Diplomasi ‘Preman’ Donald Trump: Senggol Sekutu, Ancam Ledakkan Oman demi Ambisi Selat Hormuz
Pernyataan yang mirip gertakan “bos Ormas” ini keluar dari mulut Trump saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana kesepakatan jangka pendek yang melibatkan Oman dan Iran untuk mengelola Selat Hormuz.
JERNIH — Di bawah kendali Donald Trump, wajah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) kini benar-benar kehilangan wibawa diplomatiknya dan berganti menjadi panggung premanisme global. Bagaimana tidak? Hanya karena urusan jalur minyak, Trump tanpa tedeng aling-aling melontarkan ancaman militer mengerikan terhadap Kesultanan Oman—sebuah negara berdaulat yang ironisnya merupakan salah satu sekutu terdekat Washington di Timur Tengah selama lebih dari dua abad.
“Oman akan berperilaku seperti negara lain atau kami harus meledakkan mereka,” ujar Trump dengan nada pongah saat melangsungkan rapat kabinet, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan yang mirip gertakan “bos Ormas” ini keluar dari mulut Trump saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana kesepakatan jangka pendek yang melibatkan Oman dan Iran untuk mengelola Selat Hormuz. Bukannya meluruskan informasi atau menggunakan jalur negosiasi yang elegan, Trump justru memilih jalan pintas yang arogan: mengancam akan menghapus Oman dari peta jika berani mengusik kepentingan energi Washington.
Awalnya, publik dan sejumlah pengamat sempat berspekulasi bahwa presiden kontroversial ini mungkin sekadar salah ucap, di mana ia bermaksud mengucapkan “Iran” tetapi malah menyebut “Oman”. Namun, harapan bahwa itu adalah sebuah kekeliruan langsung sirna setelah Departemen Luar Negeri AS secara resmi merilis transkrip kutipan tersebut ke media sosial, lengkap dengan penulisan nama negara Arab itu secara gamblang. Artinya, ancaman brutal tersebut memang sengaja diarahkan ke Oman.
Sikap Trump ini dinilai sangat keterlaluan dan tidak tahu terima kasih. Oman adalah negara yang dikenal sangat memegang teguh prinsip netralitasnya di kawasan Teluk. Bahkan, Oman merupakan aktor kunci yang bertindak sebagai mediator utama dan jembatan penyelamat yang menghubungkan Washington dan Teheran pasca-pecahnya perang besar yang dipicu oleh serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
Kini, fungsi diplomasi itu dibalas Trump dengan moncong senjata. Kritikus internasional dan lembaga pembela hak asasi manusia seperti DAWN langsung mengecam keras. Tindakan Trump dinilai melanggar Piagam PBB yang melarang keras segala bentuk ancaman militer terhadap negara berdaulat. Mengancam akan “meledakkan” sebuah negara sekutu hanya karena wilayah perairannya kebetulan berada di jalur minyak yang diinginkan Washington adalah logika hukum rimba yang sangat berbahaya.
Gaya Gunboat Diplomacy dan Obsesi terhadap Israel
Kepanikan Trump hingga harus mengancam Oman tidak lepas dari situasi Selat Hormuz yang kian terjepit. Sebagai jalur urat nadi energi dunia yang menangani lebih dari 20 persen lalu lintas minyak global, Selat Hormuz kini memanas setelah Iran menutup jalur tersebut dan menegaskan kedaulatannya, sebagai respons atas pengeboman yang dilakukan AS dan Israel.
Ketegangan ini semakin diperparah oleh aksi blokade maritim massal yang dilakukan Angkatan Laut AS terhadap seluruh lalu lintas pelabuhan Iran sejak 13 April lalu.
Di tengah situasi pelik ini, Trump justru menggunakan strategi usang yang kerap disebut gunboat diplomacy (diplomasi kapal perang)—sebuah cara kuno yang mengedepankan ancaman militer untuk memaksakan kehendak politik.
Bukan cuma urusan minyak, Trump nyatanya punya agenda terselubung lain. Dalam rapat kabinet tersebut, ia kembali menggunakan ancaman ini untuk menekan negara-negara Arab lainnya—termasuk Arab Saudi dan Qatar—agar segera membuka hubungan diplomatik resmi (normalisasi) dengan Israel jika ingin mematangkan draf gencatan senjata.
Obsesi Trump untuk melanjutkan Abraham Accords jilid dua ini bahkan dijadikan alat sandera. Ia mengancam akan menarik diri dari meja perundingan jika negara-negara Arab tidak mau tunduk pada kemauan Israel.
Ancaman mengerikan terhadap Oman ini menjadi sinyal paling nyata bagi dunia internasional: di bawah administrasi Trump, hukum internasional tidak lagi berlaku.
Kesepakatan atau gencatan senjata apa pun yang nantinya ditandatangani, sewaktu-waktu bisa robek dan menjadi tidak berarti, hanya karena sang Presiden AS kehilangan kesabaran atau naik pitam di tengah ruang rapat kabinetnya.
