SolilokuiVeritas

Persepsi VS Kapasitas Negara

Banyak analisis modern cenderung menganggap bahwa persepsi pasar adalah cerminan langsung dari kekuatan negara. Jika nilai tukar jatuh, investor keluar, dan pasar saham merosot, maka negara dianggap sedang menuju kegagalan. Sebaliknya, jika pasar merespons positif, maka negara dianggap berada di jalur yang benar. Asumsi ini tidak sepenuhnya keliru. Namun ia mengandung penyederhanaan yang berbahaya. Persepsi bukanlah kapasitas. Kapasitas juga bukan persepsi.

Oleh     :  Radhar Tribaskoro*

JERNIH– Pada hari-hari pertama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, banyak analis Barat hampir seragam dalam satu kesimpulan: Rusia akan runtuh. Prediksi itu tidak datang dari ruang kosong. Dasarnya tampak kuat.

Cadangan devisa Rusia dibekukan. Sejumlah bank terbesar dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Ribuan perusahaan Barat menghentikan operasinya. Arus investasi terhenti. Rubel sempat jatuh tajam. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan tekanan yang luar biasa.

Di Washington, Brussel, London, dan berbagai pusat keuangan dunia, muncul keyakinan bahwa waktu sedang berpihak kepada Barat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Rusia akan mengalami krisis, melainkan kapan krisis itu akan menjatuhkan kemampuan Rusia melanjutkan perang.

Empat tahun kemudian, sejarah bergerak ke arah yang berbeda. Ekonomi Rusia memang mengalami tekanan. Investasi asing menyusut. Akses terhadap teknologi Barat berkurang. Biaya perdagangan meningkat. Namun negara itu tidak runtuh. Pemerintah tetap berfungsi. Industri pertahanan terus berproduksi. Ekspor energi menemukan pasar baru. Sistem keuangan tetap berjalan. Bahkan dalam beberapa sektor, Rusia menunjukkan kemampuan adaptasi yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Mengapa banyak prediksi itu meleset? Jawaban yang paling umum adalah bahwa para analis Barat meremehkan kemampuan adaptasi Rusia. Penjelasan ini benar, tetapi belum cukup. Kesalahan yang lebih mendasar terletak pada cara memahami hubungan antara persepsi dan kapasitas negara.

Banyak analisis modern cenderung menganggap bahwa persepsi pasar adalah cerminan langsung dari kekuatan negara. Jika nilai tukar jatuh, investor keluar, dan pasar saham merosot, maka negara dianggap sedang menuju kegagalan. Sebaliknya, jika pasar merespons positif, maka negara dianggap berada di jalur yang benar.

Asumsi ini tidak sepenuhnya keliru. Namun ia mengandung penyederhanaan yang berbahaya. Persepsi bukanlah kapasitas. Kapasitas juga bukan persepsi. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak identik.

Kasus Rusia menunjukkan bahwa sebuah negara dapat mengalami tekanan besar pada tingkat persepsi tanpa mengalami keruntuhan pada tingkat kapasitas. Sebaliknya, sejarah juga menunjukkan bahwa negara dapat menikmati persepsi yang sangat baik sambil perlahan kehilangan kapasitas dasarnya.

Di sinilah letak persoalan yang menarik untuk direnungkan, bukan hanya dalam konteks Rusia, tetapi juga Indonesia.

                                                          ***

Dalam ilmu ekonomi modern, terutama setelah dominasi pemikiran neoliberal pada akhir abad ke-20, indikator-indikator keuangan memperoleh posisi yang sangat istimewa. Nilai tukar, inflasi, indeks saham, peringkat investasi, dan arus modal diperlakukan sebagai termometer utama kesehatan suatu negara.

Tidak sulit memahami mengapa. Pasar keuangan bergerak sangat cepat. Ia menghasilkan data setiap detik. Ia menyediakan ukuran yang tampak objektif. Dan yang terpenting, ia memberikan sinyal yang segera dapat diamati.

