Pengerahan pasukan NATO ke Greenland adalah sinyal retaknya solidaritas aliansi Barat. Di tengah ambisi Donald Trump untuk mencaplok pulau strategis itu, Eropa dan Amerika Serikat justru berhadap-hadapan dalam krisis kepercayaan paling serius sepanjang sejarah NATO.
WWW.JERNIH.CO – Ketegangan geopolitik Arktik mencapai titik kritis pada pertengahan Januari 2026 ketika sejumlah negara NATO mulai mendaratkan pasukan di Greenland. Langkah ini bukan sekadar manuver militer rutin, melainkan respons langsung terhadap kebangkitan ambisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk “membeli” atau bahkan mencaplok pulau terbesar di dunia tersebut.
Arktik, yang selama beberapa dekade dipandang sebagai wilayah pinggiran, kini menjelma menjadi pusat perebutan pengaruh global—dan Greenland berada tepat di jantungnya.
Secara resmi, pengerahan pasukan ini dibungkus dalam misi bertajuk Operation Arctic Endurance, dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan NATO di lingkungan ekstrem serta melindungi infrastruktur strategis. Namun membaca langkah ini hanya sebagai latihan militer jelas terlalu naif.
Kehadiran pasukan Eropa di sekitar Nuuk dan sejumlah pangkalan udara Denmark merupakan sinyal politik yang tegas: kedaulatan Denmark atas Greenland tidak dapat ditawar, bahkan oleh Amerika Serikat sendiri. Dengan kata lain, NATO—atau setidaknya negara-negara Eropanya—sedang membangun “benteng Arktik” untuk menahan tekanan dari sekutu terkuat mereka sendiri.
Komposisi pasukan yang dikerahkan memperlihatkan keseriusan pesan tersebut. Denmark memimpin operasi dengan dukungan Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Inggris, dan Belanda. Ratusan personel dengan spesialisasi perang Arktik, didukung jet tempur F-35, kapal fregat, kapal angkut militer, serta sistem drone canggih, ditempatkan secara rotasi namun berkelanjutan.
Kehadiran ini menciptakan fakta lapangan baru: NATO Eropa kini memiliki pijakan militer yang lebih terlihat di Greenland, bukan sebagai tamu Amerika, melainkan sebagai penjaga kedaulatan Denmark.
Sikap Kopenhagen dan Nuuk sendiri sangat konsisten. Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland menegaskan bahwa pulau tersebut “tidak untuk dijual” dan tidak ingin berpindah dari satu bendera ke bendera lain. Pernyataan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa perlindungan NATO diterima sebagai mekanisme kolektif, bukan sebagai jalan menuju dominasi satu negara.
Bahkan Menteri Luar Negeri Denmark memperingatkan bahwa upaya aneksasi sepihak oleh AS akan menjadi ancaman eksistensial bagi NATO itu sendiri—sebuah pernyataan yang mencerminkan betapa seriusnya krisis kepercayaan yang sedang terjadi.
Di sisi lain, Donald Trump tetap bertahan pada logika America First. Ia memandang Greenland semata-mata sebagai aset strategis: kunci pertahanan rudal, titik kendali Arktik, dan sumber daya mineral masa depan. Dalam pandangan transaksional ini, kedaulatan Denmark dianggap sekunder dibanding kepentingan keamanan nasional AS.
Trump bahkan menyiratkan bahwa NATO seharusnya membantu Amerika Serikat menguasai Greenland, sebuah pernyataan yang secara paradoks menempatkan aliansi pertahanan kolektif sebagai alat ekspansi internal.
Narasi ancaman Rusia dan China yang digunakan Trump pun tidak diterima mentah-mentah oleh pihak lain. Rusia menuduh NATO menciptakan mitos ancaman Arktik untuk membenarkan militerisasi wilayah utara, sementara China menilai pendekatan AS sarat mentalitas Perang Dingin dan berorientasi pada penguasaan sumber daya.
Terlepas dari motif kedua negara tersebut, fakta bahwa pengerahan NATO justru dipicu oleh tekanan Amerika menunjukkan betapa unik—dan berbahayanya—situasi ini.
Secara militer, Amerika Serikat memang masih unggul secara strategis melalui kehadiran permanennya di Pituffik (Thule), dengan radar peringatan dini dan kemampuan proyeksi kekuatan global. Namun kehadiran pasukan NATO Eropa di Nuuk berfungsi sebagai tripwire politik dan diplomatik.
Setiap konfrontasi terhadap mereka tidak lagi menjadi konflik bilateral, melainkan berpotensi memicu krisis internal NATO—sebuah skenario yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “perang saudara diplomatik” di dalam aliansi.
Akar perpecahan ini terletak pada perbedaan mendasar dalam memaknai kepentingan nasional. Bagi negara-negara Eropa, NATO adalah instrumen untuk melindungi kedaulatan anggota dari ancaman eksternal. Bagi Trump, NATO hanyalah alat yang sah sejauh menguntungkan Amerika Serikat secara ekonomi dan strategis.
Perbedaan ini diperparah oleh gaya kepemimpinan Trump yang tidak terduga dan transaksional, mendorong Eropa untuk membangun otonomi strategisnya sendiri—termasuk dengan bertindak di Greenland tanpa menunggu restu Washington.
Krisis Greenland bukan lagi tentang soal pulau es di Arktik. Ia adalah cermin retaknya fondasi aliansi transatlantik. Jika tekanan Amerika Serikat terus berlanjut, NATO berisiko terbelah menjadi dua kutub: satu dipimpin AS dengan logika dominasi, dan satu lagi dipimpin Eropa dengan penekanan pada hukum internasional dan kedaulatan.
Greenland, dalam konteks ini, bukan tujuan akhir—melainkan titik awal dari redefinisi besar tatanan keamanan Barat.(*)
BACA JUGA: Ambisi Trump Caplok Greenland: Lonceng Kematian NATO dan Kembalinya Hukum Rimba Global
