Lahir dari jejak konflik tambang Panguna dan sejarah panjang taklukan kolonial, 97,7% rakyat Bougainville bulat memilih merdeka. Hari-hari ke depan saatnya merdeka bagi negara kecil di kepulauan Pasifik tersebut.
WWW.JERNIH.CO – Bougainville, sebuah wilayah otonom di ujung timur Papua Nugini (PNG), berada di ambang sejarah untuk menjadi negara berdaulat terbaru di dunia setelah 97,7% rakyatnya memilih merdeka dalam referendum akhir tahun 2019.
Keputusan ini merupakan puncak dari perjuangan panjang, konflik berdarah, dan identitas kultural yang mengakar selama berabad-abad. Perjalanan sejarahnya dimulai saat penjelajah Prancis Louis Antoine de Bougainville mendarat pada 1768, dilanjutkan pembagian wilayah kolonial abad ke-19 yang memisahkannya dari Kepulauan Solomon dan memasukkannya ke kekuasaan Jerman (German New Guinea).
Wilayah ini kemudian dikelola Australia berdasarkan Mandat Liga Bangsa-Bangsa pasca-Perang Dunia I, menjadi medan pertempuran Perang Dunia II antara Jepang dan Sekutu, hingga akhirnya dimasukkan ke wilayah administrasi PNG pada 1975 meski sempat mendeklarasikan kemerdekaan sepihak sebagai “Republik Solomons Utara”.
Tambang Emas
Konflik paling krusial terpecut oleh penemuan cadangan tembaga dan emas raksasa di Panguna pada akhir 1960-an yang dioperasikan oleh Bougainville Copper Limited (anak perusahaan Rio Tinto). Meskipun menyumbang pendapatan terbesar bagi PNG, tambang ini memicu eksploitasi, pencemaran sungai, dan perampasan tanah adat yang hanya menguntungkan investor asing serta pemerintah pusat di Port Moresby.
Ketidakadilan tersebut melahirkan Bougainville Revolutionary Army (BRA) yang menutup tambang pada 1989 hingga memicu Perang Saudara Bougainville (1988–1998). Konflik militer dan blokade ekonomi selama satu dekade ini merenggut 15.000 hingga 20.000 jiwa (hampir 10% populasi) sebelum berakhir melalui Perjanjian Perdamaian Bougainville (Bougainville Peace Agreement) tahun 2001 yang menjamin otonomi luas serta hak referendum.
Secara geografis, wilayah seluas sekitar 9.384 km² ini terdiri dari dua pulau utama (Pulau Bougainville dan Pulau Buka) serta berbagai atol seperti Kepulauan Green dan Carteret. Berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), wilayahnya didominasi pegunungan berhutan lebat dan gunung berapi aktif seperti Gunung Bagana dan Gunung Balbi.
Berpenduduk sekitar 300.000 jiwa dari etnis Melanesia berkulit sangat gelap, masyarakat Bougainville memiliki ciri khas visual dan sosial yang amat menghormati perempuan melalui sistem kekerabatan matrilineal, di mana hak milik tanah diwariskan dari garis ibu. Kota Buka saat ini berfungsi sebagai ibu kota transisi sebelum direncanakan pindah ke Arawa.
Kemandirian ekonomi calon negara baru ini ditopang oleh potensi kekayaan alam yang melimpah di berbagai sektor. Di sektor pertambangan, Tambang Panguna masih menyimpan cadangan tembaga dan emas bernilai puluhan miliar dolar AS yang siap dikelola kembali dengan skema adil.
Komoditas pertanian dan perkebunan diunggulkan melalui kakao berkualitas dunia, kopra (kelapa kering), serta vanili. Wilayah Zonasi Ekonomi Eksklusif (ZEE) Bougainville juga menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang kaya, khususnya tuna berskala industri. Selain itu, sektor pariwisata menawarkan daya tarik dari potensi wisata sejarah Perang Dunia II, pendakian gunung berapi, ekowisata hutan hujan, hingga kebudayaan lokal yang unik.
Pemerintah Otonom
Pemerintahan daerah saat ini dijalankan oleh Pemerintah Otonom Bougainville (Autonomous Bougainville Government / ABG) yang berdiri sejak 2005, dengan struktur terdiri dari Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai kepala pemerintahan serta Parlemen (House of Representatives) yang menyediakan kursi khusus bagi perempuan dan mantan pejuang.
Perjalanan politiknya didorong oleh tokoh-tokoh kunci seperti Francis Ona (pendiri BRA dan pemimpin pemilik tanah Panguna), Joseph Kabui (tokoh perdamaian dan Presiden pertama ABG 2005–2008), John Momis (politisi veteran dan Presiden ABG 2010–2020), serta Ishmael Toroama (mantan komandan BRA yang terpilih menjadi Presiden ABG pada 2020).
Proses menuju kemerdekaan penuh kini memasuki tahap penyelesaian persetujuan politik. Walaupun referendum 2019 memberikan hasil mutlak, penetapan negara berdaulat masih memerlukan ratifikasi formal dari Parlemen Nasional Papua Nugini. Pemerintah ABG di bawah kepemimpinan Ishmael Toroama bersama Pemerintah PNG telah menyepakati peta jalan (roadmap) transisi yang menargetkan kemerdekaan penuh terwujud antara tahun 2025 hingga 2027.
Tantangan utama yang kini dihadapi Bougainville adalah memperkuat kapasitas institusi negara, menjaga stabilitas keamanan, dan membangun ekonomi berkelanjutan tanpa mengulangi kerusakan lingkungan masa lalu.(*)
BACA JUGA: Papua Nugini Setujui Kesepakatan Pertahanan Penting dengan Australia
