KUHP Pakistan secara eksplisit mendiskriminasi agama minoritas dan menargetkan Ahmadiyah dengan melarang mereka “secara tidak langsung atau langsung menyamar sebagai Muslim”. Ahmadi dilarang menyatakan atau menyebarkan keyakinan mereka di depan umum, membangun masjid, atau mengumandangkan azan.
JERNIH– Pihak berwenang Pakistan diminta segera menyelidiki lonjakan serangan kekerasan dan pembunuhan terhadap anggota komunitas sekte Ahmadiyah. Tututan yang dinyatakan Human Rights Watch, Amnesty International, dan International Commission of Jurists (ICJ) itu menuntut pihak berwenang mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap mereka yang bertanggung jawab atas ancaman dan kekerasan kepada Ahmadiyah.
Sejak Juli 2020, setidaknya ada lima pembunuhan yang tampaknya ditargetkan terhadap anggota komunitas Ahmadiyah. Hanya dalam dua kasus polisi menahan tersangka. Pihak berwenang Pakistan telah lama meremehkan, dan bahkan mendorong, kekerasan terhadap Ahmadiyah, yang hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya tidak dihormati di bawah hukum Pakistan.
“Hanya sedikit komunitas di Pakistan yang menderita sebanyak yang dialami Ahmadi,” kata Omar Waraich, kepala Asia Selatan di Amnesty International. “Gelombang pembunuhan baru-baru ini secara tragis menggarisbawahi tidak hanya keseriusan ancaman yang mereka hadapi, tetapi juga ketidakpedulian yang tidak berperasaan dari pihak berwenang, yang telah gagal melindungi komunitas atau menghukum para pelakunya.”
Pada 20 November lalu, seorang remaja penyerang diduga telah menembak mati Dr. Tahir Mahmood, 31 tahun, saat dia membuka pintu rumahnya di distrik Nankana Sahib, Punjab. Ayah dan dua paman Mahmood terluka dalam serangan itu. Polisi melaporkan bahwa tersangka “mengaku telah menyerang keluarga tersebut karena perbedaan agama.”
Beberapa serangan baru-baru ini terjadi di kota Peshawar, di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pada 9 November, Mahmoob Khan, 82, ditembak mati saat menunggu di terminal bus. Pada 6 Oktober, dua pria dengan sepeda motor menghentikan mobil Dr. Naeemuddin Khattak, 57, seorang profesor di Government Superior Science College, dan melepaskan lima tembakan yang membunuhnya.
Keluarganya mengatakan dia bertengkar karena masalah agama dengan rekannya sehari sebelumnya. Jamaat-i-Ahmadiyya, sebuah organisasi komunitas itu, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Khattak sebelumnya menerima ancaman dan menjadi sasaran karena keyakinannya.
Pada 12 Agustus, Meraj Ahmed, 61, ditembak mati saat menutup tokonya di Peshawar. Pada 29 Juli, tersangka penyerang berusia 19 tahun membunuh Tahir Ahmad Naseem, 57, di dalam ruang sidang berkeamanan tinggi. Naseem diadili karena tuduhan penistaan agama. Dalam video yang beredar di media sosial, tersangka menyatakan bahwa Naseem adalah “penghujat”.
Pemerintah Pakistan telah gagal melindungi hak asasi manusia dan keamanan komunitas Ahmadiyah. KUHP Pakistan secara eksplisit mendiskriminasi agama minoritas dan menargetkan Ahmadiyah dengan melarang mereka “secara tidak langsung atau langsung menyamar sebagai Muslim”. Ahmadi dilarang menyatakan atau menyebarkan keyakinan mereka di depan umum, membangun masjid, atau mengumandangkan azan.
Pihak berwenang secara sewenang-wenang menangkap, menahan, dan menuntut Ahmadiyah atas penistaan agama dan pelanggaran lainnya karena keyakinan agama mereka. Polisi sering terlibat dalam pelecehan dan membuat tuduhan palsu terhadap Ahmadiyah atau tidak melakukan intervensi untuk menghentikan kekerasan anti-Ahmadi. Kegagalan pemerintah untuk menangani penganiayaan agama terhadap Ahmadi telah memfasilitasi kekerasan terhadap mereka atas nama agama.
“Pakistan adalah bagian dari konsensus di Majelis Umum PBB yang mewajibkan negara-negara mengambil tindakan aktif untuk memastikan bahwa orang-orang yang termasuk dalam agama minoritas dapat menjalankan secara penuh dan efektif semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka tanpa diskriminasi dan dalam persamaan penuh di hadapan hukum,”kata Ian Seiderman, direktur hukum dan kebijakan di International Commission of Jurists. “Pemerintah Pakistan benar-benar gagal melakukannya dalam kasus Ahmadi.”
Pemerintah Pakistan juga mendorong praktik diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Misalnya, semua warga Muslim Pakistan yang mengajukan paspor diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menganggap pendiri komunitas Ahmadi sebagai “penipu”, dan menganggap Ahmadiyah sebagai non-Muslim.
Undang-undang Pakistan terhadap komunitas Ahmadiyah melanggar kewajiban hukum internasional Pakistan di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Pakistan pada 2010, termasuk hak atas kebebasan hati nurani, beragama, berekspresi, dan berserikat, serta untuk menganut dan berpraktik. agamanya sendiri.
Pakar independen dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk pelapor khusus tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan dan pelapor khusus PBB untuk masalah minoritas, dan pelapor khusus tentang eksekusi di luar hukum, singkat atau sewenang-wenang, sebelumnya telah menyatakan keprihatinan atas penganiayaan terhadap komunitas Ahmadiyah di Pakistan.
“Pemerintah federal dan provinsi Pakistan harus segera mengambil langkah-langkah hukum dan kebijakan untuk menghapus diskriminasi yang meluas dan merajalela serta pengucilan sosial yang dihadapi oleh komunitas Ahmadiyah di Pakistan,” kata Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di Human Rights Watch. “Pemerintah harus mencabut undang-undang penistaan agama dan semua ketentuan anti-Ahmadiyah.” [Eurasia Review]
