Ketika proyektil meledak di Timur Tengah, guncangannya terasa hingga ke ruang rapat di Jakarta. Menghadapi risiko pembengkakan defisit akibat mahalnya harga minyak dunia, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan strategi ‘Prioritisasi dan Refocusing Anggaran’. Targetnya ambisius, menyelamatkan kas negara hingga Rp130,2 triliun.
JERNIH – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak punya pilihan selain memotong belanja yang tidak berdampak langsung ke rakyat. Perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70%, sementara dinas dalam negeri dipotong 50%.
Segala bentuk kegiatan seremonial dan rapat-rapat hotel yang bisa dilakukan secara daring kini ditiadakan. Sementara penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50%, kecuali untuk kendaraan listrik dan operasional vital.
Langkah ini diprediksi mengamankan anggaran antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Sebuah angka yang cukup untuk menjaga napas APBN tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
2. Revolusi Kerja: WFH Jumat dan Efisiensi Energi
Mulai Rabu (1/4/2026), pola kerja di Indonesia berubah. Pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat bagi ASN pusat dan daerah.
Sektor swasta pun diimbau mengikuti langkah serupa melalui Surat Edaran Menaker. Tujuannya jelas: menekan konsumsi BBM nasional dan efisiensi energi di gedung-gedung perkantoran. Namun, sektor strategis seperti kesehatan, keamanan, logistik, dan industri tetap diwajibkan beroperasi penuh untuk menjaga denyut ekonomi.
3. Efisiensi Program Unggulan: MBG Dikurangi
Langkah paling mengejutkan adalah keputusan pemerintah untuk memangkas frekuensi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Terjadi perubahan skema dari sebelumnya enam hari dalam sepekan, kini dikurangi menjadi lima hari.
Kebijakan ini diproyeksikan menghemat dana sebesar Rp20 triliun dari total pagu Rp335 triliun. Namun ada pengecualian di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi tetap mendapatkan jatah penuh enam hari.
Secara matematis, penghematan Rp130 triliun adalah jumlah yang signifikan untuk menahan laju defisit. Kebijakan ini mengirimkan sinyal positif dalam psikologi pasar terutama kepada investor bahwa pemerintah Indonesia sangat disiplin menjaga fiskal (fiscal prudence). WFH massal pada hari Jumat dapat menurunkan permintaan BBM harian, yang secara langsung mengurangi beban subsidi energi yang sedang membengkak.
Hanya saja, tentu akan berpengaruh terhadapa penurunan daya beli akibat pemangkasan jatah MBG dan pembatasan perjalanan dinas bisa berdampak pada sektor UMKM kuliner serta industri perhotelan/pariwisata lokal yang selama ini bergantung pada kegiatan pemerintah.
Sementara tantangan dalam WFH bagi ASN adalah pengawasan kinerja. Jika tidak dibarengi dengan sistem digital yang mumpuni, efisiensi anggaran justru bisa dibayar dengan melambatnya layanan publik.
Melihat skala krisis energi akibat perang Iran, penghematan belanja saja mungkin belum cukup. Pemerintah harus mempercepat konversi kendaraan BBM ke listrik (EV) di sektor transportasi publik perkotaan, bukan hanya di lingkungan dinas, untuk memutus ketergantungan pada minyak impor secara permanen.
Ketahanan pangan lokal harus ditingkatkan (seperti program cetak sawah di Kutai Timur) agar inflasi pangan tidak ikut meledak saat biaya distribusi naik. Selaint dapat dibantu dengan menerapkan pajak lebih tinggi untuk penggunaan energi yang berlebihan di sektor non-produktif (hiburan/mewah) untuk menyubsidi sektor manufaktur yang padat karya.
Pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan negara. Fokus pada ekspor komoditas yang harganya ikut naik (seperti batu bara atau nikel) untuk mengompensasi kerugian dari impor minyak (windfall profit).
