Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik Lebaran tahun ini mencapai sekitar 146 juta orang, angka yang merosot 6,55 persen dibandingkan dengan realisasi mudik 2025. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik — ia mencerminkan tekanan nyata yang dirasakan masyarakat kelas menengah bawah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dari inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026, setelah sebelumnya terjadi deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026. Pola ini mengindikasikan volatilitas harga yang membuat rumah tangga menahan pengeluaran tidak mendesak — termasuk biaya mudik.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Idul Fitri selalu menjadi salah satu penggerak terbesar roda perekonomian Indonesia. Setiap tahun, momen ini memicu lonjakan konsumsi masif — dari belanja sandang, kuliner, hingga pergerakan ratusan juta manusia yang pulang ke kampung halaman.
Namun, Idul Fitri 1447 H datang dengan wajah yang berbeda. Ia hadir di tengah badai: melemahnya daya beli domestik, gejolak geopolitik Timur Tengah, dan ancaman fiskal yang kian berat.
Mudik Menyusut, Sinyal Daya Beli Melemah
Fenomena mudik adalah barometer paling jujur dari kondisi ekonomi rakyat. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik Lebaran tahun ini mencapai sekitar 146 juta orang, angka yang merosot 6,55 persen dibandingkan dengan realisasi mudik 2025. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik — ia mencerminkan tekanan nyata yang dirasakan masyarakat kelas menengah bawah.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dari inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026, setelah sebelumnya terjadi deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026. Pola ini mengindikasikan volatilitas harga yang membuat rumah tangga menahan pengeluaran tidak mendesak — termasuk biaya mudik.
Perputaran Uang: Masih Signifikan, Tapi Melambat
Secara historis, Lebaran adalah mesin konsumsi yang luar biasa. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan libur Lebaran menciptakan peluang ekonomi yang sangat bernilai, dengan angka Rp 157,3 triliun pada 2024. Namun, proyeksi 2026 menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan seiring melemahnya daya beli.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun, transaksi keuangan selama periode Ramadan hingga Idul Fitri meningkat sekitar 30–40 persen dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Lonjakan ini tetap terjadi tahun ini, namun besarannya diperkirakan lebih kecil. Sektor yang paling terdampak positif tetap adalah ritel kebutuhan hari raya, transportasi, dan UMKM kuliner — meski dengan margin yang lebih tipis.
Ancaman Global: Perang dan Harga Minyak
Yang membedakan Lebaran 1447 H dari tahun-tahun sebelumnya adalah tekanan eksternal yang luar biasa besar. Konflik Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat serta penutupan Selat Hormuz diperkirakan memberi dampak ekonomi yang tidak kecil bagi Indonesia. Dampak paling langsung terasa di sektor energi. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga USD 119,5 per barel, sementara dalam APBN 2026 harga minyak dipatok pada kisaran USD 70 per barel.
Selisih yang menganga ini menempatkan pemerintah pada dilema klasik: menaikkan harga BBM dan memukul daya beli, atau mempertahankan harga dan membengkakkan subsidi.
Subsidi energi dalam APBN 2026 tercatat sebesar Rp 210,06 triliun untuk listrik, elpiji, dan BBM. Jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan, lonjakan harga pangan global bukan tidak mungkin terjadi, terutama mengingat kawasan Selat Hormuz merupakan wilayah eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Di balik angka-angka makro, UMKM adalah kelompok yang paling merasakan benturan ganda ini. Di satu sisi, Lebaran adalah puncak musim penjualan mereka. Di sisi lain, tekanan ekonomi dirasakan nyata oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ketika konsumen mengencangkan ikat pinggang, UMKM adalah yang pertama merasakannya.
Momen Refleksi Kebijakan
Idul Fitri 1447 H seharusnya menjadi cermin bagi para pembuat kebijakan. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi, diversifikasi ekonomi, serta memperkuat posisi dalam diplomasi global agar tidak hanya menjadi objek dari dinamika global. Dalam jangka pendek, prioritas harus pada perlindungan daya beli masyarakat bawah melalui bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dalam jangka panjang, ketergantungan pada impor komoditas strategis — gandum, kedelai, pupuk — harus dikurangi secara serius. Karena fondasi itu belum kokoh, setiap gejolak global akan selalu mampu mengguncang meja makan rakyat Indonesia, bahkan di hari raya sekalipun. [ ]
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
