JERNIH – Bus sekolah berwarna kuning legendaris di Amerika Serikat kini terancam tak lagi terlihat di jalanan. Dilanda kelangkaan pengemudi yang makin parah, melonjaknya harga bahan bakar, hingga anggaran yang terus tergerus, distrik-distrik sekolah di berbagai negara bagian AS kini terpaksa memangkas atau meninjau ulang layanan bus sekolah mereka.
Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa negara bagian seperti Arizona, Florida, New Jersey, New York, Ohio, hingga Virginia mulai mengurangi rute atau mengajukan pemotongan anggaran transportasi tahun ini. Dampaknya, beban untuk mengantar-jemput anak kini dilimpahkan penuh ke pundak orang tua.
Langkah darurat ini mengancam memicu gelombang membolos (absenteeism) serta memperlebar jurang ketimpangan pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu yang tak memiliki kendaraan pribadi.
Laporan riset AP-NORC Center for Public Affairs Research dan HopSkipDrive mencatat fakta mengejutkan: 80% distrik sekolah di AS mengalami gangguan transportasi akibat kelangkaan sopir, sementara 73% terkendala anggaran.
Data Economic Policy Institute menunjukkan jumlah pengemudi bus sekolah merosot 9,5%—dari 223.000 orang pada Agustus 2019 menjadi sekitar 202.000 pada Agustus 2025. Sejak pandemi COVID-19, profesi ini tak pernah benar-benar pulih.
Mengapa sulit mencari pengemudi baru? Jawabannya adalah persaingan dengan aplikasi rideshare. “Jika Anda ingin mencari uang dengan menyetir, jauh lebih mudah menjadi pengemudi Uber atau Lyft daripada mengendarai bus sekolah. Mengemudikan bus sekolah menuntut berbagai sertifikasi dan pelatihan khusus—bukan pekerjaan mudah ketika Anda harus mengendalikan kendaraan penuh anak-anak,” jelas Sarah Cordes, Profesor dari Temple University.
Survei School Superintendents Association untuk tahun ajaran 2025–2026 mengungkapkan bahwa lebih dari separuh pimpinan distrik melaporkan biaya solar membengkak melebihi anggaran. Seperempat di antaranya terpaksa menumbalkan dana program pendidikan lain demi membeli BBM bus, sementara 19% sisanya menguras dana cadangan.
Di saat yang sama, pendapatan sekolah publik merosot akibat penurunan angka kelahiran serta beralihnya siswa ke sekolah swasta (charter/private) dan homeschooling. Uniknya, berkurangnya siswa tidak serta-merta menekan biaya transportasi secara proporsional.
“Anda bisa saja memangkas rute, tetapi anak-anak tetap tersebar secara geografis. Akibatnya, anak-anak bisa berada di dalam bus selama 1,5 hingga 2 jam. Menghabiskan waktu lebih dari satu jam di bus sangat buruk bagi tingkat kehadiran mereka,” tambah Cordes.
Guna menyiasati krisis ini, beberapa distrik mulai beralih menggunakan kendaraan kecil atau jasa rideshare khusus siswa. Namun, aturan federal School Bus Safety Amendments 1974 mewajibkan kendaraan berkapasitas 11 orang atau lebih untuk memenuhi standar keamanan ketat bus sekolah—sebuah syarat yang melambungkan biaya operasional.
Krisis ini terasa paling mencekik di Ohio. Sebanyak 34 distrik sekolah di Ohio bahkan tak mampu mengisi 10% posisi sopir bus yang kosong. Biaya transportasi juga membengkak menjadi rata-rata USD 1.273 (sekitar Rp20,5 juta) per siswa pada TA 2026, sementara 124 distrik diproyeksikan mengalami defisit kas pada 2029—rekor tertinggi sejak Krisis Finansial 2008.
Distrik di Ohio sempat mengategorikan lebih dari 22.000 anak sebagai impractical to transport, di mana sekolah memilih membayar ganti rugi uang tunai ke orang tua ketimbang menyediakan bus.
Dengan disahkannya undang-undang baru di Ohio yang membatasi pendapatan pajak properti sekolah—diperkirakan memangkas anggaran pendidikan hingga USD 1,7 miliar dalam tiga tahun—distrik sekolah di Amerika kini dihadapkan pada buah simalakama: menjamin transportasi siswa, atau mengorbankan kualitas pendidikan di dalam kelas.