Masalahnya, indikator-indikator tersebut lebih banyak mengukur persepsi daripada kapasitas. Nilai tukar rupiah, misalnya, tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Ia mencerminkan ekspektasi investor mengenai masa depan Indonesia. Harga saham tidak mencerminkan keadaan perusahaan saat ini semata. Ia mencerminkan harapan mengenai keuntungan yang akan datang. Bahkan investasi asing lebih banyak mencerminkan keyakinan terhadap masa depan dibanding kondisi aktual pada saat keputusan diambil.

Dengan kata lain, pasar memperdagangkan masa depan yang dibayangkan. Bukan masa kini yang sesungguhnya. Di sinilah komunikasi menjadi sangat penting.

Robert Shiller menyebut fenomena ini sebagai narrative economics. Menurutnya, keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh cerita yang dipercaya masyarakat mengenai masa depan. George Soros menyebutnya sebagai reflexivity: persepsi mempengaruhi tindakan, dan tindakan kemudian mengubah realitas yang diamati. Artinya, antara fakta dan pasar selalu terdapat ruang interpretasi. Ruang itulah yang diisi oleh narasi.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran ini menjadi sangat relevan. Beberapa tahun terakhir memperlihatkan meningkatnya perdebatan mengenai arah pembangunan nasional. Pemerintah berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, koperasi, Danantara, dan peningkatan nilai tambah nasional. Semua kebijakan tersebut berangkat dari satu asumsi dasar: negara harus memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengarahkan pembangunan.

Di sisi lain, muncul berbagai kritik yang mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut. Kritik-kritik itu sering menyoroti risiko fiskal, ketidakpastian regulasi, lemahnya tata kelola, potensi inefisiensi, hingga kemungkinan menurunnya kepercayaan investor.

Menariknya, kedua pihak sering kali berbicara mengenai fakta yang sama. Yang berbeda adalah cara memaknainya. Pendukung hilirisasi melihat pembatasan ekspor bahan mentah sebagai investasi untuk membangun industri nasional. Pengkritiknya melihat kebijakan yang sama sebagai sumber ketidakpastian bagi investor.

Pendukung Danantara melihatnya sebagai instrumen konsolidasi aset negara untuk memperbesar kapasitas investasi nasional. Pengkritiknya melihat risiko konsentrasi kekuasaan ekonomi dan potensi penyalahgunaan sumber daya.

Pendukung koperasi desa melihat upaya membangun basis produksi rakyat. Pengkritiknya melihat kemungkinan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Faktanya sama. Narasinya berbeda.Dan pasar tidak bereaksi terhadap fakta secara langsung. Pasar bereaksi terhadap narasi mengenai fakta tersebut.

Namun narasi tidak muncul begitu saja. Di sinilah dimensi kekuasaan menjadi penting. Dalam masyarakat modern, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk mendefinisikan makna suatu peristiwa. Sebagian kelompok memiliki otoritas yang lebih besar dibanding kelompok lainnya. Akademisi, media besar, lembaga keuangan, ekonom, pejabat negara, politisi, dan pelaku pasar memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk membentuk persepsi publik.

Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai symbolic capital. Antonio Gramsci menyebutnya sebagai kemampuan membentuk common sense. Niklas Luhmann menjelaskan bahwa masyarakat modern terlalu kompleks untuk diamati secara langsung sehingga sebagian besar orang bergantung pada mediator untuk memahami realitas.

Akibatnya, fakta ekonomi hampir selalu melewati proses interpretasi sebelum menjadi persepsi publik.  Proses tersebut biasanya berlangsung dalam dua tahap.

Tahap pertama terjadi di tingkat elite. Berbagai kelompok elite menafsirkan fakta sesuai posisi dan kepentingannya dalam struktur sosial. Mereka menyusun penjelasan, membangun kerangka pemahaman, dan menawarkan interpretasi mengenai apa yang sedang terjadi.

