Hal yang terpenting, tulis Heydarian, kedua presiden telah mempertaruhkan agenda pembangunan mereka pada kemurahan hati China, yang membuat kecewa kalangan konservatif yang menuduh mereka bertindak sebagai antek Beijing. Namun, Jokowi berhasil mengembangkan hubungan yang relatif bermanfaat berdasarkan rasa saling menghormati, sementara Duterte terkatung-katung.
JERNIH—Ini hanya membandingkan gaya presiden di dua negara yang masih ‘muda’ dalam demokrasi—Indonesia dan Filipina—dalam menghadapi Cina, negara yang semakin kuat, menekan dan mungkin pula arogan.
Mungkin saja, keduanya pun sama-sama –sebagaimana mengutip kalimat sastrawan besar Rusia, Leo Tolstoy, tidak bahagia dengan cara mereka sendiri.
Di permukaan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Indonesia Joko Widodo, tidak hanya memimpin dua negara yang sangat mirip, tetapi hampir ‘dipotong dari kain yang sama’. Namun, kedua pemimpin tersebut telah mendekati hubungan mereka dengan China secara sangat berbeda, dan dengan hasil yang sangat berbeda, tulis Richard Heydarian di Nikkei Asia.
Sementara bertahun-tahun Duterte menjilat China, negara itu tidak memberinya satu pun investasi besar sejauh ini. Sementara menurut Heydarian, strategi Jokowi lebih bermartabat dan canggih, dan telah mengamankan investasi yang optimal, disertai pengiriman awal jutaan vaksin COVID-19 buatan China. Satu gelombang akhirnya tiba di awal bulan, dan gelombang lainnya minggu lalu dengan total satu juta suntikan.
Pelajaran yang tidak salah lagi, tampaknya, China memperlakukan para pemimpin yang datang dengan leyeh-leyeh bak kucing manja seperti Duterte dengan penghinaan. Tetapi China akan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dengan orang-orang seperti Jokowi, yang secara konsisten menolak diintimidasi oleh negara adidaya Asia itu, tulis Richard Heydarian.
Dalam beberapa tahun terakhir, Duterte dan Jokowi telah menjadi wajah politik populis di Asia Tenggara. Keduanya adalah mantan wali kota yang naik ke puncak kekuasaan dengan berkampanye melawan lembaga yang korup.
Sementara Duterte telah menggambarkan dirinya sebagai seorang pria rakyat, Jokowi telah menjadikan layanan proaktif kepada warga biasa sebagai inti dari agendanya. Keduanya telah mengadopsi kebijakan yang tegas terhadap kejahatan, terutama terhadap narkotika.
Hal yang terpenting, tulis Heydarian, kedua presiden telah mempertaruhkan agenda pembangunan mereka pada kemurahan hati China, yang membuat kecewa kalangan konservatif yang menuduh mereka bertindak sebagai antek Beijing. Namun, Jokowi berhasil mengembangkan hubungan yang relatif bermanfaat berdasarkan rasa saling menghormati, sementara Duterte terkatung-katung.
Sementara Jokowi mengandalkan strategi penyeimbangan dinamis di antara negara-negara besar, memberinya ruang untuk bermanuver, Duterte mencoba meninggalkan aliansi Filipina yang telah berusia seabad dengan AS, sebagai bagian dari porosnya ke China.
Seorang pemula dalam kebijakan luar negeri, Duterte tanpa disadari meletakkan kartunya sebelum dilantik sebagai presiden dalam sebuah wawancara dengan media pemerintah China pada awal 2016.
“Yang saya butuhkan dari China adalah bantuan untuk mengembangkan negara saya,” kata Duterte, memohon.
Hanya beberapa bulan kemudian, Duterte menjadi Presiden Filipina pertama yang memilih China, daripada AS atau Jepang, untuk kunjungan luar negeri besar pertamanya. Dia juga Presiden Filipina pertama yang menolak untuk mengunjungi ibu kota besar Barat mana pun (termasuk Washington) selama masa jabatan enam tahunnya.
