Bangsa ini tidak kekurangan pidato inspiratif maupun regulasi baru. Yang paling dibutuhkan hari ini adalah konsistensi untuk membuktikan bahwa setiap kata yang diucapkan di panggung pidato benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan yang nyata di ruang-ruang kehidupan rakyat.
Oleh : Priatna Agus Setiawan
JERNIH–Ada satu istilah menarik yang dipopulerkan Presiden Prabowo Subianto dalam panggung komunikasi politiknya: “omon-omon”. Awalnya, istilah ini dipakai untuk menyindir gaya kepemimpinan yang minim aksi dan gemar berwacana. Namun lambat laun, ungkapan bernada jenaka ini justru menjelma menjadi tolok ukur yang memantul kembali kepada arah kepemimpinannya sendiri.
Pada berbagai kesempatan, mulai dari pidato kenegaraan hingga forum pengarahan pejabat, Presiden kerap meminta jajarannya mengurangi perjalanan ke luar negeri, memangkas agenda seminar, dan menyetop seruan yang sekadar pemanis bibir. Pesan dasarnya terang benderang: seorang pemimpin tidak boleh berhenti pada tahap mengatakan apa yang harus dilakukan, melainkan memastikan ucapan itu berbuah perubahan nyata di lapangan.
Pesan ini membawa konsekuensi logis. Semakin tinggi klaim seorang pejabat tentang komitmen kerja, semakin besar pula tuntutan publik untuk melihat pembuktiannya. Di sinilah pentingnya membalik retorika tersebut menjadi pertanyaan evaluatif yang wajar: jika “omon-omon” adalah musuh utama efektivitas kerja, bagaimana publik bisa menguji bahwa roda pemerintahan memang benar-benar sudah bergerak ke arah hasil?
Lebih dari Sekadar Panggung Retorika
Tentu tak ada yang salah dari pidato kenegaraan yang berapi-api. Dalam tata kelola pemerintahan modern, pidato kepala negara berfungsi penting untuk menetapkan arah strategis, menyatukan ritme kerja birokrasi, hingga membangun rasa urgensi di tengah masyarakat. Lembaga seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmen) menekankan bahwa komunikasi publik bukan sekadar panggung menyampaikan pesan, melainkan instrumen untuk memupuk kepercayaan warga terhadap institusi negara.
Masalahnya, pengujian kepemimpinan yang sesungguhnya baru dimulai justru ketika pidato telah selesai dan tepuk tangan peserta forum mereda.
Di atas kertas, sebuah instruksi tebal dapat dengan mudah diturunkan. Ambil contoh kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Secara administratif, ini langkah konkret. Langkah serupa berlanjut ketika pemerintah mengumumkan klaim penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah yang dialihkan ke program strategis seperti Makan Bergizi Gratis.
Namun dalam manajemen publik, saving is not automatically value creation. Memotong anggaran belanja adalah sebuah output (keluaran administratif). Sementara publik menunggu outcome (dampak langsung): apakah pemangkasan tersebut membuat alokasi APBN menjadi jauh lebih produktif? Apakah kualitas layanan rumah sakit dan sekolah meningkat, atau justru memburuk karena operasionalnya tergerus? Mengurangi biaya itu perkara gampang, tetapi memastikan pengurangan biaya tersebut menciptakan nilai tambah bagi rakyat adalah cerita yang berbeda.
Jarak Antara Keputusan dan Realitas
Kelemahan klasik dalam tubuh birokrasi adalah asumsi bahwa perintah pimpinan puncak secara otomatis akan tereksekusi di lapangan. Kajian klasik Pressman dan Wildavsky (1984) mengenai implementasi kebijakan menegaskan betapa lebarnya jurang antara niat di tingkat pusat dan eksekusi di tingkat tapak. Niat baik seorang Presiden harus melewati labirin kementerian, turunan regulasi direktorat, kepemimpinan pemerintah daerah, hingga kesiapan aparatur paling bawah.
Sebab itu, narasi “aksi, aksi, aksi” selalu menuntut detail operasional: siapa mengerjakan apa, dengan tenggat berapa lama, serta bagaimana indikator keberhasilannya diukur?
Tanpa adanya sistem pemantauan yang transparan, semacam scorecard kepemimpinan nasional yang memuat target, tantangan, dan aksi korektif yang bisa diakses publik, masyarakat hanya bisa menduga-duga. Publik akhirnya disuguhi klaim bahwa pemerintah “sudah bekerja keras”, padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan: berapa targetnya, berapa yang tercapai, dan apa perbaikan bila target tersebut meleset.
Menagih Akuntabilitas Berbasis Manusia
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah rezim tidak dihitung dari seberapa sering Presiden berpidato atau seberapa riuh tepuk tangan pendukungnya. Mitos keberhasilan yang kerap berhenti pada tumpukan dokumen administratif atau angka-angka penghematan di atas kertas harus digeser menuju Human-Centered Accountability, akuntabilitas yang berpusat pada pengalaman hidup manusia.
Rakyat tidak terlalu peduli berapa kali rapat koordinasi digelar di istana atau berapa banyak regulasi baru yang ditandatangani. Yang langsung menyentuh hidup mereka adalah hal-hal mendasar: apakah harga beras dan minyak goreng terjangkau? Apakah lapangan kerja makin mudah didapat? Apakah mengurus perizinan usaha tidak lagi berbelit? Dan apakah hukum berdiri tegak tanpa tebang pilih?
Di titik inilah ungkapan “omon-omon” menemukan relevansi tertingginya. Ungkapan tersebut tak perlu ditanggapi dengan kepanikan apalagi dianggap sebagai serangan politik. Sebaliknya, maknai ia sebagai standar ujian yang obyektif. Ketika Presiden menyerukan “jangan omon-omon”, publik sepantasnya menyambut dengan siap: mari kita ukur bersama dengan data, bukti, dan dampak yang dirasakan di dapur warga.
Presiden Prabowo memiliki gaya komunikasi yang kuat: lugas, penuh emosi patriotik, dan kaya seruan mobilisasi. Namun, visi tanpa eksekusi yang terukur hanya akan menjadi slogan musiman. Bangsa ini tidak kekurangan pidato inspiratif maupun regulasi baru. Yang paling dibutuhkan hari ini adalah konsistensi untuk membuktikan bahwa setiap kata yang diucapkan di panggung pidato benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan yang nyata di ruang-ruang kehidupan rakyat. []
