Benjamin Netanyahu saat ini berada di tengah-tengah dua tekanan besar yang saling mengimpit. Perlawanan global terhadapnya mencerminkan kerinduan akan tatanan dunia yang berbasis aturan, sementara penolakan di dalam negeri mencerminkan kelelahan rakyat akan konflik yang tak kunjung usai.
WWW.JERNIH.CO – Memasuki tahun 2026, wajah politik Israel dan peta stabilitas Timur Tengah berada di titik nadir yang paling kritis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, figur yang telah mendominasi panggung politik Israel selama beberapa dekade, kini menghadapi badai perlawanan yang tidak hanya datang dari jalanan Tel Aviv, tetapi juga dari koridor hukum internasional dan meja diplomasi dunia.
Meskipun ia berhasil menggalang dukungan militer dari sekutu dekatnya, tekanan terhadap kepemimpinannya justru semakin mengeras seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik regional.
Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi krisis legitimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan survei terbaru pada awal 2026, mayoritas masyarakat Israel telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya.
Tekanan Dalam Negeri
Ketidakpuasan ini berakar pada kegagalan jangka panjang dalam menyelesaikan konflik di Gaza dan Lebanon, serta keputusan-keputusan strategis yang dianggap hanya untuk memperpanjang masa jabatan politiknya demi menghindari jeratan hukum pribadi.
Berdasarkan temuan terbaru dari Israel Democracy Institute (IDI) dan lembaga survei Lazar Research per Februari 2026, fondasi politik Benjamin Netanyahu kini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya merosot tajam menjadi hanya sekitar 40%, sebuah angka yang sangat kontras dibandingkan masa kejayaannya pada tahun 2017 ketika ia masih mengantongi dukungan sebesar 52%. Penurunan ini mencerminkan kejenuhan kolektif masyarakat terhadap gaya kepemimpinannya yang kian kontroversial di tengah krisis yang berkepanjangan.
Retaknya legitimasi Netanyahu semakin diperparah oleh krisis integritas terkait penanganan konflik. Data menunjukkan bahwa sebanyak 47% warga Israel secara terbuka menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap narasi Netanyahu mengenai rantai komando yang menyebabkan kegagalan keamanan pada peristiwa 7 Oktober. Dengan hanya 28% warga yang masih mempercayai versinya, Netanyahu menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan publik bahwa ia adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas keamanan nasional.
Kondisi ini pun terefleksi dalam peta persaingan politik yang semakin ketat. Simulasi pemilihan langsung yang dirilis oleh Maariv pada Februari 2026 menunjukkan posisi dead heat atau seimbang antara Netanyahu dengan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, di mana keduanya meraih dukungan di kisaran 40-41%.
Hilangnya dominasi mutlak ini memperkuat desakan masyarakat untuk melakukan perubahan kepemimpinan; riset IDI bahkan mencatat bahwa lebih dari 60% publik menuntut agar pemilihan umum segera dipercepat pada September 2026 demi mengakhiri kebuntuan politik saat ini.
Protes massa kembali pecah di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Para demonstran, yang terdiri dari keluarga sandera, aktivis demokrasi, hingga mantan pejabat keamanan, menuntut pemilihan umum segera. Kritik utama mereka adalah ketidakmampuan Netanyahu untuk menerjemahkan kemenangan militer menjadi pencapaian diplomatik yang konkret. Kebijakan “kemenangan total” yang terus digaungkan Netanyahu dianggap oleh banyak pihak sebagai resep untuk “perang tanpa akhir” yang menguras ekonomi dan moral bangsa.
Protes di Israel saat ini telah berevolusi dari sekadar demonstrasi kecil menjadi gerakan sipil masif yang terorganisir secara sistematis di seluruh negeri. Berdasarkan data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), tercatat lebih dari 1.600 aksi protes telah pecah sejak akhir 2023 hingga Januari 2026. Gelombang massa ini secara konsisten menyuarakan tuntutan utama yang sama, yakni pengunduran diri pemerintah Benjamin Netanyahu dan segera dilakukannya kesepakatan nyata untuk pertukaran sandera demi mengakhiri ketidakpastian nasional yang berlarut-larut.
