Veritas

Benarkah Dana Abadi Bisa Jadi Solusi Olengnya Ekonomi Indonesia?

Hingga saat ini, pemerintah masih mengandalkan utang untuk membiayai lonjakan pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, itu semakin tidak dapat dipertahankan ketika utang pemerintah tahun lalu mencapai 420 miliar dolar AS, melonjak menjadi 36,6 persen dari PDB.

JERNIH–Dana abadi Indonesia, bernilai multi miliar dolar AS, akan beroperasi secara berbeda dari kebanyakan dengan tujuan meningkatkan modal infrastruktur dan mereformasi BUMN.

Asia Times melaporkan, kandidat kepala eksekutif untuk dana abadi baru Indonesia berada dalam proses penyaringan panas ketika ditanya bagaimana mereka akan mencegah terulangnya skandal 1MDB Malaysia yang bernilai miliaran dolar AS.

“Kami sangat menyadari pengalaman Malaysia dalam merancang dana abadi dan berencana tidak membuat kesalahan yang sama,”ujar Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, beberapa hari sebelum dirinya dan empat orang dewan pengawas memilih Presiden Bank Permata, Ridha Wirakusumah, untuk pekerjaan itu.

Tata kelola akan sangat penting, tetapi bukan satu-satunya masalah. Skeptisisme luas terhadap dana abadi juga berasal dari keluhan pemerintah seharusnya memprioritaskan reformasi ekonomi fundamental sebelum memberikan apa yang disebut seorang kritikus sebagai “mangkuk mengemis”.

Bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai pengelola dana baru, banyak–jika tidak semua–reformasi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang ambisius, yang disahkan DPR pada Oktober 2020 di tengah protes keras dari serikat pekerja.

Perekonomian rakyat kecil masih berjalan karena keuletan dan gigihnya mereka bertahan.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dikabarkan tekah menandatangani peraturan pelaksanaan undang-undang pekan ini, yang digembar-gemborkan sebagai upaya bersejarah untuk mengubah lanskap bisnis dan menghilangkan hambatan yang telah lama dikeluhkan para investor asing.

Upaya Indonesia untuk mengumpulkan dana sebesar US$20 miliar untuk pembangunan infrastruktur di luar anggaran nasional, sangat berbeda dari kebanyakan dana abadi negara, karena akan berfungsi sebagai perusahaan induk pengelola aset independen untuk badan usaha milik negara (BUMN) di bawah payungnya.

Namun, tujuannya jauh lebih mendalam. Meski bergerak hati-hati, pemerintahan Jokowi jelas melihat peluang untuk menggunakan LPI untuk mereformasi BUMN. Pemerintah sadar betul akan menghadapi pertentangan keras dari birokrat dan kelompok kepentingan politik yang telah lama memanfaatkan mereka sebagai sapi perah.

Dalam wawancara baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menggarisbawahi pentingnya mengubah bagaimana BUMN dijalankan. Hal itu mencerminkan ketidaksabaran presiden yang terkenal terhadap layanan sipil yang gagal memenuhi program pemerintah.

“Yang penting aset ini dijalankan oleh profesional sejati,” ujar Luhut, sebagaimana dikutip Asia Times. “Perusahaan-perusahaan itu akan menjadi sangat efisien dan valuasinya akan sangat bagus. Di satu sisi, ini semacam daftar pintu belakang. Tidak ada pejabat pemerintah yang dapat terlibat secara hukum.”

Rujukan Luhut pada pencatatan pintu belakang terutama terlihat ketika perusahaan publik terbuka seperti Bank Mandiri, PT Telkom, dan operator jalan tol PT Jasa Marga, menunjukkan kinerja lebih baik daripada rekan mereka di pemerintahan.

Alih-alih orang asing bergulat untuk menghadapi penghalang birokrasi, konsep LPI akan mengadu pegawai negeri dengan profesional Indonesia, orang dalam yang memiliki posisi lebih baik untuk mengubah budaya dan praktik yang telah merugikan negara hingga miliaran rupiah dalam korupsi dan pemborosan.

Menyinggung apa yang disebutnya sebagai keterlibatan “konstruktif” dengan parlemen yang biasanya bermasalah, Menteri Keuangan Indrawati pekan lalu mengatakan, memaksimalkan nilai aset negara membutuhkan pemilihan “orang yang tepat dan kerangka yang tepat” untuk bekerja dengan para pemodal global.

Hingga saat ini, pemerintah masih mengandalkan utang untuk membiayai lonjakan pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, itu semakin tidak dapat dipertahankan ketika utang pemerintah tahun lalu mencapai 420 miliar dolar AS, melonjak menjadi 36,6 persen dari PDB.

Posisi utang pemerintah telah memburuk sebagian besar karena ekonomi yang melemah akibat pandemi dan kebutuhan pembiayaan tambahan untuk membayar keadaan darurat COVID-19, termasuk program vaksinasi dan memberikan insentif untuk meluncurkan pemulihan ekonomi di bulan-bulan mendatang.

