Jakarta – Pemerintah membuka kemungkinan penambahan anggaran bagi Kementerian Kesehatan untuk mengatasi virus Covid-19. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus positif virus corona jenis baru itu di Indonesia.
“Semua akan kita dengar dari Pak Menkes soal anggaran yang dibutuhkan, anggaran tambahan, nanti kita lihat,” kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/2020).
Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang warga negara Indonesia (WNI) yaitu seorang wanita berusia 64 tahun dan anaknya 31 tahun di Depok, Jawa Barat, positif terjangkit virus Covid-19 dan sedang dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso sejak 1 Maret 2020.
Sri Mulyani mengaku penyebaran wabah tersebut mempengaruhi baik dari sisi konsumsi maupun investasi. “Kita terus melakukan koordinasi dari sisi sektor keuangan seperti yang terjadi kita lihat minggu lalu terjadi gejolak yang cukup tinggi di semua pasar modal, pasar keuangan, SUN (surat utang negara). Kita berkoordinasi dengan BI, dengan OJK, dengan LPS untuk meneliti apakah dinamika itu masih di dalam range yang sama dengan pola negara lain sehingga kita juga tidak melakukan overreaction tetapi kita mengamati dengan sangat detail, sangat teliti, dan menyiapkan semua langkah-langkah,” ungkapnya.
Ia meminta jangan sampai pergerakan pasar yang seperti itu malah disalahgunakan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat. “Namun, kita melihat mekanisme pasarnya akan tetap dijaga agar stabilitas atau dalam hal ini mekanisme penyesuaiannya berjalan se-smooth mungkin. Kita, OJK dan BI mempunyai instrumen intervensi tujuannya agar market bereaksi secara relatif lebih rasional terhadap kemungkinan dampak corona virus itu secara global,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, dari sektor produksi, khususnya bahan baku seperti plastik, tekstil, alas kaki, baja, dan chemical, pengaruh dari China sangat besar karena 20-50 persen bahan untuk industri berasal dari China.
Presiden pun berpesan agar memberikan kemudahan impor bahan baku. “Contohnya seperti importir yang bereputasi tinggi ada sekitar 500 importir atau 40 persen dari impor kita itu mestinya dibebaskan untuk melakukan pengadaan bahan baku agar mereka tidak terhalang perizinan, surat dan lain-lain, pokoknya mereka impor sehingga produksinya berjalan baik, mereka minta restitusinya dipercepat,” jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya Kemenkeu juga berkoordinasi dengan Kemnterian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk melihat peta dari industri manufaktur yang terkena dampak paling besar.
