KTT Board of Piece untuk pertama kalinya di AS menetapkan 20 poin strategis. Apa saja isinya? Apakah sesuai dengan agenda Indonesia dalam cita-cita awalnya kepada bangsa Palestina?
WWW.JERNIH.CO – Bertempat di Washington D.C., KTT perdana Board of Peace (BoP) resmi melahirkan sebuah cetak biru perdamaian yang ambisius, konkret, dan memiliki skala pendanaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, forum ini ingin bergerak cepat. BOP sebagai sebuah badan eksekutif transnasional yang dirancang untuk mengakhiri konflik di Gaza dan menata ulang keamanan regional.
Kehadiran para pemimpin kunci, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, memberikan bobot moral dan strategis yang signifikan. Indonesia, melalui diplomasi aktifnya, berhasil menempatkan diri sebagai aktor utama dalam implementasi perdamaian ini, membuktikan bahwa solusi bagi Palestina memerlukan kolaborasi lintas benua yang melampaui sekat-sekat tradisional.
Arsitektur Keamanan
Pilar pertama dan yang paling mendesak dari kesepakatan BoP adalah transformasi keamanan di lapangan. KTT ini secara resmi menyepakati pembentukan International Stabilization Force (ISF). Pasukan merupakan kekuatan penegak perdamaian dengan mandat penuh untuk mengamankan wilayah Gaza.
Poin-poin keamanan utama meliputi:
Gencatan Senjata Permanen: Penghentian total aktivitas militer dari semua pihak tanpa batas waktu.
Pembebasan Sandera dan Tahanan: Proses pertukaran dan pemulangan seluruh individu yang ditahan selama konflik sebagai langkah pembangunan kepercayaan (confidence building measure).
Demiliterisasi Total Gaza: Pelarangan kepemilikan senjata berat, roket, dan mortir bagi kelompok non-negara. Gaza diproyeksikan menjadi wilayah sipil sepenuhnya.
Penghancuran Infrastruktur Bawah Tanah: Pembersihan sistematis terhadap sisa-sisa terowongan militer yang selama ini menjadi pusat komando faksi bersenjata.
Peran Strategis Indonesia: Presiden Prabowo Subianto secara resmi berkomitmen mengirimkan 8.000 personel TNI sebagai bagian dari ISF. Indonesia juga diproyeksikan menduduki posisi Wakil Komandan dalam struktur pasukan internasional ini.
Pelatihan Polisi Sipil Baru: Pembentukan unit kepolisian lokal yang profesional, dilatih oleh instruktur internasional untuk menjaga ketertiban umum tanpa muatan ideologis radikal.
Tata Kelola Politik
Salah satu poin paling krusial dalam 20 poin Board of Peace adalah mengenai siapa yang akan memimpin Gaza pasca-perang. KTT Washington dengan tegas menyatakan bahwa faksi-faksi yang berafiliasi dengan terorisme, termasuk Hamas, tidak memiliki tempat dalam struktur pemerintahan masa depan.
Sebagai solusinya, dibentuklah National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Badan ini adalah pemerintahan transisi yang diisi oleh para profesional dan teknokrat, bukan politisi faksi. Poin politik penting lainnya meliputi:
Kepemimpinan Board of Peace: Presiden Donald Trump menjabat sebagai Ketua (Chairman) Dewan, yang memberikan otoritas politik tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis.
Reformasi Otoritas Palestina (PA): Visi jangka panjang untuk menyatukan kembali administrasi Palestina hanya akan dilakukan setelah PA menjalani reformasi total dalam hal transparansi dan pemberantasan korupsi.
Visi Solusi Dua Negara: Board of Peace secara eksplisit mencantumkan dukungan terhadap solusi dua negara yang berdaulat, merdeka, dan saling menghormati batas wilayah masing-masing.
Status Quo Tempat Suci: Penegasan perlindungan internasional terhadap akses ibadah di Yerusalem, guna mencegah gesekan religius di masa depan.
Sovereign Governance: Pemberian otonomi administratif yang luas bagi warga Gaza untuk mengelola urusan domestik mereka di bawah pengawasan NCAG.
Pilar Ekonomi
Mungkin aspek yang paling membedakan Board of Peace dengan inisiatif sebelumnya adalah kekuatan finansialnya. Presiden Trump memperkenalkan konsep rekonstruksi Gaza yang menyerupai Marshall Plan pasca-Perang Dunia II. Tidak tanggung-tanggung, total komitmen dana yang dibahas mencapai angka yang fantastis.
Injeksi Dana Awal US$ 17 Miliar: Amerika Serikat berkomitmen mengucurkan US$ 10 Miliar, diikuti oleh kontribusi kolektif sebesar US$ 7 Miliar dari negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.
Target Investasi US$ 70 Miliar: Rencana jangka panjang 10 tahun untuk membangun kembali infrastruktur dasar, mulai dari listrik, air bersih, hingga pemukiman modern.
Gaza Economic Hub: Pengembangan pelabuhan laut dalam dan zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, menjadikan Gaza sebagai titik sentral perdagangan di Mediterania Timur.
Koridor Kemanusiaan Permanen: Pembukaan akses logistik yang aman dan efisien untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tidak lagi menjadi komoditas politik.
Peran Bank Dunia dan IMF: Pelibatan lembaga keuangan internasional sebagai pengawas arus dana guna memastikan setiap dolar digunakan secara transparan untuk pembangunan.
Masa Depan Sosial dan Integrasi Regional
Perdamaian tidak akan bertahan lama tanpa perubahan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, Board of Peace menyertakan poin-poin yang menyentuh aspek sosial dan pendidikan. Di antaranya;
Reformasi Kurikulum Pendidikan: Penghapusan konten yang mempromosikan kebencian dan radikalisme dari buku-buku sekolah di Gaza, digantikan dengan narasi perdamaian dan toleransi.
Inisiatif Pemuda dan Olahraga: Proyek khusus seperti pembangunan akademi sepak bola internasional senilai US$ 75 juta yang didukung oleh FIFA untuk memberikan kanal positif bagi energi generasi muda.
Program Lapangan Kerja Masif: Penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek rekonstruksi sebagai upaya menekan angka pengangguran yang menjadi akar ketidakpuasan sosial.
Normalisasi Regional Menyeluruh: Poin terakhir yang menjadi “payung” besar adalah integrasi ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab (kelanjutan dari Abraham Accords), yang menempatkan Gaza sebagai bagian integral dari kemakmuran kawasan.
KTT Board of Peace di Washington 2026 telah memberikan kerangka kerja yang paling realistis namun berani dalam sejarah konflik Palestina-Israel. Keberanian para pemimpin untuk berbicara tentang “investasi” dan “pembangunan” di samping “keamanan” menunjukkan pergeseran paradigma dari manajemen konflik menuju resolusi konflik.
Peran Indonesia sangat krusial dalam konteks ini. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan hubungan diplomatik yang unik, keterlibatan aktif Indonesia dalam pengiriman pasukan ISF memberikan legitimasi moral bagi misi ini di mata dunia Islam. Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penjamin perdamaian dunia.
Selanjutnya lihat saja perjalanan dan kesesuaian antara rencana dan kenyataan.(*)
BACA JUGA: Board of Peace, Dewan Perdamaian Versi Trump yang Menantang PBB
