Ditemukan juga, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil namun belum terdata dalam daftar pemilih tersebut.
JERNIH-Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU ternyata masih banyak yang harus dibetulkan. Sebab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih menemukan berbagai masalah dalam data yang menurut KPU sudah dilakukan pemutakhiran.
Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu, Lolly Suhenty yang menyebut jika data yang dihimpun tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Dijelaskan oleh Lolly, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) oleh KPU hingga saat ini belum ‘clear’.
“Dari catatan yang masuk ke kami (dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota) data pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di beberapa tempat masih dilakukan secara serampangan,” kata Lolly, pada Jumat (19/8/2022), dalam kegiatan bertajuk ‘Manajemen Risiko Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), di Bogor.
Bahkan menurut Lolly, temuan semacam itu selalu terjadi setiap pemilu, termasuk pada pemilu yang akan datang. Dikhawatirkan hal tersebut terjadi karena data pemutakhiran yang belum clear dijadikan data sandingan DP4.
“Jangan-jangan, data hasil pemutakhiran yang belum ‘clear’ kemudian dijadikan data sandingan DP4, sehingga problem dari periode ke periode berpotensi kembali terulang,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Lolly mengungkapkan alasannya mengundang pimpinan Bawaslu provinsi dari berbagai divisi sebagai peserta kegiatan, karena sejatinya semua divisi yang ada di internal Bawaslu harus mampu memetakan kerawanan yang terjadi di semua tahapan pemilu.
“Seluruh divisi harus memahami semua potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Sehingga kita dapat mengantisipasi, apapun divisinya,” terangnya.
Lolly juga mengingatkan jika saat ini Bawaslu tengah memetakan beberapa isu permasalahan yang berpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 2024. Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Pendataan daftar pemilih akan menjadi salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi.
Adapun data pemutakhiran pemilih yang bermasalah tersebut diantaranya, masih ditemukan orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
Ditemukan juga, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil namun belum terdata dalam daftar pemilih tersebut. (tvl)
