Diduga Gunakan Pekerja Paksa Muslim, AS Blokir Impor Kapas Cina Produksi Xinjiang

Larangan baru itu akan berlaku tidak hanya untuk produk kapas yang dibuat oleh XPCC dan afiliasinya, tetapi juga pakaian yang dibuat oleh entitas lain–termasuk yang berada di luar Cina– yang menggunakan kapas mentah yang dipanen XPCC di wilayah otonom Xinjiang Uygur.

JERNIH– Pemerintah AS Rabu (2/12) mengatakan akan mulai memblokir impor semua produk kapas yang diproduksi Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC). Keputusan itu diberlakukan seiring kekhawatiran bahwa entitas kuasi-militer yang luas di barat laut Cina bertanggung jawab atas penggunaan tenaga kerja paksa secara luas.

Larangan baru itu akan berlaku tidak hanya untuk produk kapas yang dibuat oleh XPCC dan afiliasinya, tetapi juga pakaian yang dibuat oleh entitas lain–termasuk yang berada di luar Cina– yang menggunakan kapas mentah yang dipanen XPCC di wilayah otonom Xinjiang Uygur.

XPCC bertanggung jawab atas sekitar sepertiga dari produksi kapas Cina dan sangat terlibat dalam rantai pasokan di seluruh negeri dan negara-negara sekitarnya. Pakar industri tekstil mengatakan bahwa secara efektif tidak mungkin untuk mendapatkan barang tekstil dari Cina tanpa keterlibatan XPCC.

Di bawah langkah-langkah baru, setiap produk yang memasuki AS yang oleh pihak berwenang ditentukan mengandung kapas yang diproduksi oleh XPCC, akan disita di perbatasan dan dilepaskan hanya jika importir dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kerja paksa tidak digunakan dalam produksi barang tersebut.

Berbicara dengan wartawan pada hari Rabu, pejabat penegak hukum AS mengakui bahwa tatanan baru akan menimbulkan tantangan signifikan bagi perusahaan AS yang harus membuat perubahan drastis pada rantai pasokan mereka. Namun, para pejabat berargumen, perusahaan telah “mendapat pemberitahuan” untuk beberapa waktu, menyusul serangkaian peringatan dan tindakan sebelumnya oleh pemerintah.

“Pelecehan sistemik kerja paksa oleh Cina di wilayah Xinjiang seharusnya mengganggu setiap bisnis dan konsumen Amerika,” kata penjabat kepala badan Customs and Border Protection (CBP), Mark Morgan. “Kerja paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan pekerja yang rentan dan menyebabkan persaingan tidak adil ke dalam rantai pasokan global.”

Kedutaan Besar Cina di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari South China Morning Post. Beijing sebelumnya membantah adanya kerja paksa di Xinjiang.

Langkah CBP didasarkan pada langkah-langkah yang diambil pada September lalu untuk melarang impor kapas, produk rambut, dan komponen komputer dari sejumlah perusahaan yang berbasis di Xinjiang. Pada saat itu, pejabat AS berjanji untuk memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada barang-barang yang bersumber dari wilayah tersebut.

Para pejabat mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, termasuk larangan di seluruh wilayah pada semua barang kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Setiap tahun, AS mengimpor lebih dari 500 juta pakaian yang mengandung kapas XPCC, menurut perkiraan Workers Rights Consortium (WRC), pengawas industri pakaian. “Ini adalah tantangan ekonomi terkuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia pemerintah Cina di wilayah otonom Xinjiang Uygur hingga saat ini, dan langkah menuju pemulihan hak-hak Uygur dan masyarakat Turki dan Muslim lainnya di seluruh wilayah,” direktur eksekutif kelompok tersebut, Scott Nova, mengatakan tentang tindakan terbaru dalam pernyataan yang dikirim melalui email.

Tetapi Nova mengatakan bahwa keefektifan utama dari keputusan tersebut akan bergantung pada keras tidaknya penerapannya, menunjuk pada pandangan yang dipegang oleh beberapa kelompok advokasi bahwa penegakan CBP atas Perintah Pelepasan Penahanan (WRO) sebelumnya.

WRO terbaru terhadap produk kapas yang terkait dengan XPCC mengikuti penunjukan Departemen Keuangan pada bulan Juli atas entitas tersebut dalam daftar sanksi, menyita aset yang dimiliki AS dan secara umum melarang perusahaan AS untuk menanganinya. Sanksi tersebut mulai berlaku penuh pada  Senin mendatang.

Para pejabat berusaha untuk membedakan antara dua tindakan, dan menekankan bahwa Departemen Keuangan menargetkan “uang” sementara CBP menargetkan “produk”. Selain itu, tindakan CBP berpotensi memperluas jaring, mengingat bahwa CBP mencakup barang-barang yang bersumber di luar Xinjiang yang menggunakan kapas mentah produksi XPCC.

“Saat teknologi kami semakin baik, kami akan lebih efektif dalam mengidentifikasi jenis pakaian dan produk tersebut,” kata Ken Cuccinelli, wakil sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Tindakan terbaru untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Cina terjadi ketika Kongres menyusun sekelompok undang-undang yang dimaksudkan untuk menekan Beijing atas kebijakannya di Xinjiang. Dengan sedikit waktu tersisa sebelum akhir sesi, setiap RUU yang tidak lolos harus diperkenalkan kembali setelah Kongres baru memulai pertemuan pada awal Januari.

Dua RUU yang menargetkan ekspor Cina ke AS telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi belum diajukan ke Senat. Salah satunya, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, akan melarang perusahaan mengimpor barang apa pun dari Xinjiang kecuali jika perusahaan dapat membuktikan bahwa mereka tidak diproduksi dengan menggunakan kerja paksa.

Yang lainnya, Undang-Undang Pengungkapan Kerja Paksa Uyghur, akan mewajibkan perusahaan publik di AS untuk memberi tahu Securities and Exchange Commission (SEC) jika salah satu impor mereka terkait dengan kerja paksa di Xinjiang.

RUU ketiga akan melarang eksportir AS menjual barang apa pun ke Cina yang mungkin digunakan oleh pihak berwenang di sana untuk menekan hak asasi manusia. Ini disahkan sebagai amandemen RUU pertahanan nasional tahunan versi DPR, tetapi tidak jelas apakah itu akan dimasukkan dalam RUU akhir.

Dorongan legislatif telah ditentang dengan upaya melobi untuk melunakkan tagihan dari beberapa perusahaan AS yang memiliki kepentingan bisnis di Xinjiang dan seluruh Cina. Catatan menunjukkan bahwa Nike, Coca-Cola, the Gap, dan VF Corporation, raksasa pakaian jadi yang memiliki The North Face dan Timberland, semuanya telah melobi UU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur.

Para pembantu Kongres mengatakan upaya itu tidak mungkin menghentikan pengesahan semua langkah—masalah hak asasi manusia Uygur telah mendapat dukungan bipartisan yang luas di Capitol Hill—meskipun ada kemungkinan RUU tersebut dapat diubah sebelum pemungutan suara akhir.

Setelah diperkenalkan awal tahun ini, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur versi DPR diubah untuk menghapus daftar 20 perusahaan yang dilaporkan terlibat dalam penggunaan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka. Di antara perusahaan yang tersingkir dari bahasan undang-undang tersebut adalah Nike, Patagonia, Coca-Cola, Calvin Klein, dan Adidas.

Senat akhirnya menyetujui RUU itu dengan suara 406-3 yang luar biasa. [South China Morning Post]