Di masa pemerintahan Prabowo hubungan strategis kedua negara terganggu. Prabowo ataupun Presiden Iran tidak saling berkunjung. Pertemuan antara Menlu RI Sugiono dan Menlu Iran Abbas Araghchi pun tidak terjadi. Ini konsekuensi dari perubahan bandul politik luar negeri Prabowo dari Non-Blok ke pro-Israel-AS. Ketika Israel-AS melakukan agresi terhadap Iran, sejak 28 Februari, Indonesia tidak mengecamnya. Berbeda dengan Malaysia, Jakarta butuh lima hari untuk mengirim belasungkawa bagi pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei bersama istri, anak, dan menantunya.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH– Sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap perang Hamas-Israel dan perang Iran versus AS-Israel berdampak buruk terhadap hubungan Indonesia-Iran. Hal itu terlihat dari pertentangan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dengan pemerintahan Prabowo.
Sejak beberapa hari lalu Kedubes Iran membuka rekening donasi di Bank BRI untuk “Bantu Korban dan Rekonstruksi Iran”. Saya melihat ini sebagai manuver politik Iran untuk menekan pemerintahan Prabowo, yang relevan dengan pepatah Indonesia “Pukul Tiang Kena Tembok”.
Kendati hubungan RI-Iran selama ini berjalan baik, di masa pemerintahan Prabowo hubungan strategis keduanya terganggu. Prabowo ataupun Presiden Iran tidak saling berkunjung. Pertemuan antara Menlu RI Sugiono dan Menlu Iran Abbas Araghchi pun tidak terjadi.
Ini konsekuensi dari perubahan bandul politik luar negeri Prabowo dari Non-Blok ke pro-Israel-AS. Iran adalah musuh besar Israel-AS. Ketika Israel-AS melakukan agresi terhadap Iran, sejak 28 Februari, Indonesia tidak mengecamnya. Berbeda dengan Malaysia, Jakarta butuh lima hari untuk mengirim belasungkawa bagi pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei bersama istri, anak, dan menantunya.
Padahal, RI dan Iran merupakan anggota Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D-8 (Nigeria, Mesir, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia), dan BRICS plus. Secara geopolitik, Iran sangat strategis karena secara geografis merupakan pintu masuk RI ke Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timteng.
Tapi keduanya berbeda sikap dalam isu Palestina. Iran mendukung perjuangan bersenjata Hamas, sementara RI mendukung Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas yang punya legitimasi internasional. Tapi di bawah pemerintahan Prabowo, RI bahkan meninggalkan Otoritas Palestina.
Itu dapat dilihat pada bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump–kini BoP berganti nama menjadi Dewan Perang atau Board of War (BoW), yang salah satu tugas utamanya adalah melucuti Hamas.
BoW ditolak mayoritas negara di dunia, termasuk sekutu Eropa. Dan kendati tak satu pun negara Arab yang bersedia menyumbang pasukan pada Pasukan Stabilisasi Gaza untuk melucuti Hamas–yang hingga hari ini menolak untuk dilucuti–RI justru menyumbang 5.000 pasukan yang pasti akan bentrok dengan Hamas.
Kebijakan Prabowo ini mendapat resistensi kuat dari publik domestik. Tapi ia bergeming. Prabowo berdalih kebijakannya ini demi kepentingan nasional. Tapi kepentingan nasional tak boleh mengorbankan amanat konstitusi yang menolak penjajahan di atas muka bumi karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa demi perikemanusiaan dan perikeadilan.
Apalagi BoW tidak menyertai wakil Palestina di dalamnya, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, dan Israel merupakan anggotanya. Bagaimana bisa Prabowo menegaskan keikutsertaan RI bertujuan membantu perjuangan dari dalam, sementara Ketua BoW adalah Trump dan anggotanya adalah PM Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan genosida di Gaza.
Status genosida ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di mana Indonesia adalah anggotanya. Lebih penting dari semua itu adalah BoW tidak menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Yang mengelola Gaza pasca perang adalah orang-orang Palestina yang tidak berafiliasi dengan Hamas maupun Otoritas Palestina, yang dipilih oleh AS dan Israel.
