Bahkan andai pun ia dianggap melakukan kesalahan, pertanyaan tentang proporsionalitas tetap layak diajukan. Lebih dari itu, saya sendiri—bersama banyak orang lain, termasuk sejumlah ahli hukum terkemuka—berpendapat bahwa perkara ini masih menyisakan keraguan yang sangat besar. Dan jika memang kesalahan seseorang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka prinsip keadilan mengharuskan hakim memilih untuk membebaskannya.
Oleh : Haidar Bagir
JERNIH–Bukan saatnya untuk mempersoalkan proses pengadilan Nadiem Makarim saat ini. Hari putusan sudah mendekat. Saya hanya ingin menulis tentang kesan saya setelah berinteraksi dengan anak muda berprestasi ini. Ia ditangkap, ia diadili, dan akhirnya dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat berat, untuk suatu kejahatan yang ia yakini tidak pernah dilakukannya.
Saya tentu mengenal nama Nadiem sejak ia meluncurkan Go-Jek. Bagi saya waktu itu, ini adalah sebuah terobosan yang nyaris tak terbayangkan bagi saya. Saya tidak buta teknologi, tetapi juga bukan orang yang banyak memahami dunia digital. GPS, misalnya, saya gunakan sekadar untuk memandu perjalanan saya sendiri. Lalu hadir Go-Jek, dan dampaknya terasa revolusioner. Saya pun kagum.
Tapi, ketika Presiden Jokowi memilih Nadiem menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya terhenyak. Mengapa Nadiem? Digitalisasi pendidikan memang penting bagi negeri sebesar dan setersebar Indonesia. Namun pendidikan tidak hanya soal teknologi. Ia menuntut pemahaman yang luas dan mendalam tentang kerumitan problem-problem pendidikan bangsa ini. Saya pun bertanya-tanya apakah Nadiem memiliki bekal yang cukup untuk itu. Kekhawatiran saya saat itu adalah bahwa baik Presiden Jokowi maupun Nadiem sama-sama datang bukan dari latar dunia pendidikan.
Namun, Nadiem segera membuktikan bahwa ia adalah manajer Kemendikbudristek yang mau belajar. Di luar dugaan saya, ia bahkan belajar dengan cukup cepat. Ia juga belajar dari orang-orang yang memahami pendidikan Indonesia, dan merekrut banyak sosok yang menurutnya mampu membantu melakukan perubahan. Sebagian bahkan dipanggil pulang dari karier yang menjanjikan di luar negeri.
Di sinilah, menurut saya, sebagian masalah mulai muncul. Jaringan Nadiem tentu terbatas, dan banyak orang yang direkrutnya memiliki cara berpikir yang kurang lebih serupa. Dengan kata lain, mereka berasal dari mazhab pendidikan yang relatif sama. Akibatnya, tidak sedikit ahli pendidikan lain yang tersisihkan—dengan demikian, perspektif mereka juga, yang tentu tak kalah pentingnya. Belum lagi para birokrat yang telah lama bekerja di kementerian.
Sebagian mungkin tersisi karena pola pikir birokratis yang sulit berubah. Namun sebagian lain mungkin juga terganggu oleh gaya komunikasi generasi muda-milenial yang bagi mereka terasa terlalu lugas, bahkan bisa jadi kurang ajar. Belum lagi kemungkinan adanya pihak-pihak yang merasa ruang geraknya, yang selama ini sudah terasa “nyaman”, menyempit karena perubahan-perubahan kebijaksanaan yang dilakukan secara drastis.
Masalah lain ada pada diri Nadiem sendiri. Bukan kejahatan, tentu saja, melainkan latar belakang keluarga dan lingkungan yang sangat egaliter serta berpendidikan Barat. Bisa jadi hal itu membuatnya kurang peka terhadap sebagian nuansa budaya yang lebih hierarkis dan paternalistik—dan diwarnai unggah-ungguh—yang masih hidup di masyarakat kita. Hal ini pernah diakui Nadiem sendiri dalam salah satu wawancara singkat di sela proses pengadilannya.
Saya sendiri tidak selalu yakin dengan semua program Nadiem. Sebagian terasa terlalu teknokratis dan kurang berpusat pada manusia. Kadang tampak ada jarak yang cukup lebar antara tujuan program dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Seolah-olah digitalisasi dan berbagai instrumen manajerial dapat menyelesaikan hampir semua persoalan. Tetapi ini tentu hanyalah perbedaan pandangan. Bisa saja saya yang keliru.
Belum lagi keputusan-keputusan Nadiem yang membatalkan atau menghentikan sejumlah program dari periode kementerian sebelumnya. Mungkin ada alasan yang kuat di baliknya. Mungkin pula hanya akibat informasi yang diterimanya tidak sepenuhnya tepat. Saya tidak tahu.
Namun dari informasi yang masuk ke radar saya, serta dari interaksi langsung saya dengan Nadiem—tiga kali percakapan pribadi, satu kali diskusi Zoom yang cukup panjang, dan lebih sering lagi melalui para pembantunya yang masih muda-muda—saya tidak melihat pada diri Nadiem apa pun selain ketulusan untuk memajukan pendidikan anak-anak bangsa.
Saya bisa berbeda pendapat dengannya. Saya bisa merasa bahwa ia kadang terlalu percaya diri. Tetapi saya tidak pernah menangkap adanya agenda tersembunyi atau motif lain di balik apa yang dikerjakannya.
Karena itu, melihat Nadiem menghadapi ancaman hukuman yang demikian berat terasa sangat mengusik. Bahkan andai pun ia dianggap melakukan kesalahan, pertanyaan tentang proporsionalitas tetap layak diajukan.
Lebih dari itu, saya sendiri—bersama banyak orang lain, termasuk sejumlah ahli hukum terkemuka—berpendapat bahwa perkara ini masih menyisakan keraguan yang sangat besar. Dan jika memang kesalahan seseorang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka prinsip keadilan mengharuskan hakim memilih untuk membebaskannya.
Di sini saya sekali lagi teringat pada prinsip hukum terkenal yang dirumuskan William Blackstone, ahli hukum Inggris abad ke-18: “Lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah (akibat keraguan-HB) daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”
Dan jika memang kesalahan seseorang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka hakim semestinya memilih jalan yang lebih dekat kepada keadilan: membebaskannya. Masih ada waktu.
Tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk keadilan. Tidak ada cela bagi mereka yang memilih untuk tidak membuka ruang bagi kemungkinan terjadinya penzaliman, meskipun konsekuensinya adalah adanya kemungkinan seseorang yang bersalah bisa lolos dari hukuman.
Pada akhirnya, di atas para hakim yang mulia, ada Tuhan Yang Mahaadil. Dialah yang akan menyempurnakan apa yang tidak mampu disempurnakan oleh manusia. Sebab memang Dialah Yang Tuhan, bukan kita…[]