Besarnya skala perlawanan ini terlihat jelas dari partisipasi publik yang mencapai angka fantastis di lokasi-lokasi strategis, seperti Kaplan Interchange di Tel Aviv dan gedung Knesset di Yerusalem. Setidaknya terdapat sepuluh aksi protes besar yang masing-masing berhasil memobilisasi lebih dari 100.000 orang, sebuah angka yang menunjukkan polarisasi tajam antara rakyat dan penguasa.
Ketegangan ini pun berdampak pada tindakan represif aparat, di mana tercatat lebih dari 1.289 aktivis telah ditangkap atau ditahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebagai upaya pemerintah untuk meredam eskalasi perlawanan di jalanan
Tekanan Internasional dan Jeratan Hukum
Di panggung dunia, isolasi terhadap Netanyahu semakin nyata. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menjadi bayang-bayang yang membatasi ruang geraknya. Meskipun ada upaya dari beberapa pemimpin negara untuk menanggalkan kewajiban hukum tersebut, banyak anggota komunitas internasional, termasuk beberapa negara Eropa, tetap berkomitmen pada supremasi hukum internasional. Penggunaan taktik blokade total dan pembatasan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik telah memperkuat tuduhan kejahatan perang yang diarahkan kepadanya.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi menolak banding Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada Oktober 2025. Hal ini mewajibkan 124 negara anggota ICC (termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada) untuk menangkapnya jika ia memasuki wilayah mereka.
Parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi yang menekan negara-negara anggotanya untuk tidak memberikan “perlindungan politik” bagi individu yang dicari oleh pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan perang, termasuk metode kelaparan sebagai alat perang di Gaza.
Selain itu, hubungan Netanyahu dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk dan Timur Tengah berada pada titik terendah. Langkah-langkah eskalasi militer terbaru, termasuk operasi skala besar yang melibatkan kekuatan udara luar negeri di awal 2026, telah memicu kekhawatiran global akan terjadinya kekacauan regional yang tak terkendali.
Negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Arab Saudi secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap strategi konfrontatif Netanyahu yang dinilai mengabaikan jalur diplomasi demi ambisi pribadi.
Operasi Militer sebagai Tameng Politik
Kritik tajam juga datang dari para analis politik yang melihat pola konsisten dalam kepemimpinan Netanyahu: menggunakan eskalasi militer sebagai alat bertahan hidup di tahun pemilu. Dengan pemilu Israel yang dijadwalkan paling lambat akhir 2026, lawan politiknya menuduh Netanyahu sengaja memperluas front pertempuran untuk membungkam oposisi domestik di bawah dalih “darurat nasional.”
Namun, strategi ini mulai menemui jalan buntu. Perlawanan tidak lagi hanya datang dari kelompok sayap kiri, tetapi juga dari kalangan moderat dan bahkan sebagian sayap kanan yang merasa bahwa masa depan Israel sebagai negara demokratis terancam oleh sentralisasi kekuasaan Netanyahu. Gerakan “Anti-Bibi” kini telah bertransformasi dari sekadar protes jalanan menjadi koalisi politik formal yang berusaha menawarkan visi alternatif bagi Israel pasca-era Netanyahu.
Dengan ketidaaan faktor positif pada era kepemimpinannya Netanyahu memang orang paling tidak tahu diri. Ia saat ini berada di tengah-tengah dua tekanan besar yang saling mengimpit. Dari luar neger ia dicaci habis-habisan, di dalam negeri ia tidak lagi dipercaya. Lalu, mau menunggu apa lagi, hei Netanyahu?(*)
BACA JUGA: Taktik Licik Netanyahu
