Banyak orang percaya zaman telah berubah. Teknologi berubah. Cara orang berkomunikasi berubah. Kekuasaan pun tampak berubah wajah. Tetapi watak manusia sering kali jauh lebih lambat berubah daripada zamannya. Ambisi tetap ambisi. Keserakahan tetap keserakahan. Fitnah tetap menjadi jalan pintas menuju kekuasaan.
Oleh : Kurnia Fajar*
JERNIH– Langit Jakarta sore itu menggantung muram. Awan kelabu mengambang rendah, seolah ikut menyaksikan sebuah negeri yang kembali sibuk mempertontonkan drama kekuasaan. Di sebuah warung kopi sederhana, tak jauh dari Gedung Bentara Budaya milik Kompas Gramedia, saya menunggu seorang kurator yang belum juga datang.
Televisi kecil yang tergantung di sudut ruangan terus menyiarkan kabar yang sama. Rumah seorang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus digeledah aparat kepolisian. Publik menyaksikan dengan mata terbuka: jaksa dan polisi—dua institusi yang semestinya berdiri di sisi yang sama untuk menegakkan hukum—kini justru berhadap-hadapan di depan panggung.
Sulit mengatakan mana yang lebih mengejutkan. Penggeledahan itu sendiri, atau kenyataan bahwa dua lembaga penegak hukum tampak saling membuka kartu di hadapan rakyat.
Di luar, hujan belum juga turun. Di hadapan saya, semangkuk mi instan rebus mengepulkan uap tipis. Sesekali terdengar denting sendok membentur mangkuk. Lalu, dari pengeras suara warung, sebuah lagu lama mengalun.
Bento. Lagu SWAMI yang dirilis pada 1989 itu mendadak terasa kehilangan usia. Tiga puluh tujuh tahun telah berlalu, tetapi liriknya seperti baru ditulis kemarin sore. Bukan lagi sekadar lagu protes, melainkan semacam cermin yang memantulkan wajah kekuasaan yang tak pernah benar-benar berubah.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua tokoh dalam peristiwa hari ini identik dengan tokoh dalam lagu itu. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil ketika lagu lama itu bertemu dengan berita di layar televisi. Keduanya seperti saling menyapa.
Rakyat kembali disuguhi kabar mengenai temuan uang, aset, dan apa yang oleh sebagian media disebut sebagai “harta karun”. Pada saat yang sama, kehidupan sehari-hari justru semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Nilai tukar rupiah berulang kali tertekan. Lapangan kerja tak kunjung mampu mengejar jumlah mereka yang membutuhkan pekerjaan. Jurang antara kabar dari ruang kekuasaan dan kenyataan di dapur rakyat terasa semakin lebar.
Saya menyeruput kopi yang mulai mendingin. Tiba-tiba terlintas satu bayangan: bagaimana jika semua peristiwa ini dipentaskan sebagai sebuah lakon teater? Pasti menarik.
Ada tokoh protagonis. Ada tokoh antagonis. Ada pengkhianatan. Ada kesetiaan yang dipertanyakan. Ada intrik. Ada perebutan pengaruh. Ada pula penonton yang dipaksa menebak siapa sebenarnya yang sedang memainkan siapa.
Lalu, tanpa sengaja, ingatan saya melompat kepada seseorang yang telah lama tiada, tetapi pikirannya seolah tak pernah meninggalkan republik ini. W.S. Rendra.
Suatu ketika, almarhum pernah mengatakan kepada saya, “Dari dulu sampai nanti, perebutan kekuasaan dan suksesi di Nusantara ya begitu-begitu saja. Polanya sama. Aktor-aktornya saja yang berganti.” Saya sempat bertanya, bagaimana mungkin ia bisa seyakin itu? Mas Willy hanya tersenyum.
“Baca lagi Sang Perampok. Lalu tonton Panembahan Reso.” Jawabannya pendek. Tetapi semakin bertambah usia, semakin saya merasa kalimat itu bukan sekadar anjuran membaca karya sastra. Ia adalah ajakan memahami anatomi kekuasaan.
Banyak orang percaya zaman telah berubah. Teknologi berubah. Cara orang berkomunikasi berubah. Kekuasaan pun tampak berubah wajah. Tetapi watak manusia sering kali jauh lebih lambat berubah daripada zamannya. Ambisi tetap ambisi. Keserakahan tetap keserakahan. Fitnah tetap menjadi jalan pintas menuju kekuasaan.
Dan mengadu domba, tampaknya, masih menjadi salah satu teknik politik paling murah sekaligus paling efektif di negeri ini. Karena itulah saya selalu merasa tesis Snouck Hurgronje tidak pernah benar-benar pensiun. Politik pecah belah terus menemukan bentuk baru, dengan pemain baru, tetapi menggunakan naluri yang sama: membuat pihak-pihak saling mencurigai, saling melemahkan, lalu menikmati hasil akhirnya.