Minggu lalu pemerintah mengumumkan, ekonomi berkontraksi 2,07 persen tahun-ke-tahun pada 2020. Ini adalah pertama kalinya ekonomi kian mundur sejak krisis keuangan 1997-1998, meskipun kuartal keempat menunjukkan peningkatan dibandingkan dua kuartal sebelumnya, sementara angka Januari 2021 mendekati nol.

Dengan turunnya peringkat Transparansi Internasional (TI) Indonesia untuk pertama kalinya sejak Jokowi berkuasa pada 2014, keberhasilan dana LPI akan sangat bergantung pada sistem manajemen kedap udara dan pada Ridha Wirakusumah sendiri, setelah mengawasi penjualan Bank Permata baru-baru ini ke Bangkok Bank.

Bankir berusia 57 tahun lulusan Universitas Ohio dengan koneksi regional yang luas itu telah dipanggil menjabat di pemerintahan Jokowi, jauh sebelum pengumuman pengangkatannya pada Selasa (16/2) dan diminta untuk membentuk tim untuk mempersiapkan peluncuran.

Ridha Wirakusumah akan memimpin dewan direksi yang terdiri dari mantan direktur keuangan Pertamina Arief Budiman (46), mantan Direktur Keuangan Garuda Airlines Eddy Porwanto (51), country risk manager Citibank Marita Alisjahbana (64), dan direktur pelaksana perusahaan ekuitas swasta Creador Stefanus Hadiwidjaja (39).

Menkeu Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan tiga pengawas yang ditunjuk parlemen akan terus mengawasi pengelolaan dana abadi melalui komite terpilih yang bertanggung jawab untuk audit, etika, dan sumber daya manusia.

Secara umum, berbagai kritik dilayangkan oleh orang-orang yang telah dikaitkan dengan dana abadi tersebut, semuanya diakui profesional dengan rekam jejak yang baik dan, yang lebih penting, integritas yang diperlukan untuk menangkal campur tangan politik.

Ketika pertama kali membahas usaha itu dengan Jokowi awal tahun 2020, menurut catatan Asia Times, kepala International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat saat itu Adam Boehler memperingatkan, proyek LPI harus layak secara finansial, mengikuti standard sosial dan lingkungan yang tinggi, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

IDFC dibentuk pada Desember 2019 untuk menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan pembangunan proyek pembangunan swasta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan kapasitas pinjaman keseluruhan sebesar 60 miliar dolar AS.

Berdasarkan peraturan LPI, 2 miliar dolar AS uang awal untuk dana tersebut akan berasal dari anggaran negara Indonesia dan 3 miliar dolar AS atau lebih dari penjualan saham di BUMN dan aset negara lainnya, yang akan memungkinkan dana tersebut duduk di dewan direksi mereka.

Indonesia telah mendapatkan komitmen yang signifikan dari Uni Emirat Arab, bagian dari paket investasi 22,8 miliar dolar AS yang diumumkan pada Januari 2021, janji tentatif sebesar 4 miliar dolar AS dari SoftBank Jepang, 2 miliar dolar AS dari IDFC, serta penawaran lain dari dana pensiun Belanda APG (1,5 miliar dolar AS ) dan Caisse de depot et placement du Quebec Kanada (2 miliar dolar AS).

Cina yang secara mencolok tidak ada di antara calon investor, tetapi Luhut dan para pejabat senior lainnya sangat menyadari kritik atas peran Cina yang semakin meningkat dalam ekonomi, dan bahaya jebakan utang yang mungkin menyertainya.

Dengan cepat keluar dari blok, berbagai perusahaan Cina sudah menghabiskan banyak uang untuk tiga pusat pemrosesan nikel di Indonesia timur, yang akan membentuk fondasi industri mobil listrik baterai lithium multinasional yang ambisius.

Infrastruktur lain yang juga sedang dibangun adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 5,9 miliar dolar AS yang didanai Cina, yang kini dijadwalkan selesai tahun depan. Usaha andalan itu 40 persen dimiliki oleh China Railway International.

Namun, proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang direncanakan untuk Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali, secara kolektif dikenal sebagai Koridor Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), telah melambat karena pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya.

Tidak ada batasan khusus tentang sektor apa yang dapat dipinjamkan oleh LPI. Namun, LPI akan mengelola dana umum serta beberapa dana “tematik” yang awalnya berfokus pada infrastruktur, dengan rencana untuk beralih ke perawatan kesehatan, pariwisata, dan teknologi digital.

Peraturan presiden tahun lalu mencatat 22 proyek jalan tol yang dapat didanai melalui LPI, termasuk Tol Trans-Sumatra sepanjang 2.765 kilometer senilai 33 miliar dolar AS, yang sekarang sedang dibangun oleh PT Hutama Karya milik negara, yang diinginkan Jokowi selesai di akhir masa jabatannya pada 2024.

