Nama boleh sama, namun keduanya berakar dan berawal dari hal berbeda. Selain itu juga dengan tujuan yang sangat berbeda. Feri Amsari dkk. menggagas Kabinet “Bayangan” versi rakyat. Di belahan dunia lain, gerakan moral beraksi nyata ini bukan barang baru.
WWW.JERNIH.CO – Ketika gedung-gedung parlemen berubah menjadi sekadar arena transaksi kepentingan dan kabinet resmi tampak gagap merespons penderitaan publik, sebuah pertanyaan krusial muncul: ke mana rakyat harus bersandar?
Jawabannya sering kali mengejutkan, yakni kepada diri mereka sendiri.
Dalam literatur politik formal, publik mengenal istilah Shadow Cabinet atau kabinet bayangan. Di negara-negara bersistem parlementer seperti Inggris atau Australia, institusi ini dibentuk rapi oleh partai oposisi dengan tujuan pragmatis, yaitu mengkritisi menteri yang menjabat dan bersiap mengambil alih kursi kekuasaan saat pemilu tiba.
Namun, di luar manuver politik praktis tersebut, ada fenomena lain yang jauh lebih radikal, murni, dan menggetarkan: hadirnya Kabinet Rakyat. Ini bukan kabinet buatan politisi Senayan atau parlemen yang haus jabatan, melainkan pemerintahan tandingan berbasis nurani yang lahir dari rahim masyarakat sipil ketika kemuakan publik mencapai titik didih dan negara dianggap mandul—gagal hadir memenuhi hak-hak paling mendasar warga negaranya.
Gerakan ini sejatinya merupakan refleks pertahanan diri dari akar rumput. Ketika birokrasi lumpuh akibat korupsi, otoritarianisme, atau krisis finansial, masyarakat tidak selalu memilih untuk menyerah. Kabinet nurani ini muncul dalam berbagai wajah di panggung dunia, mulai dari majelis jalanan, asosiasi profesi, hingga jaringan solidaritas warga. Kabinet rakyat bukan lahir dari ambisi kekuasaan, melainkan dari mekanisme pertahanan diri kolektif ketika saluran demokrasi disumbat secara paksa oleh penguasa.
Jejak sejarah mencatat fenomena ini dengan sangat jelas. Saat skandal korupsi merusak kepemimpinan Presiden Park Geun-hye di Korea Selatan pada rentang 2016 hingga 2017, jutaan warga tidak hanya membawa spanduk kemarahan di Lapangan Gwanghwamun. Melalui Gwanghwamun Citizens’ Parliament, para dokter, guru, aktivis, hingga mahasiswa membagi diri ke dalam komisi-komisi kebijakan publik untuk merumuskan draf undang-undang yang benar-benar mereka butuhkan—sebuah draf nurani yang kelak dipaksa masuk ke meja pemerintahan baru.
Setelah Pemilu 2020 yang diduga kuat dicurangi oleh diktator Alexander Lukashenko, masyarakat Belarusia mengalami kebangkitan moral. Sviatlana Tsikhanouskaya bersama para aktivis, pengacara, dan tokoh pekerja membentuk Coordination Council (Dewan Koordinasi).
Dewan ini berfungsi seperti kabinet rakyat transisi untuk menggalang aksi mogok kerja massal, menyusun rencana reformasi hukum, dan mengkoordinasikan bantuan medis serta finansial bagi korban kekerasan polisi.
Dewan ini dibentuk atas dasar panggilan nurani untuk mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat tanpa pertumpahan darah.
Di belahan dunia lain, ketika kebijakan pemangkasan anggaran (austerity) di Yunani pada 2011–2015 membuat jutaan warga kehilangan akses kesehatan dan pangan, muncul jaringan Solidarity for All. Tanpa menggaji menteri atau menyewa gedung mewah, warga mendirikan “kementerian kesehatan rakyat” berupa klinik gratis, serta “kementerian pangan” yang menghubungkan petani langsung ke meja makan warga tanpa tengkulak. Ini adalah cermin kabinet yang tidak mengejar kursi, melainkan langsung mengambil alih tugas kesejahteraan yang diterlantarkan oleh negara.