Kedekatan Prabowo dengan Israel terlihat jelas ketika RI tidak mengecam serangan Israel yang menyebabkan tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL). Kementerian Luar Negeri hanya mengecam pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Sikap pro-AS pemerintahan Prabowo dipertegas dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ATR) AS-RI. ATR terlihat jelas mengorbankan kedaulatan ekonomi dan politik RI. Indonesia hanya menjadi proksi AS di Asia-Pasifik untuk mengimbangi China.
Dalam konteks agresi AS-Israel terhadap Iran, sikap pro-AS pemerintah terungkap melalui insiden penangkapan kapal tanker berbendera Iran oleh aparat Indonesia yang mendapat sorotan karena salah satu kapal dilelang oleh Kejaksaan Agung. Dua kapal tanker itu melakukan aktivitas mencurigakan di perairan Laut Natuna Utara (Tribun Kaltim Official, 28 Maret).
Pembukaan rekening donasi Kedubes Iran, yang sesungguhnya menjatuhkan martabatnya karena memberi pesan kepada rakyat Indonesia bahwa kini Iran adalah negara yang telah jatuh miskin akibat sanksi AS dan dampak perang. Tujuan sesungguhnya dari permintaan donasi adalah memberi tahu rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Prabowo tidak membantu Iran.
Karena AS menjatuhkan sanksi atas ekspor minyak Iran, Teheran membangun ghost fleet atau armada hantu untuk mengelak dari sanksi dengan menjual minyaknya dengan cara menyaru. Keberadaan dua tanker Iran di Laut Natuna Utara mungkin akan dilego ke China, importir 90 persen produksi minyak Iran. Tindakan Indonesia sangat mungkin bertujuan memberi pesan kepada AS tentang konsistensi RI mendukung sanksi AS sekaligus sebagai balasan atas ditutupnya Selat Hormuz bagi kapal tanker Pertamina.
Kendati RI merupakan importir gas Iran, Jakarta tidak melakukan diplomasi dengan Teheran untuk mengizinkan tankernya diloloskan ke Teluk sebagaimana dilakukan Malaysia. Sejauh ini ada empat negara yang dibolehkan Iran memasuki Selat Hormuz setelah berbicara dengan Iran, yaitu China, India, Pakistan, dan Malaysia. RI lebih memilih negara lain untuk mendapatkan gas ketimbang melakukan diplomasi dengan Iran.
Sikap melawan pemerintahan Prabowo juga ditunjukkan Duta Besar Iran Untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi dengan mengunjungi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di Markas Pusat PMI, Jakarta, pada 18 Maret. Jusuf Kalla nampak berseberangan dengan Prabowo terkait kebijakan luar negerinya..
Mereka membicarakan tentang kemanusiaan, bagaimana korban rakyat Iran dalam perang dengan AS. JK mengungkapkan PMI akan mengirimkan bantuan obat-obatan sesuai kebutuhan di Iran melalui negara yang dekat dengan Iran, seperti Pakistan dan Turki, atau melalui Bulan Sabit Merah setempat. Bantuan akan dikirim langsung dari Indonesia (KompasTV, 19 Maret).
Tak sampai di situ, pada 1 April, Dubes Iran Boroujerdi bertandang ke Solo, Jawa Tengah, untuk menjumpai Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka bertukar pandangan mengenai perkembangan kawasan, situasi terkini yang timbul akibat perang Iran, serta dampak kemanusiaan dan ekonomi yang ditimbulkannya. Jokowi menyatakan dukungan dirinya dan rakyat Indonesia terhadap keteguhan dan perlawanan pemerintah dan rakyat Iran.
Keteguhan dan perlawanan itu, kata Jokowi, demi kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan keamanan negara mereka. Jokowi juga menyampaikan harapan akan kesehatan, kemenangan, dan kesejahteraan bagi rakyat Iran, serta agar perdamaian, stabilitas, dan ketenangan segera kembali ke kawasan, sebagaimana tertulis di akun media sosialnya (@Iranindonesia, 1 April).
Sowan Boroujerdi ke Jokowi hanya mengonfirmasi asumsi publik Indonersia bahwa presiden RI yang sesungguhnya adalah Jokowi, bukan Prabowo. Dan, tidak sebagaimana Prabowo, Jokowi memperlihatkan simpati dan dukungan kepada Iran. Dengan demikian, terungkap lebih jelas bahwa Jokowi kini tak sejalan lagi dengan Prabowo. Apakah dengan demikian, Prabowo akan meninggalkan AS-Israel untuk mendukung Iran-Palestina?
