Persoalannya lantas, siapa yang menjadi setan yang mengukuhkan citra rakyat Indonesia? Tidak mudah menjawabnya. Namun, uraian di atas menunjukkan oligarki bisa disebut sebagai setan. Secara praktis, oligarki bisa menggoda manusia—mulai dari pejabat pemerintah, aparat kemanaan hingga tokoh masyarakat—untuk memperoleh tanah yang mereka inginkan. Mereka bisa mengatur rakyat berkonflik dengan rakyat demi mencapai tujuannya.
Oleh : Prof. Ana Nadhya Abrar*
JERNIH–Citra tentang rakyat Indonesia sekarang sepertinya perlu dikritisi. Soalnya, sebuah citra baru muncul: rakyat Indonesia berkonflik dengan rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat, misalnya, melalui berita yang disiarkan Indopolitik.com, 15 April 2026. Dalam berita berjudul “Kantor Saiful Mujani Didemo, Kritik Berubah Jadi Tekanan: Demokrasi Sedang Bergeser Arah” itu disebutkan, sudah terjadi pergeseran konflik dalam demokrasi. “Ini bukan lagi sekadar rakyat versus kekuasaan, tetapi mulai bergeser menjadi rakyat versus rakyat,” kutip berita tersebut.
Kita tidak tahu pasti apakah citra itu bersifat sementara atau selamanya. Kalau berlangsung lama, kita tentu bertanya, apakah citra ini akan merugikan rakyat? Atau akan menguntungkan siapa?
Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, kita coba lacak kemunculan ide rakyat versus rakyat itu. Ternyata ia muncul karena peristiwa unjuk rasa yang dilakukan sekelompok massa di kantor Saiful Mujani. Massa tersebut menyebut diirinya sebagai perhimpunan ojek online dan mahasiswa. Mereka menuntut Saiful Mujani meminta maaf secara terbuka dan meminta polisi bisa menangkapnya.
Bagaimana kita harus merespons kenyataan di atas? Kita saksikan, betapa mudahnya terjadi konflik antara rakyat dan rakyat. Kita mengerti mereka yang mengaku perhimpunan ojek online dan mahasiswa di atas adalah rakyat biasa. Kita juga paham Saiful Mujani adalah rakyat biasa juga. Ketika kedua pihak itu berkonflik, kita bertanya, siapa yang menang?
Kita tidak tahu persis jawabannya. Yang jelas, konflik itu bisa direntang panjang dan bisa pula segera dihentikan. Kalau ingin direntang panjang, apakah betul rakyat akan merasa nyaman bekerja atau berusaha? Apakah harga plastik akan segera turun? Apakah ekonomi rakyat akan membaik? Agaknya tidak!
Sebaliknya, kalau konflik itu segera dihentikan, apakah pihak yang mendesain konflik itu akan diam saja? Apakah mereka puas? Kita juga tidak tahu persis. Yang kita tahu, hampir semua konflik rakyat dan penguasa berhulu pada oligarki. Sebutlah misalnya penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan tambang batubara PT Insani Bara Perkasa (IBP) di Kalimantan Timur.
Padahal lahan yang disengketakan seluas 4 hektare, berlokasi di RT 27 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda punya sertipikat hak milik (SHM) sejak 1992 dengan nomor SHM 603, 607, 608 dan 598. Namun, IBP menyebut telah bekerja sama dengan pihak lain yang juga mengklaim lahan tersebut (https://www.niaga.asia/penyerobotan-lahan-4-hektare-di-palaran-warga-dan-perusahaan-tambang-bertemu-di-dprd-kaltim/).
Dalam peristiwa di atas, kepemilikan SHM yang dikeluarkan Kantor Pertanahan (Kanta) tidak berlaku. SHM tersebut bisa dinafikan oleh pengusaha. Padahal pengurusan SHM itu butuh waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.
Anehnya, cerita tentang penyerobotan tanah di atas tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur. Bermacam jenis penyerobotan tanah juga terjadi di Rempang, di Tangerang, di Surabaya, dan beberapat tempat lain. Jejak digitalnya bisa dengan mudah ditemui internet. Dalam penyerobotan itu, penguasa selalu menang. Rakyat selalu kalah. Di tanah yang diserobot itu terbangunlah proyek yang kalau dilacak jauh sampai ke oligarki
Dalam keadaan begini, kita bisa berimajinasi, lawan rakyat yang sesungguhnya adalah oligarki. Dari sinilah sebenarnya lahir keinginan kita agar semua lapisan rakyat bersatu dan bergerak melawan oligarki. Tentu saja ini tidak mudah. Berbagai hambatan sudah tercipta untuk menghalanginya.
Namun, citra rakyat Indonesia hanya relevansi dalam kehidupan bersama. Soalnya, dalam kehidupan bersama itu terdapat sistem sosial, ekonomi dan politik yang menjadi sumber nilai. Kalau saja nilai yang dianut itu bersumber dari mata air yang sama, agaknya semua pihak sepakat untuk menginternalisasikannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sayang, sumber nilai itu sangat beragam.
Dalam pada itu, kalau kita berpedoman kepada norma agama, agaknya nilainya sama. Semua agama menjadikan setan sebagai musuh manusia. Agama Islam menyebut setan sebagai musuh manusia. Ini dijelaskan oleh firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: Ayat 208).
Secara praktis, setan selalu menggoda manusia. Bahkan dari segala arah. Ini ditegaskan Allah melalu firman-Nya: Setan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka (QS. Al A’raf: Ayat 16-17).
Persoalannya lantas, siapa yang menjadi setan yang mengukuhkan citra rakyat Indonesia? Tidak mudah menjawabnya. Namun, uraian di atas menunjukkan oligarki bisa disebut sebagai setan. Secara praktis, oligarki bisa menggoda manusia—mulai dari pejabat pemerintah, aparat kemanaan hingga tokoh masyarakat—untuk memperoleh tanah yang mereka inginkan. Mereka bisa mengatur rakyat berkonflik dengan rakyat demi mencapai tujuannya.
Maka tidak terlalu berlebih-lebihan rasanya menganggap oligarki itu sebagai musuh rakyat yang nyata. Siapa saja yang mengaku pembela rakyat mesti bersatu melawan oligarki. Mereka tidak boleh lagi bersifat toleran terhadap oligarki. Mereka bahkan mesti mengamankan situasi agar rakyat tidak berkonflik dengan rakyat. [ ]
*Guru Besar Jurnalisme UGM
