Pelarangan Jilbab, Cara Partai Modi Menutup Catatan Buruk Kinerja Ekonomi Mereka
Larangan hijab dilihat para aktivis dan kaum Muslim hanya cara warga Hindu untuk merendahkan Muslim di negara itu. Minggu ini seorang wanita Muslim dilecehkan oleh gerombolan pria Hindu dalam perjalanannya ke perguruan tinggi. Insiden itu memaksa dilakukannya penutupan sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari.
JERNIH– Ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim di India kembali berkobar minggu ini, menyusul keputusan Negara Bagian Karnataka melarang pemakaian jilbab di institusi pendidikan. Aturan itu, yang sudah menjadi titik protes dalam beberapa pekan terakhir, mengemuka minggu ini ketika sebuah video viral tentang seorang wanita Muslim dilecehkan oleh gerombolan pria Hindu dalam perjalanannya ke perguruan tinggi. Insiden itu memaksa dilakukannya penutupan sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari.
Larangan hijab, yang menurut Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa hanyalah cara untuk menjauhkan simbol-simbol agama dari ruang kelas, dilihat kalangan aktivis dan kaum Muslim sebagai cara lain BJP—partai ultra-nasionalis Hindu– untuk merendahkan Muslim di negara itu. Tantangan hukum atas larangan tersebut saat ini sedang dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi Karnataka.
Episode ini adalah titik nyala terbaru atas identitas Muslim di negara dengan sentimen nasionalis Hindu yang berkobar-kobar itu. Meskipun India adalah rumah bagi 200 juta Muslim, jumlah mereka hanya 14 persen dari keseluruhan populasi.
Mereka telah menjadi sasaran pelecehan, penganiayaan, perkosaan dalam beberapa tahun terakhir. Di antara tekanan itu termasuk undang-undang kewarganegaraan 2019 yang mendiskriminasi Muslim, serta undang-undang yang melarang pernikahan beda agama. Sentimen anti-Muslim juga telah mendidih menjadi kekerasan massa: 56 orang tewas, 40 di antaranya adalah Muslim, selama kerusuhan di New Delhi pada Maret 2020.
Negara tetangga, Pakistan, telah mengajukan protes diplomatik atas larangan jilbab, memanggil kuasa usaha India di Islamabad untuk menyampaikan “keprihatinan seriusnya.” Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi menekankan lebih jauh dengan mengatakan larangan itu adalah bagian dari “rencana negara bagian India untuk ghettoisasi Muslim.”
Kerusuhan di Karnataka kemungkinan akan memicu BJP dalam upayanya lebih jauh ke utara di Uttar Pradesh. Negara bagian terpadat di India ini mengadakan pemilihan majelis negara bagian selama beberapa minggu ke depan, yang dianggap sebagai ujian utama cengkeraman kekuasaan BJP. Kampanye tersebut telah membawa nada anti-Muslim yang nyaris tidak terselubung, dengan Kepala Menteri Uttar Pradesh dan anggota BJP Yogi Adityanath mengatakan pemilihan akan turun ke “80 persen versus 20 persen,” sebuah pernyataan yang dianggap menggesek sekitar 20 persen populasi Muslim di negara bagian itu.
Tanpa membahas kontroversi jilbab secara langsung, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Kamis lalu mengatakan—nyaris omong kosong–pada rapat umum di Saharanpur bahwa BJP berdiri bersama wanita Muslim yang menjadi korban, dan menghukum para pemimpin oposisi karena “mencoba menipu saudara perempuan Muslim untuk mendorong mereka kembali ke kehidupan mereka.”
Bagi kolumnis FP, Sumit Ganguly, kontroversi jilbab bisa menjadi cara lain bagi BJP untuk mengumpulkan suara dengan pemilih yang tertarik pada retorika anti-Muslim, dan membantu partai menghindari pertanyaan sulit tentang catatan ekonomi mereka. “Ini adalah ‘roti dan sirkus’ lama… Kecuali tidak ada roti dan hanya sirkus,” kata Ganguly.
Sementara kehidupan Muslim India menjadi lebih keras di negara yang semakin memusuhi mereka, tidak mungkin Amerika Serikat atau negara lain dengan komitmen yang diakui untuk melindungi hak asasi manusia, akan melampaui retorika dalam upaya mereka untuk mengarahkan para pemimpin India ke jalan yang lebih damai. Ganguly mengatakan nilai geopolitik India yang unik, serta prospek ekonomi yang dihidupkan kembali pasca-pandemi, berarti pemerintah India akan mendapatkan izin berlaku sewenang-wenang.
“Sejumlah besar negara hanya akan melihat ke arah lain, hanya karena mereka lebih melihat prospek pasar India,” kata Ganguly.
Untuk saat ini, satu-satunya hal yang tampaknya mampu membuat BJP melunakkan pendekatannya adalah kekalahan pemilu. Sementara jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa partai itu tidak perlu khawatir. [Foreign Policy]