Bagaimanapun, manuver Boroujerdi berpotensi merugikan Iran. Jokowi masih terlilit masalah hukum terkait tuduhan ijazah palsu, popularitasnya anjlok karena kebijakan-kebijakannya yang merusak sendi-sendi bernegara, memanipulasi hukum melalui iparnya di Mahkamah Konstitusi untuk memungkinkan puteranya, Gibran Raka Buming, menjadi wakil presiden.
Terlebih, Jokowi tidak dikenal sebagai penentang Israel. Pada Maret 2023, Jokowi mendukung tim nasional sepak bola Israel U-20 bertanding di Indonesia. Tapi kebijakan ini ditolak PDI-P hingga mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Penolakan PDI-P mengamplifikasi penolakan publik Indonesia. Jokowi sangat kecewa karena ini dianggap agenda yang akan meningkatkan pamornya di arena internasional dan meraih dukungan AS bagi perpanjangan masa jabatannya.
Yang tak kurang penting, diam-diam pemerintahan Jokowi mendukung proses normalisasi hubungan RI-Israel. Perundingan-perundingan rahasia telah dilakukan kedua pihak di berbagai negara Eropa. RI tinggal menunggu hasil perundingan normalisasi Israel-Arab Saudi. Andaikan Hamas tidak menerjang Israel pada 7 Oktober 2023, Indonesia sudah bergabung dengan Abraham Accord mengikuti Arab Saudi.
Dus, sowan Boroujerdi ke Jokowi mengecewakan banyak pendukung Iran di negeri ini dan mungkin memperburuk hubungan Iran dengan Presiden Prabowo. Tak kurang pentingnya, Boroujerdi melukai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, musuh Jokowi, yang merupakan satu-satunya tokoh nasional yang menyuarakan dukungan terhadap Iran melawan AS-Israel.
PDI-P adalah sekutu alami Iran di Indonesia. Tidak ada parpol lain, terutama parpol-parpol berbasis Islam, yang bersahabat dengan Iran. Dus, pernyataan simpati dan dukungan Jokowi terhadap Iran mesti dibaca sebagai upaya Jokowi mengimbangi PDI-P. Demi menjaga hubungannya dengan PDI-P, dari rumah Jokowi, Boroujerdi mengunjungi Walikota Solo Achmad Ardianto.
Kedutaan Besar Iran menyebut, Achmad mengecam penyerangan warga sipil serta segala bentuk agresi dengan merujuk pada UUD RI. Dan menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menolak segala bentuk agresi dan pendudukan asing, serta memiliki sikap yang independen dan jelas dalam hal tersebut (CNBC Indonesia, 1 April). Pernyataan Achmad senapas dengan suara Megawati yang, dengan sendirinya, bertentangan dengan sikap Prabowo.
Manuver Kedutaan Besar Iran di bawah Dubes Mohammad Boroujerdi tak membawa keuntungan apa-apa buat Iran. Malah mencoreng martabatnya dengan permintaan donasi pada rakyat Indonesia dan menjunjung tinggi Jokowi yang ditetapkan Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisasi atau Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai salah satu dari lima pemimpin dunia yang paling korup.
Manuver Boroujerdi hanya hasil mengungkap kembali panggung perpolitikan nasional yang sudah lama kita ketahui tentang perbedaan sikap di antara aktor politik nasional. Bahwa di sana ada Prabowo yang hendak membalikkan bandul politik luar negeri kita dari berat ke China menjadi sekutu AS; bahwa Prabowo telah meninggalkan politik bebas aktif berbasis pada prinsip nonblok.
Bahwa Jokowi masih presiden RI melalui deep state; bahwa JK adalah figur penting RI yang punya sikap berbeda terkait agresi AS-Israel terhadap Iran; dan bahwa Megawati masih konsisten pada konstitusi dan politik bebas aktif kita, yang dibalikkan Prabowo; dan bahwa Indonesia, salah satu peolopor Gerakan Non-Blok dan negara Muslim terbesar di dunia, sangat penting bagi Iran dalam konteks perannya dalam isu Palestina dan agresi AS-Israel terhadap Iran. []
*Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES); Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