Beberapa waktu lalu, Kolonel (Purn.) Sri Rajasa Chandra, dalam Podcast Madilog, melontarkan kalimat yang keras. Menurutnya, aparat penegak hukum kita telah kehilangan rasa malu.
Barangkali ada yang setuju. Barangkali ada pula yang menolak. Namun bagi saya, pertanyaan yang jauh lebih menarik bukanlah apakah pernyataan itu benar atau salah. Pertanyaannya justru: apakah semua ini benar-benar baru? Atau, jangan-jangan, seperti yang diyakini Rendra, kita hanya sedang menyaksikan babak lain dari lakon lama yang terus dipentaskan dengan kostum yang berbeda?
Di situlah saya kembali membuka “Sang Perampok” dan “Panembahan Reso”. Bukan untuk mencari hiburan, melainkan untuk membaca ulang bagaimana sastra kerap lebih jujur dalam menjelaskan watak kekuasaan dibanding pidato-pidato politik.
Rendra agaknya benar. Yang berubah hanyalah kostum para pemainnya. Panggungnya tetap sama. Dua karya Rendra yang selalu terlintas ketika membaca pertarungan politik dan hukum di Indonesia adalah “Sang Perampok” dan “Panembahan Reso”. Banyak orang membacanya sebagai karya sastra. Saya justru melihatnya sebagai dua buku anatomi kekuasaan.
“Sang Perampok”, yang disadur Rendra dari “Die Räuber” karya Friedrich Schiller, sesungguhnya bukan kisah tentang perampok. Ia adalah kisah tentang bagaimana fitnah dapat mengubah arah sejarah seseorang. Raden Legowo terusir bukan karena ia bersalah, melainkan karena sebuah rekayasa yang disusun oleh orang yang paling dekat dengannya sendiri. Dari sanalah Rendra mengingatkan, kekuasaan hampir selalu lahir dari perebutan legitimasi. Sebelum orang merebut singgasana, lebih dahulu ia merebut persepsi.
Fitnah, dalam dunia politik, bukan sekadar kebohongan. Ia adalah teknologi kekuasaan. Sementara “Panembahan Reso” bergerak lebih jauh lagi. Rendra seperti sedang membedah mesin sebuah kerajaan. Tidak ada tokoh yang benar-benar suci. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya jahat. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang digerakkan oleh ambisi, ketakutan, dendam, dan hasrat mempertahankan pengaruh.
Reso tidak merebut kekuasaan dengan pedang. Ia menaklukkannya dengan kesabaran, manipulasi, dan kemampuan membuat orang lain saling menghancurkan. Ia jarang menjadi pelaku utama. Ia lebih sering menjadi sutradara yang membiarkan para pemain merasa sedang memainkan perannya sendiri.
Di situlah kejeniusan Rendra. Ia tidak sedang menulis tentang kerajaan. Ia sedang menulis tentang watak kekuasaan. Itulah sebabnya Panembahan Reso tidak pernah benar-benar menjadi karya masa lalu. Ia selalu menemukan panggung baru setiap kali republik ini memasuki musim perebutan pengaruh.
Membaca kembali dua karya itu di tengah riuhnya pertarungan antara polisi dan kejaksaan menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah yang sedang kita saksikan murni penegakan hukum? Ataukah ini hanya satu babak dari pertarungan kekuasaan yang lebih besar, yang kebetulan menggunakan instrumen hukum sebagai arena pertandingannya?
Saya tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi pengalaman mengajarkan satu hal: ketika dua institusi penegak hukum saling membuka borok di depan publik, rakyat hampir selalu menjadi penonton yang bingung. Yang mereka lihat bukan lagi wajah keadilan, melainkan pertunjukan tentang siapa yang paling kuat bertahan.
Ironisnya, dalam setiap pertunjukan seperti itu, perhatian publik sering tersedot kepada para aktor. Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting justru luput diajukan: siapa penulis naskahnya? Siapa sutradaranya? Dan, untuk kepentingan siapa seluruh drama ini dipentaskan?
Di sinilah sastra sering kali lebih jujur daripada politik. Politik sibuk membangun citra. Sastra justru membongkar watak. Karena itu saya selalu percaya, jika ingin memahami bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia, jangan hanya membaca berita hari ini. Bacalah kembali Rendra. Sebab yang berubah mungkin nama orangnya, tetapi cara kekuasaan bekerja hampir tak pernah benar-benar berganti. [dsy-ed]
*Peneliti Senior pada Jaringan Survei Independen
