Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
JERNIH-Pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah sebesar US$25 juta (sekitar Rp 407 miliar) untuk informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengumuman ini disampaikan menyusul pelantikannya untuk masa jabatan ketiga selama enam tahun.
Selain informasi terkait Presiden Venezuela Maduro, tawaran hadiah serupa juga ditujukan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello. Bahkan hadiah hingga US$15 juta ditawarkan untuk informasi Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, sebagaimana dilansir BBC, pada Sabtu (11/1/2025).
Pengumuman tawaran hadiah tersebut terkait dengan tuduhan narkotika dan korupsi yang dimulai sejak tahun 2020. Pada saat itu otoritas AS mendakwa Maduro, dan para pejabat senior lainnya di negara tersebut dengan “terorisme narkotika”.
Bahkan AS menuduh Venezuela membanjiri AS dengan kokain dan menggunakan narkoba sebagai senjata untuk merusak kesehatan warga Amerika. Namun Maduro menolak tuduhan tersebut.
Selain tawaran hadiah, pemerintah AS juga memberlakukan kembali sanksi minyak tahun lalu, setelah melonggarkannya sementara, dengan harapan Maduro dapat diberi insentif untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.
Negara lain, yakni pemerintah Inggris juga mengeluarkan sanksi terhadap 15 pejabat tinggi Venezuela, di antaranya hakim, anggota pasukan keamanan, dan pejabat militer.
Sanksi tersebut dijatuhkan karena mereka dianggap bertanggung jawab atas “merusak demokrasi, supremasi hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia”, pernyataan tersebut disampaikan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris
Bahkan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menyebut rezim Maduro sebagai “penipu”.
Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada 15 pejabat Venezuela, bahkan Pada hari Jumat lalu, Uni Eropa menyatakan akan memperpanjang “tindakan pembatasan” terhadap Venezuela karena “kurangnya kemajuan… yang mengarah pada pemulihan demokrasi dan supremasi hukum”.
Sementara Kanada memberlakukan sanksi baru dan menyebut Menteri Luar Negeri Mélanie Joly sebagai “tindakan tak tahu malu” Maduro.
Joly memastikan Kanada “tidak akan menoleransi erosi proses demokrasi atau penindasan terhadap warga negara yang ingin mengekspresikan hak-hak mereka”.
Maduro dan pemerintahannya telah berulang kali mengecam tuduhan yang dibuat oleh negara-negara Barat dan para pemimpin oposisi.(tvl)
