Ambisi ‘PBB Baru’ Versi Donald Trump: Guncangan Dewan Perdamaian Gaza dan Penolakan Keras Israel
JERNIH – Presiden AS Donald Trump meluncurkan “Dewan Perdamaian” (Peace Council) untuk Gaza, sebuah inisiatif kontroversial yang bertujuan tidak hanya mengelola masa depan Palestina pasca-perang tetapi juga menantang dominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, langkah ini segera membentur tembok kokoh setelah sekutu terdekatnya, Israel, menyatakan penolakan terbuka.
Pada Sabtu (17/1/2026), kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merilis pernyataan tajam bahwa susunan dewan tersebut tidak dikoordinasikan dengan Israel dan “bertentangan dengan kebijakan” negara zionis tersebut.
Berdasarkan piagam dewan yang diperoleh surat kabar Haaretz, Trump memposisikan lembaga ini sebagai saingan langsung PBB. Dokumen tersebut menekankan perlunya badan pembangunan perdamaian yang “lebih gesit dan efektif,” sembari menyerukan keberanian untuk meninggalkan “lembaga-lembaga lama yang terlalu sering gagal.”
Pejabat senior AS bahkan menyebut inisiatif ini sebagai “PBB jenis baru” yang terdiri dari negara-negara pilihan untuk membuat keputusan global. Hal ini sejalan dengan rekam jejak Trump yang kerap memusuhi badan-badan PBB seperti UNRWA dan Program Pangan Dunia (WFP).
Struktur Dewan Perdamaian ini menjadi sorotan karena tidak menyertakan satu pun warga Palestina. Donald Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua, didampingi oleh figur-figur kelas berat seperti Mantan PM Inggris Tony Blair yang kontroversial karena perannya dalam Perang Irak, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, arsitek utama visi ekonomi Gaza milik Trump yakni Jared Kushner & Steve Witkoff serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan miliarder Marc Rowan, guna memobilisasi modal besar-besaran.
Trump juga mengundang pemimpin dunia untuk bergabung sebagai anggota pendiri, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Argentina Javier Milei, dan Perdana Menteri Kanada yang diwakili ajudan seniornya, Mark Carney.
Gedung Putih menyatakan rencana gencatan senjata di Gaza telah memasuki fase kedua, beralih menuju pelucutan senjata total Hamas. Sebagai bagian dari keamanan, Trump menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers untuk memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan melatih polisi baru di Gaza.
Trump, yang berlatar belakang pengembang properti, sebelumnya sempat melontarkan visi untuk mengubah reruntuhan Gaza menjadi kawasan resor mewah bergaya “Riviera”. Meski Ali Shaath (mantan wakil menteri Otoritas Palestina) ditunjuk memimpin komite pengelola teknokrat, kendali utama tetap berada di tangan dewan bentukan Trump.
Mengapa Israel Menolak?
Penolakan Israel menjadi anomali mengingat dukungan tanpa batas Washington selama ini. Sumber diplomatik menyebut Israel keberatan karena kurangnya koordinasi setelah pengumuman dewan dilakukan sepihak oleh Washington. Israel juga enggan menyerahkan kendali keamanan dan tata kelola Gaza pasca-perang kepada panel internasional yang mungkin memiliki agenda berbeda dengan strategi militer Tel Aviv.
Israel juga melihat ketidakjelasan peran dalam lembaga itu. Meskipun Israel memusuhi PBB, mereka belum yakin bahwa “badan baru” versi Trump akan sepenuhnya menguntungkan kepentingan jangka panjang mereka di wilayah pendudukan.
Langkah Trump ini dipandang sebagai upaya “perceraian” dari sistem multilateralisme tradisional. Jika berhasil, Dewan Perdamaian Gaza akan menjadi preseden bagi AS untuk menangani konflik global lainnya di luar jalur PBB, menggunakan aliansi negara-negara terpilih yang loyal kepada visi transaksional Washington.
Pertanyaannya kini, apakah dewan ini akan bertransformasi menjadi solusi nyata bagi Gaza yang hancur lebur, atau sekadar menjadi alat politik baru yang justru memperdalam perpecahan antara AS, Israel, dan dunia internasional?
