Para tenaga kesehatan tersebut melakukan aksi meninggalkan pekerjaannya sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran.
JERNIH-Mulai Maret 2024, pemerintah Korea Selatan akan menggunakan dokter yang bertugas di militer dan di klinik lokal sebagai pengganti wajib militer untuk ditugaskan ke rumah sakit. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter akibat pemogokan dokter yang mulai terjadi beberapa hari lalu.
Para tenaga kesehatan tersebut melakukan aksi meninggalkan pekerjaannya sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran. Pihak berwenang berdalih upaya penambahan siswa kedokteran terpaksa diambil untuk mengatasi kekurangan dokter.
Sekitar 9.000 dokter dokter magang telah bergabung dalam protes tersebut, yang mengakibatkan terganggunya layanan di rumah sakit besar. Pihak rumah sakit bahkan terpaksa menolak beberapa pasien termasuk juga membatalkan operasi yang telah dijadwalkan.
Para dokter senior dan praktisi swasta menolak rencana penambahan jumlah siswa kedokteran dengan alasan komunitas medis tidak diajak berkonsultasi secara memadai.
Sementara para dokter muda yang melakukan protes mengatakan, pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu, sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
Pemerintah Korea Selatan melalui Perdana Menteri Han Duck-soo telah memohon kepada para dokter magang untuk kembali bekerja sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada Hari Kamis (29/2/2024) dan berjanji akan mendengarkan keluhan mereka.
“Pemerintah sepenuhnya memahami bahwa dokter yang menjalani pelatihan mempunyai kekhawatiran serius mengenai lingkungan kerja dan karir masa depan, dan kami mencari langkah-langkah untuk memperbaiki hal ini dari sejumlah perspektif,” kata PM Han dilansir Reuters (29/2/2024).
Pemerintah juga telah memperingatkan mereka akan mencabut izin dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja. (tvl)
