“Siapa pun yang menguasai Arktik, maka ia menguasai dunia. Siapa pun yang menguasai mineral masa depan, maka ia menguasai ekonomi.” – — Parafrase dari teori Geopolitik klasik Sir Halford Mackinder.
WWW.JERNIH.CO – Ungkapan di atas ingin menegaskan bahwa Greenland bukan sekadar pulau es yang sepi. Karena letaknya yang berada di Arktik dan kandungan mineralnya yang melimpah, Greenland adalah kunci bagi negara mana pun yang ingin menjadi penguasa tunggal dunia di masa depan.
Keinginan Amerika Serikat untuk memiliki Greenland bukanlah sekadar anekdot diplomatik atau ambisi impulsif sesaat. Sejarah mencatat bahwa hasrat Washington terhadap pulau terbesar di dunia ini telah konsisten muncul, mulai dari tawaran Presiden Harry Truman pada 1946 hingga pernyataan kontroversial Donald Trump pada 2019.
Di balik hamparan esnya yang luas, Greenland menyimpan teka-teki strategis yang memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan, kekayaan alam, dan etika hubungan internasional di abad ke-21.
Daya tarik utama Greenland terletak pada tiga pilar fundamental: militer, sumber daya, dan supremasi kutub. Secara geostrategis, Greenland adalah “kapal induk yang tidak bisa tenggelam” di jalur lintas kutub yang menghubungkan Amerika Utara dengan Eropa dan Rusia.
Pangkalan Udara Pituffik (dahulu Thule) menjadi bukti nyata betapa pentingnya wilayah ini bagi sistem peringatan dini rudal balistik AS. Namun, pemanasan global kini menambah dimensi baru; mencairnya es membuka akses ke cadangan minyak, gas, dan yang paling krusial, logam tanah jarang (rare earth metals). Logam ini merupakan jantung dari teknologi modern dan transisi energi hijau, yang ironisnya saat ini didominasi oleh China.
Persaingan memperebutkan Greenland kini berkembang menjadi “Perang Dingin Hijau”. AS merasa terancam oleh manuver China yang mencoba menanamkan pengaruh melalui investasi tambang dan infrastruktur bandara di sana.
Washington melihat kontrol atas Greenland bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga langkah defensif untuk membendung pengaruh Rusia yang kian militeristik di Arktik dan ambisi “Near-Arctic State” milik Beijing. Bagi AS, ini adalah upaya mengamankan rantai pasokan global agar tidak tersandera oleh monopoli China.
Namun, ambisi negara adidaya ini berbenturan keras dengan realitas kedaulatan. Reaksi dari Kopenhagen dan Nuuk sangat tegas: “Greenland tidak dijual.”
Di bawah Greenland Self-Government Act 2009, rakyat Greenland memiliki hak penuh untuk menentukan nasib sendiri (self-determination). Secara hukum internasional, tindakan AS yang memandang Greenland sebagai aset properti yang bisa dibeli merupakan anomali di era dekolonisasi.
Upaya Amerika Serikat untuk menegosiasikan kepemilikan Greenland merupakan bentuk regresi terhadap tatanan hukum internasional yang telah dibangun susah payah pasca-Perang Dunia II. Inti dari keberatan ini terletak pada pelanggaran fundamental terhadap prinsip Self-Determination (Hak Menentukan Nasib Sendiri) yang diamanatkan dalam Piagam PBB Pasal 1.
Dalam perspektif etika modern, Greenland bukanlah sebidang tanah kosong tanpa tuan (terra nullius), melainkan rumah bagi bangsa Inuit yang memiliki identitas, budaya, dan hak politik yang sah. Memperlakukan sebuah wilayah berpenduduk sebagai aset real estat yang bisa berpindah tangan melalui transaksi finansial antar-negara adidaya adalah bentuk objektifikasi manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Hal ini menghidupkan kembali memori kelam kolonialisme abad ke-19, di mana nasib rakyat diputuskan di meja perundingan negara-negara besar tanpa melibatkan suara mereka sedikit pun.
Tentu pula memicu kritik tajam bahwa Amerika tengah mempraktikkan “Neo-Imperialisme”—sebuah upaya memaksakan kehendak hegemonik demi sumber daya alam dan kepentingan militer tanpa memedulikan aspirasi penduduk asli Inuit.
Secara kritis, situasi ini mencerminkan berlakunya Teori Ketergantungan (Dependency Theory), di mana negara besar berusaha menjaga wilayah kecil tetap menjadi penyedia bahan mentah.
Meski penambangan menjanjikan kemandirian ekonomi bagi Greenland agar lepas dari subsidi Denmark, risiko kerusakan lingkungan dan kehilangan kontrol politik membayangi di depan mata. Pada akhirnya, kedaulatan Greenland seolah menjadi barang tawar-menawar di tengah pertarungan dua raksasa ekonomi dunia.
Ambisi Amerika terhadap Greenland menunjukkan bahwa logika perebutan wilayah abad ke-19 belum sepenuhnya hilang, hanya berganti rupa menjadi persaingan teknologi dan keamanan energi. Meskipun tindakan AS dapat dianggap “rasional” dari kacamata Realisme politik untuk menjaga keamanan nasionalnya, secara etis dan hukum, langkah tersebut tetap menjadi tantangan bagi tatanan dunia yang menghormati martabat dan hak asasi bangsa-bangsa kecil.
Ambisi ini menelanjangi sendiri standar ganda (double standard) dalam diplomasi luar negeri Washington. Amerika Serikat sering kali memposisikan dirinya sebagai penjaga moral tatanan dunia yang berbasis aturan (rules-based order), terutama saat mengutuk tindakan ekspansionisme Rusia di Ukraina atau klaim teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
Namun, dengan mencoba “mencaplok” Greenland melalui tekanan ekonomi atau tawaran pembelian, AS sebenarnya sedang melakukan praktik ekspansionisme yang serupa, hanya saja dibungkus dengan diplomasi buku cek.
Inkonsistensi ini menghancurkan otoritas moral AS di panggung internasional; mereka tidak bisa mengklaim diri sebagai pelindung kedaulatan bangsa-bangsa lain jika di saat yang sama mereka memandang kedaulatan sekutunya sendiri, Denmark, dan otonomi rakyat Greenland sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan strategis sepihak.
Secara kritis, kita harus melihat bahwa membenarkan tindakan AS atas dasar “stabilitas keamanan” adalah sebuah sesat pikir yang berbahaya. Jika dunia membiarkan kekuatan ekonomi dan militer menjadi alat sah untuk mengubah batas-batas negara, maka kita sedang menuju ke masa depan yang anarkis di mana negara-negara kecil akan selalu menjadi mangsa bagi kepentingan geopolitik negara besar.(*)
BACA JUGA: Greenland Ketakutan Diserang Pasukan AS, PM Denmark Mette Frederiksen Ingatkan Trump
