JAKARTA-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa krisis akibat Pandemi Covid-19 diperkirakan tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020. Bahkan menurutnya pada tahun 2021 dan 2022 masih dalam tahap recovery.
Meski demikian, kata Airlangga, pemerintah telah melakukan persiapan yakni menyiapkan skenario defisit anggaran yang akan dikembalikan pada tahun 2023. Kebijakan itu dipilih, agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal maupun pembiayaan.
“Jadi, apabila dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan. Mining mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).
Baca juga: Industri Manufaktur Siap Memasuki Fase New Normal
Demikian juga penerimaan pajak sektoral, sektor pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perdagangan, manufaktur, serta keuangan mengalami penurunan.
”Jika sektor keuangan sudah terdampak, itu berarti membutuhkan langkah-langkah koordinasi Pemerintah bersama BI dan OJK secara cepat. Dengan catatan, cepat dan tidak tersandung oleh aparat hukum,” kata Airlangga menambahkan.
Ada beberapa sektor yang tertekan dampak Covid-19, kata Airlangga menjelaskan, namun saat ini sudah mulai terjadi pembalikan arah seiring dengan pembukaan ekonomi, seperti otomotif dan distribusi bahan bangunan.
Baca juga: Wapres Harapkan Indonesia Segera Penuhi Syarat New Normal WHO
“Memang terjadi penurunan, namun ada sinyal membaik dan positif terkait dengan pembukaan ekonomi,” katanya menjelaskan.
Menko Airlangga mengingatkan perkembangan Covid-19 di Indonesia. Ia juga menyinggung standar global untuk warna wilayah. Hijau itu daerah aman, kuning itu sudah siap untuk dibuka, lalu daerah yang berbahaya itu warnanya merah, dan orange itu bersiap-siap.
“Masing-masing kepala daerah di tingkat Gubernur yang menentukan wilayahnya sudah siap dibuka atau masih perlu ditutup. Kemudian seluruh data dikumpulkan di BNPB sehingga apabila ada second wave, daerah tersebut bisa ditutup kembali,”.
(tvl)