Bahkan di tengah tekanan rezim otoriter dan ketakutan sipil, kabinet nurani ini berdiri sebagai benteng moral. Pasca-kudeta militer di Myanmar pada 2021, masyarakat membentuk National Unity Government (NUG) yang mengorganisasi sekolah darurat dan sistem kesehatan daring berbasis crowdfunding.
Di Sudan pada 2018–2019, Sudanese Professionals Association (SPA)—sebuah wadah persatuan dokter, pengacara, dan teknisi—bertindak sebagai kabinet teknokratis bayangan yang mengatur logistik medis dan jalur komunikasi saat diktator Omar al-Bashir membungkam negara.
Jauh sebelumnya di Polandia pada 1976, para intelektual membentuk KOR untuk mendanai keluarga buruh yang dipenjara dan mendirikan Flying University—sistem pendidikan rahasia rakyak untuk melawan propaganda rezim komunis. KOR bertindak sebagai “pemerintah pelindung”
Fenomena ini terasa begitu sakral dibanding pergerakan oposisi politik biasa karena perbedaan fondasi legitimasinya. Jika Shadow Cabinet formal diinisiasi oleh partai politik dengan penggerak utama ambisi perebutan kekuasaan dan bersumber dari aturan parlemen, maka Kabinet Rakyat murni digerakkan oleh panggilan nurani, keadilan, dan kebutuhan riil masyarakat. Legitimasinya tidak datang dari lembaran konstitusi yang sering dimanipulasi, melainkan dari tingkat kepercayaan (trust) dan kepedulian sosial antarwarga, dengan hasil akhir berupa pemulihan kedaulatan serta solusi kemanusiaan yang nyata.
Pola yang terjadi dari Korea Selatan, Yunani, Sudan, hingga Polandia menyimpulkan satu hal mendasar bahwa Kabinet Rakyat selalu lahir dari tiga ramuan utama: krisis legitimasi negara, kebutuhan riil publik yang terabaikan, dan kekuatan modal sosial.
Fenomena hadirnya pemerintahan tandingan berbasis akar rumput ini sejatinya adalah tamparan keras bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan karena menandakan bahwa hukum kepercayaan publik telah bangkrut. Ketika penguasa menganggap rakyat hanya sebagai angka dalam Daftar Pemilih Tetap setiap lima tahun sekali, rakyat membuktikan bahwa mereka mampu mengorganisasi diri mereka sendiri—bahkan jauh lebih efisien, jujur, dan berempati dibanding para pejabat berjas mahal di gedung kementerian.
Inisiatif Kabinet Bayangan yang dimotori oleh Feri Amsari bersama koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti—seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, hingga Bhima Yudhistira—merupakan contoh konkret dari “Kabinet Rakyat” atau Kabinet Nurani yang sejalan dengan potret gerakan di berbagai belahan dunia.
Berbeda jauh dengan Shadow Cabinet versi parlemen formal di Inggris atau Australia yang digerakkan oleh partai politik oposisi demi kepentingan elektoral, gerakan di Indonesia ini lahir murni dari inisiatif akar rumput dan akademisi non-partisan yang tidak duduk di DPR maupun terafiliasi dengan kekuasaan mana pun.
Lahirnya gerakan ini dipicu oleh krisis fungsi pengawasan (checks and balances) serta kecemasan moral publik. Ketika mayoritas partai politik merapat ke dalam koalisi pemerintah dan membuat parlemen dinilai pasif, masyarakat sipil terdorong untuk mengambil alih peran pengawasan yang ditinggalkan oleh lembaga negara.
Penting untuk dicatat bahwa inisiatif ini tidak dirancang sebagai wadah perebutan jabatan politik atau aksi kudeta, melainkan murni bertindak sebagai kontrol moral yang menyusun alternatif kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy) demi kepentingan rakyat.
Karakteristik ini semakin dipertegas oleh sifat pendanaannya yang berbasis swadaya dan sukarela (pro-bono) tanpa APBN maupun sokongan korporasi, melainkan mengandalkan modal sosial seperti urun dana (crowdfunding) publik yang menjadi penanda utama dari gerakan nurani rakyat.
Pada akhirnya, lahirnya kabinet bayangan dari hati nurani rakyat adalah pesan abadi bagi sejarah: negara boleh saja mandul, tetapi nurani publik tak pernah bisa dimandulkan.(*)
BACA JUGA: Memahami Lahirnya Kabinet Bayangan versi Masyarakat Sipil