Yakin akan keluguan Duterte, China menjanjikan investasi hingga 24 miliar dolar AS, termasuk beberapa proyek infrastruktur berskala besar di daerah asal Duterte di Mindanao. Janji kosong ini cukup untuk meyakinkan Duterte untuk meneruskan konsesi besar, termasuk keputusan kontroversial untuk tidak menegaskan kemenangan arbitrase bersejarah Filipina melawan China di Laut China Selatan.
Dalam hal ini, yang membuat Beijing senang, Duterte bahkan mengancam akan membatalkan kerja sama pertahanan dengan AS dan berbagi sumber daya energi berharga di zona ekonomi eksklusif Filipina dengan China. Lebih buruk lagi, Duterte dengan cepat membela Beijing ketika sebuah kapal milisi China yang dicurigai hampir menenggelamkan puluhan nelayan Filipina di dekat Reed Bank pada 2019.
Dengan bangga mengakui “cintanya” pada para pemimpin China, Duterte telah mempertahankan keyakinan bahwa seseorang harus “letoy geboy” untuk mendapatkan “belas kasihan” Beijing. Ketika didesak untuk melawan serbuan China ke perairan Filipina, Duterte menjawab bahwa dia “tidak berguna”, terlalu tidak berdaya untuk bertindak.
Setelah lima tahun pelayanan strategis, Duterte tidak banyak menunjukkan kedekatannya dengan Beijing, bahkan volume besar vaksin COVID gratis yang dijanjikan China pun baru sebatas janji dan angina surga.
Sebaliknya, Jokowi telah mengunjungi Washington dan Beijing, serta berhasil menumbuhkan kerja sama keamanan yang kuat dengan masing-masing negara adidaya, sehingga memperkuat pengaruh strategis Indonesia, tulis Richard Heydarian.
Ketika China meningkatkan intrusi ke perairan Indonesia di lepas Kepulauan Natuna pada akhir 2019, Presiden Indonesia itu tidak hanya mengerahkan jet tempur dan angkatan laut, tetapi secara pribadi mengunjungi daerah tersebut untuk mengingatkan China bahwa tidak akan ada “kompromi” atas masalah maritim dan teritorial.
Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim langsung atas Laut China Selatan, diplomat Jokowi secara resmi meminta putusan arbitrase Filipina untuk mempertanyakan klaim ekspansif China, serta secara terbuka memanggil China atas dugaan operasi campur tangan pemilu.
Mengenai investasi asing, Indonesia secara aktif tidak hanya merayu China, tetapi juga negara-negara pesaing seperti Jepang. Strategi diversifikasi ini sebagian menjelaskan mengapa Jakarta dapat memperoleh persyaratan yang sangat menguntungkan, bisa dibilang yang terbaik di bawah Belt and Road Initiative China, untuk proyek kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung.
Seiring China lamban dalam memenuhi janji bernilai miliaran dolar, Jokowi tidak segan-segan menggunakan Jepang untuk menarik perhatian Beijing, Richard Heydarian menekankan.
Pada 2019, Jepang dan China menjadi investor asing teratas Indonesia, dengan puluhan proyek infrastruktur besar-besaran yang sedang dikerjakan, seiring Jokowi dengan nyaman melawan dua raksasa ekonomi itu satu sama lain.
Ada pelajaran di sini untuk seluruh dunia, terutama negara-negara kecil dan berkembang, dalam cara kedua negara Asia Tenggara ini menangani China yang semakin ekspansif.
Indonesia telah menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih miskin pun memiliki kapasitas untuk membentuk perilaku Beijing, asalkan mereka tidak secara naif mengirimkan perubahan ke konsesi besar ala Duterte. Bagi Heydarian, keberanian dan kecerdasan strategis Jokowi menunjukkan bahwa tidak semua populis sama, meskipun mereka naik ke tampuk kekuasaan dalam keadaan yang sama tidak menyenangkannya. [Nikkei Asia]
