebab stok yang ada diperoleh dengan harga lama.
Dan bisa jadi pula, pasokan tersendat hingga terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar.
Mengutip laman blog pribadinya faisalbasri.com, pemerintah juga menetapkan kewajiban setoran atau domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) kepada produsen CPO dan produk turunannya. Tujuannya, menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng. Bahkan, pemerintah sempat menggertak dengan melarang ekspor CPO dan turunannya.
Sayangnya macam-macam usaha yang sudah dilakoni, tak membuahkan hasil sebab ekspor bukan biang keladi harga minyak goreng melejit tinggi. Sebab meski harga minyak sawit dunia melonjak tajam, volume ekspor dari Indonesia cuma naik tips yakni, dari 34 juta ton pada 2020, menjadi 34,2 juta ton pada 2021.
Kenaikan yang sangat tipis itu, terjadi saat ada lonjakan harga dibarengi penurunan produksi CPO dari 47,03 juta ton pada 2020 menjadi 46,89 juta ton di 2021. Akhirnya, kenaikan menurut Faisal lebih disebabkan pergeseran besar dalam konsumsi CPO dalam negeri. Soalnya, di masa lalu konsumen yang dominan adalah industri pangan termasuk produsen minyak goreng.
Namun, begitu pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar malah naik. Peningkatan sangat tajam terjadi pada 220 dengan diterapkannya program B20 yakni, 20 persen kandungan CPO sisanya solar.
“Akibatnya, konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton pada 2019 menjadi 7,23 juta ton pada 2020 atau kenaikan sebesar 24 persen. Sebaliknya, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 menjadi 8,42 juta ton pada 2020,” kata Faisal menyebutkan.
Selanjutnya, pola konsumsi CPO di dalam negeri macam biodiesel terus berlanjut sepanjang tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat beriringan dengan peningkatan porsi dalam program B30.
Soalnya, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sudah memperkirakan di tahun 2020 ini porsi CPO untuk industri biodiesel akan mencapai 43 persen dari konsumsi CPO di dalam negeri. Padahal pada 2019 masih ada di angka 37 persen. Dan, dalam satu hingga dua tahun ke depan, bisa jadi porsi biodiesel akan mengalahkan kapasitas konsumsi industri pangan.
Sebab pemerintah menjamin perusahaan biodiesel tak akan rugi sebab ada kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah ketimbang di internasional, pengusaha akhirnya lebih memilih memasok CPO ke pabrik biodiesel. Sebab jika dijual ke pabrik minyak goreng, tak ada insentif seperti itu.
Hingga saat ini, menurut perhitungan Faisal, sudah puluhan triliun dana dikucurkand dalam rangka mensubsidi produksi biodiesel. Dana itu, berasal dari dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.
“Itulah dilema antara CPO untuk perut dan CPO untuk energi. Tak pelak lagi, kenaikan harga minyak goreng adalah akibat dari kebijakan pemerintah sendiri, karena selalu ada trade off (simalakama),” kata dia menilai.
Jadi, tak tepat kalau dikatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan harga CPO internasional yang tinggi, seperti dikatakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
Oleh karena itu, Oke menjelaskan saat ini pemerintah menerapkan DMO dan DPO minyak sawit untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.[]
