Temuan Amnesty menyebut jika industri bernilai miliaran dolar tersebut berkembang pesat di Kamboja. Amnesty juga menyebut adanya “pola kegagalan negara” yang menyebabkan kegagalan menyelidiki pelanggaran HAM, mengidentifikasi dan membantu korban, dan mengatur perusahaan keamanan dan alat-alat penyiksaan.
JERNIH-Amnesty International tuding Pemerintah Kamboja sengaja membiarkan kejahatan cyber serta memperdagangkan orang dari seluruh dunia, termasuk anak-anak, untuk diperbudak di tempat-tempat online scam.
Pihak Amnesty International telah mengidentifikasi 53 pusat online scam dan puluhan lokasi online scam di seluruh Kamboja, di antaranya berada di ibu kota negara, Phnom Penh.
Kelompok hak asasi manusia yang berkantor pusat di London menyebut jika tempat-tempat online scam itu bak penjara, di kelilingi oleh pagar tinggi dengan kawat berduri, termasuk orang-orang bersenjata menjaga korban perdagangan manusia yang dipaksa untuk menipu orang-orang di seluruh dunia secara online.
“Tertipu, diperdagangkan, dan diperbudak, para korban dari tempat-tempat penipuan ini menggambarkan bahwa mereka terjebak dalam mimpi buruk yang nyata — terdaftar dalam perusahaan-perusahaan kriminal yang beroperasi dengan persetujuan yang jelas dari pemerintah Kamboja,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard, dikutip dari Reuters.
Korban perdagangan manusia tersebut mendapat perlakuan yang melanggar HAM maupun hukum di antaranya mengalami sengatan listrik, kurungan di ruangan gelap, dan pemukulan, terlebih jika mereka menolak perintah melakukan online scam.
Temuan Amnesty menyebut jika industri bernilai miliaran dolar tersebut berkembang pesat di Kamboja. Amnesty juga menyebut adanya “pola kegagalan negara” yang menyebabkan kegagalan menyelidiki pelanggaran HAM, mengidentifikasi dan membantu korban, dan mengatur perusahaan keamanan dan alat-alat penyiksaan.
Bahkan data-data terkait lokasi-lokasi kuat pengoperasian online scam yang diserahkan Komite Nasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia yang diserahkan ke Pemerintah Kamboja tidak jelas penanganannya. Amnesty mempertanyakan apakan pemerintah melakukan intervensi dengan mengidentifikasi, menyelidiki, atau mengadili individu-individu terkait kasus ini?
Pemerintah Kamboja, jelas Amnesty, cenderung membiarkan dan bersikap dingin serta tidak menanggapi adanya daftar tempat-tempat online scam di negaranya.
Phnom Penh tidak memberikan komentar tentang laporan Amnesty International. (tvl)