Tahap kedua terjadi ketika interpretasi tersebut menyebar kepada publik yang lebih luas melalui media, institusi pendidikan, organisasi politik, dan jaringan komunikasi lainnya. Dengan demikian, narasi bukan sekadar opini. Narasi adalah hasil dari proses produksi makna yang berlangsung di dalam struktur kekuasaan.

Karena itu pertanyaan mengapa suatu narasi dominan tidak dapat dijawab hanya dengan melihat kualitas argumennya. Kita juga harus melihat siapa yang memproduksinya, sumber daya apa yang mereka miliki, dan posisi apa yang mereka tempati dalam struktur sosial.

Kasus Rusia menunjukkan bagaimana kapasitas negara dapat bertahan meskipun persepsi pasar sangat negatif. Namun kasus yang sama juga menunjukkan pentingnya narasi. Pemerintah Rusia tidak hanya membangun kapasitas energi, industri, dan militer. Mereka juga membangun narasi mengenai ketahanan nasional, kedaulatan, dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan eksternal.

Narasi tersebut membantu menjaga legitimasi ketika tekanan ekonomi meningkat. Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Negara ini tidak sedang menghadapi perang atau sanksi internasional. Namun Indonesia sedang menghadapi pertarungan interpretasi mengenai arah pembangunan nasional.

Apakah perluasan peran negara merupakan solusi atau masalah? Apakah industrialisasi berbasis sumber daya alam merupakan jalan menuju kemandirian atau sekadar bentuk baru intervensi negara?  Apakah penguatan kapasitas nasional akan memperbesar daya saing atau justru mengurangi efisiensi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ditentukan semata-mata oleh data ekonomi. Ia ditentukan oleh kemampuan berbagai kelompok untuk membangun narasi yang dianggap paling kredibel.

Dari sini kita dapat menarik beberapa refleksi yang lebih umum. Pertama, kekuatan negara tidak dapat direduksi menjadi indikator keuangan semata. Nilai tukar, inflasi, dan harga saham penting, tetapi mereka lebih banyak mengukur persepsi daripada kapasitas. Sebuah negara dapat mengalami guncangan persepsi tanpa kehilangan kapasitas dasarnya. Sebaliknya, negara dapat menikmati persepsi yang baik sambil mengalami erosi kapasitas secara perlahan.

Kedua, kapasitas negara pada akhirnya bersifat material. Ia terletak pada kemampuan menghasilkan pangan, energi, teknologi, industri, pengetahuan, dan organisasi yang efektif. Kapasitas inilah yang menentukan kemampuan suatu negara bertahan dalam jangka panjang.

Ketiga, hubungan antara persepsi dan kapasitas dimediasi oleh komunikasi. Narasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan fakta material dengan ekspektasi publik dan pasar. Karena itu pertarungan ekonomi modern tidak hanya berlangsung di pabrik, pelabuhan, atau bursa saham, tetapi juga di arena komunikasi.

Keempat, narasi tidak pernah netral. Ia diproduksi dalam struktur kekuasaan. Kelompok yang memiliki sumber daya simbolik lebih besar akan memiliki peluang lebih besar untuk mendefinisikan makna suatu peristiwa.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Rusia maupun Indonesia mungkin bukan tentang ekonomi, melainkan tentang cara kita memahami realitas. Di dunia yang semakin kompleks, masyarakat tidak bereaksi terhadap fakta secara langsung. Mereka bereaksi terhadap interpretasi atas fakta tersebut.

Karena itu, di balik setiap angka inflasi, setiap pergerakan kurs, setiap kenaikan atau penurunan harga saham, sesungguhnya berlangsung pertarungan yang lebih dalam: pertarungan untuk menentukan bagaimana masa depan harus dibayangkan. Dan sering kali, masa depan tidak dimenangkan oleh mereka yang memiliki fakta paling banyak, melainkan oleh mereka yang paling berhasil memberikan makna atas fakta tersebut. []

*Penulis adalah Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)

Back to top button