Monopoli Hutama Karya atas proyek tersebut memangkas proses regulasi, pembebasan lahan, dan tender yang memakan waktu, tetapi menuai kritik dari pihak swasta yang merasa dikesampingkan dari program infrastruktur.

Meskipun ada kesepakatan umum, konsep tersebut perlu lebih jelas. Banyak komunitas keuangan yang merasa sangat skeptis tentang bagaimana dana LPI akan bekerja dan merasa sebagian besar calon investornya hanya mencari pengaruh politik.

Beberapa dari kritik itu mungkin akan menyusut jika lebih banyak minat ditunjukkan oleh pusat investasi swasta seperti Macquarie Capital, yang dilaporkan telah menjanjikan 300 juta dolar AS untuk dana abadi tersebut. Seorang pemodal berkata, “Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu seperti itu, itu adalah penanda besar untuk pasar.”

Keterlibatan Quebec Fund juga memberikan kepuasan, mengikuti jejak Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), pemilik baru dari 45 persen saham di ruas tol Trans-Jawa sepanjang 117 kilometer antara Jakarta dan Surabaya.

“Jika kita mulai melihat sejumlah kecil dari lembaga yang bertanggung jawab datang dan diarahkan pada proyek-proyek kecil, berbagai hal akan mulai terlihat menjanjikan,” tutur seorang analis yang berbasis di Jakarta kepada Asia Times.

Ekonomi Indonesia

Sumber perbankan mengharapkan investasi luar negeri yang lebih besar untuk disaring dari waktu ke waktu, daripada dalam jumlah sekaligus. Namun, mereka masih mempertanyakan kurangnya peta jalan jelas yang menunjukkan bagaimana para calon investor dibayar pada akhir masa lockup tujuh tahun.

Meskipun struktur investasi bersama berarti pihak ketiga dapat menganggap LPI sebagai mitra setara, para analis mencatat ada batasan di beberapa area yang mengharuskan LPI memiliki kepemilikan mayoritas dan mengambil peran sebagai pengambil keputusan bisnis.

Luhut menegaskan dana abadi Abu Dhabi Wealth Authority (ADIA) yang berpengalaman, yang mengelola cadangan minyak besar, akan memiliki peran penasihat dalam mengelola dana abadi Indonesia berdasarkan ketentuan yang memungkinkan LPI menunjuk manajer investasi eksternal.

Paket ADIA ditetapkan pada pertemuan antara Presiden Jokowi dan putra mahkota UEA Mohammad Bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi pada Oktober 2020. Namun, para pejabat Indonesia tidak dapat mengatakan berapa banyak modal UEA yang diperuntukkan bagi LPI.

Selain dari manajer eksternal, LPI dapat membentuk dana sendiri atau berinvestasi pada dana yang didirikan di dalam atau di luar Indonesia oleh pihak lain. Itu juga dapat menimbulkan utang untuk membiayai aktivitasnya, menerbitkan instrumen utang yang dapat diambil oleh pihak ketiga.

Ada pula sejumlah pertanyaan mengenai janji IDC, terutama setelah kemenangan pemilihan Presiden AS Joe Biden dan pengunduran diri Boehler, teman dekat dari menantu dan penasihat mantan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner. Pengusaha berusia 41 tahun itu menelepon Luhut dari lapangan ski Montana untuk memberi tahu dia telah mengundurkan diri.

Mungkin butuh beberapa bulan sebelum ada banyak yang akan masuk dari IDFC. Seorang pakar keuangan AS menjelaskan, investasi ekuitas IDFC dibatasi hingga 30 persen dari satu proyek atau batas total 35 persen dari total eksposur investasinya, menurut laporan Asia Times.

Di bawah undang-undang yang disahkan pada 2018, investasi ekuitas harus dinilai dengan basis tunai 1: 1 untuk anggaran federal, yang berarti 100 dolar AS ekuitas dibukukan seolah itu adalah hibah 100 dolar dari anggaran urusan internasional.

Hasilnya, menurut pakar keuangan AS itu, tercatat sangat kecil untuk investasi ekuitas. Pada tahun fiskal 2020, misalnya, IDFC memiliki otoritas ekuitas maksimum hanya 120 juta dolar AS, yang telah ditingkatkan menjadi 450 juta dolar AS pada tahun fiskal 2021.

Hal itu menunjukkan besaran 2 miliar dolar AS yang dikutip untuk dana baru Indonesia kemungkinan hanya merupakan angka indikatif, dengan eksposur yang diantisipasi oleh perusahaan ke Indonesia kemungkinan terbatas pada investasi ekuitas proyek individu dan/atau jaminan pinjaman yang lebih kecil. [Asia Times]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close