Kapal Rwabee merupakan sebuah ‘kapal kargo sipil’ yang disewa oleh perusahaan Arab Saudi dan membawa perlengkapan yang digunakan di rumah sakit lapangan dan berlayar di perairan internasional saat dibajak
JERNIH-Kelompok pemberontak Houthi telah membajak sebuah kapal berbendera Uni Emirat Arab (UEA) di Laut Merah dan membawa 11 anak buah kapal (ABK) di dalamnya. Para ABK berasal dari lima negara berbeda, termasuk juga terdapat warga negara Indonesia.
Dilansir AFP, pada Selasa (11/1/2022), perwakilan permanen UEA, Duta Besar (Dubes) Lana Nusseibeh, telah menyurati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melaporkan pembajakan tersebut serta ABK yang ditawan kelompok tersebut.
“Aksi pembajakan ini bertentangan dengan ketentuan dasar hukum internasional,” tegas Dubes Nusseibeh dalam surat tertanggal 9 Januari itu.
Adapun ketujuh ABK tersebut terdiri dari warga India dan sisanya merupakan warga Ethiopia, Indonesia, Myanmar dan Filipina.
Dijelaskan Dubes Nusseibeh bahwa kapal Rwabee merupakan sebuah ‘kapal kargo sipil’ yang disewa oleh perusahaan Arab Saudi dan membawa perlengkapan yang digunakan di rumah sakit lapangan dan berlayar di perairan internasional saat dibajak.
Dubes Nusseibehz juga menyatakan jika UEA mengecam ‘aksi pembajakan’ terhadap kapal berbendera UEA dan bernama Rwabee itu. Kapal tersebut sejak 2 Januari lalu telah disita pemberontak Houthi.
“Ini juga memberikan ancaman serius bagi kebebasan dan keselamatan navigasi, serta perdagangan internasional di Laut Merah, dan bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” imbuhnya.
Kapal Rwabee telah disita kelompok Houthi di perairan Yaman. Kelompok tersebut juga merilis video yang menunjukkan perlengkapan militer di atas kapal. Menurut Dubes Nusseibeh, Kapal Rwabee berlayar pada rute internasional.
Menurut informasi yang beredar di media sosial, ABK WNI berasal dari Makasar. Istri dari pelaut Indonesia itu, Sri Rahayu mengungkapkan harapannya kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk dapat membantu pembebasan suaminya.
Dalam tayangan itu pula pihak Humas Serikat Pelaut Sulawesi Selatan juga meminta perhatian dari pemerintah.
Pengamat Maritim dan Pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar meminta pemerintah memperhatikan nasib WNI tersebut.
“Saya mendesak agar pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bisa membuka jalur diplomasi yang dibutuhkan, agar bisa menyelamatkan warga Indonesia yang disandera”. (tvl)
