Hanya dalam 18 hari pembahasan, DPR resmi mengetok sah UU Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kini tak lagi ingin sekadar jadi penonton di pasar keuangan Asia Tenggara.
WWW.JERNIH.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengukuhkan langkah monumental dalam perjalanan ekonomi nasional. Melalui Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) secara resmi disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan bersejarah yang mengantongi restu bulat dari seluruh fraksi ini dirancang khusus untuk merombak arsitektur perekonomian domestik, sekaligus memosisikan Indonesia sebagai hub keuangan regional yang memiliki daya saing tinggi di kancah global.
Proses meluncurnya regulasi ini terbilang sangat progresif melalui mekanisme fast-track legislation. Draf RUU PFII secara resmi diserahkan oleh pemerintah pada awal Juli 2026, yang kemudian langsung ditindaklanjuti secara maraton oleh Komisi XI DPR RI sejak 2 Juli 2026.
Hanya dalam kurun waktu 18 hari kerja, pembahasan tingkat I berhasil dituntaskan pada 20 Juli 2026, hingga akhirnya diketok palu di Rapat Paripurna keesokan harinya. Kecepatan pembahasan ini dimungkinkan karena RUU PFII merupakan turunan langsung dan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang fondasi konseptualnya sudah terbangun kokoh sejak awal.
Meskipun tergolong kilat, pengesahan UU PFII bukanlah rekor pembahasan tercepat dalam sejarah legislasi Indonesia. Jika dibandingkan dengan regulasi lain, durasi 18 hari kerja masih berada di bawah pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang pernah rampung hanya dalam hitungan tiga hari, atau Revisi UU Pilkada yang diselesaikan dalam tiga hingga tujuh hari. Pembahasan UU PFII justru relatif mirip dengan akselerasi UU IKN yang diproses sekitar 43 hari.
Kecepatan penetapan UU PFII ini didorong oleh momentum kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan daya saing kawasan ekonomi dari negara-negara tetangga, serta solidnya komitmen politik di parlemen tanpa hambatan ideologis yang berarti.
Dari kacamata strategis, kehadiran UU PFII menjadi payung hukum yang kokoh bagi pemerintah untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus di sektor keuangan, seperti Financial Center yang direncanakan berlokasi di Bali maupun titik prioritas lainnya.
Regulasi ini disiapkan untuk memperdalam pasar keuangan domestik dengan menarik arus modal masuk (capital inflow) jangka panjang guna memperkuat likuiditas perbankan dan pasar modal nasional. Selain itu, undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang menawarkan kemudahan perizinan, imigrasi, dan kemudahan kerja bagi ahli internasional, dilengkapi insentif perpajakan yang terukur.
Keberadaan pusat keuangan ini sekaligus memosisikan Indonesia—sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20—sebagai wadah penggalangan dana (funding hub) mandiri untuk pembiayaan infrastruktur, proyek strategis nasional, hingga transisi energi hijau.
Menariknya, keunggulan dari undang-undang ini tidak hanya berhenti pada skala makro, tetapi juga memancarkan dampak riil hingga ke tingkat masyarakat luas. Pembentukan hub keuangan internasional diproyeksikan akan membuka ribuan lapangan kerja baru berkualitas tinggi serta mendorong akselerasi transfer teknologi dan keahlian finansial modern.
Masuknya arus valuta asing secara konsisten juga berfungsi memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari potensi guncangan ekonomi global. Pada saat yang sama, ekosistem baru ini dipastikan membawa multiplier effect bagi sektor riil, mulai dari menggeliatnya bisnis jasa, perhotelan, dan logistik, hingga terbukanya rantai pasok baru yang menyerap produk serta jasa dari para pelaku UMKM lokal di sekitar kawasan.
Kini, dengan target mulai beroperasi penuh pada akhir tahun 2026, UU Pusat Finansial Internasional Indonesia siap bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Tantangan utama dan batu ujian sesungguhnya kini bergeser pada tahap implementasi di lapangan. Pengawasan yang transparan, kredibel, serta komitmen penegakan hukum akan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pusat keuangan internasional ini tidak sekadar menarik investor asing, tetapi benar-benar mampu mendatangkan kesejahteraan yang adil dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
BACA JUGA: DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri, Usia Pensiun Polisi Resmi Diperpanjang
