Pengadilan tersebut terdiri dari sembilan anggota dan dipimpin oleh Geoffrey Nice, yang memimpin penuntutan di Den Haag atas pemimpin Serbia Slobodan Milosevic, yang dituduh melakukan kekejaman di bekas Yugoslavia. Mereka melakukan dua dengar pendapat sepanjang hari di London pada bulan Juni dan September, di mana panelis mendengar laporan dari para penyintas kamp interniran yang menggambarkan serangan seksual, penyiksaan, sterilisasi paksa, kerja paksa dan pembunuhan.
JERNIH–Sebuah pengadilan independen di London Kamis (9/12) menyatakan bahwa Cina terbukti melakukan genosida terhadap warga Uyghur dan etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang barat. Pengadilan juga menyatakan bahwa Presiden Cina, Xi Jinping, termasuk penanggung jawab utama atas kekejaman tersebut.
Pengadilan Uyghur mendasarkan temuannya pada kesaksian dari lusinan saksi, termasuk orang Uyghur yang sebelumnya dipenjara dan penduduk setempat lainnya, serta pakar hukum dan akademis tentang tindakan Cina di wilayah Xinjiang barat.
“Pengadilan puas bahwa Republik Rakyat Cina telah mempengaruhi kebijakan yang disengaja, sistematis dan terpadu dengan tujuan yang disebut ‘mengoptimalkan’ populasi di Xinjiang dengan cara pengurangan jangka panjang warga Uyghur dan lainnya yang merupakan populasi etnis minoritas yang harus dibatasi dan dikurangi tingkat kelahirannya,”kata Ketua Pengadilan tersebut, Geoffrey Nice mengutip putusan hakim.
Nice, seorang pengacara Inggris terkemuka, mengatakan panel “puas bahwa Presiden Xi Jinping, Chen Quanguo dan pejabat sangat senior lainnya di RRC, serta Partai Komunis Cina (PKC) memikul tanggung jawab utama atas tindakan di Xinjiang.”
Laporan pengadilan tidak mengikat, karena panel tidak memiliki dukungan negara atau kekuatan untuk memberikan sanksi kepada Cina. Tetapi kesimpulannya menambah semakin banyak bukti bahwa penganiayaan Cina terhadap Uyghur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pantas mendapat tanggapan internasional.
Kongres Uyghur Dunia (WUC) yang berbasis di Jerman memuji keputusan yang disebutnya “dorongan besar” untuk orang Uyghur, Kazakh, dan orang Turki lainnya di wilayah tersebut.
“Ini adalah hari bersejarah bagi orang-orang Uyghur” kata Presiden WUC, Dolkun Isa, dalam sebuah pernyataan. “Putusan yang mengakui genosida Uyghur oleh sebuah badan independen, yang juga menyediakan satu-satunya tempat bagi Uyghur dan penyintas lainnya untuk berbicara dan memberikan bukti langsung kepada badan kuasi-yudisial, merupakan langkah penting menuju pengakuan yang lebih luas oleh masyarakat internasional,” katanya.
“Ini adalah pengingat mendesak lainnya bagi PBB dan semua negara pada Konvensi Genosida 1948 untuk memenuhi kewajiban hukum dan moral mereka di bawah hukum internasional untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung ini, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini,” kata Isa, menambahkan.
Pengadilan Uyghur diluncurkan sebagai cara untuk menyelidiki kekejaman dan kemungkinan genosida terhadap orang Uyghur dan masyarakat Turki lainnya, karena dua pengadilan internasional yang dapat membuat keputusan formal tentang kebijakan Cina tidak memiliki rencana untuk menangani kasus tersebut.
Cina bukan merupakan pihak dalam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan oleh karena itu tidak terikat untuk mengajukan ke pengadilan. Sedangkan Pengadilan Internasional (ICJ) hanya dapat menangani kasus yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan keanggotaan tetap Cina di Dewan memberikannya hak veto atas keputusan semacam itu.
Pengadilan tersebut terdiri dari sembilan anggota dan dipimpin oleh Nice, yang memimpin penuntutan di Den Haag atas pemimpin Serbia Slobodan Milosevic, yang dituduh melakukan kekejaman di bekas Yugoslavia. Mereka melakukan dua dengar pendapat sepanjang hari di London pada bulan Juni dan September, di mana panelis mendengar laporan dari para penyintas kamp interniran yang menggambarkan serangan seksual, penyiksaan, sterilisasi paksa, kerja paksa dan pembunuhan.
Pengadilan juga mengadakan sidang virtual pada bulan November di mana saksi ahli, termasuk antropolog Jerman Adrian Zenz, memperkenalkan bukti lebih lanjut keterlibatan dalam program interniran pejabat tinggi, termasuk Presiden Xi Jinping.
Keputusan Kamis di London diumumkan sehari setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pemerintahnya akan bergabung dengan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Lithuania.
Itu juga mengikuti suara 428 banding 1 oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk meloloskan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang akan melarang impor dari Xinjiang. Senat telah dengan suara bulat meloloskan RUU tersebut pada bulan Juli.
Kongres juga telah meloloskan resolusi yang secara resmi mengakui genosida Uyghur—bergabung dengan parlemen di Kanada, Belanda, Inggris, dan Lituania—dan mengutuk dukungan Komite Olimpiade Internasional atas Olimpiade Beijing setelah pengungkapan tentang Xinjiang.
Sekitar 1,8 juta orang Uyghur dan orang Turki lainnya diyakini telah ditahan di jaringan kamp interniran yang luas di Xinjiang. Cina telah mengamuk menolak kritik atas praktiknya di kawasan yang oleh AS dan beberapa negara Eropa telah dicap sebagai genosida.
Pihak berwenang Cina berpendapat kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme agama dan terorisme.
Pada sidang virtual bulan lalu, Zenz, peneliti dari Yayasan Peringatan Komunisme Victims of Communism yang berbasis di Washington, DC, mengautentikasi paket dokumen pemerintah Cina yang diyakini telah bocor ke pengadilan.
Dokumen-dokumen tersebut, beberapa di antaranya ditandai sangat rahasia, termasuk pidato Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2014 yang menyerukan pendidikan ulang Uighur dan pengendalian populasi di Xinjiang. Zenz mengatakan dokumen itu adalah bagian dari “Xinjiang Papers” yang awalnya bocor ke The New York Times pada 2019 tetapi belum dirilis ke publik.
Dokumen-dokumen itu penting karena menunjukkan bahwa serangan sistematis terhadap Uyghur adalah bagian dari strategi jangka panjang oleh pemerintah pusat, kata Zenz, yang telah banyak menulis di jaringan kamp interniran Cina dan dugaan pelanggaran yang diderita Uyghur.
Awal tahun ini, Washington, mengutip kekhawatiran tentang kerja paksa, pengawasan ketat dan kontrol impor pada perusahaan-perusahaan Cina yang memproduksi bahan panel surya, wig, elektronik, tomat, dan kapas dengan dugaan tenaga kerja paksa Uighur. [Radio Free Asia/RFA]
