Selain itu, Kholik juga usul kalau KPU menggandeng mahasiswa sebagai relawan guna memangkas anggaran. Sebab soal ongkos, sama sekali tak bisa dijadikan dalil jika Pemilu harus diundur. Jika ini tetap dilakukan, cuma bakal menunjukkan praktek konstitusi tak sehat.
JERNIH-Jika biaya mahal menjadi salah satu alasan penundaan Pemilu 2024, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menawarkan solusi yang bisa menghemat anggaran hingga 50 persen. Abdul Kholik, Wakil Ketua Komite I DPD mengusulkan, tahapan Pemilu yang biasanya ada lima, dipangkas saja jadi dua tahapan.
“Kami sudah itung-itungan. Kami punya resep solusi, 50 persen bisa dihemat biayanya,” kata dia dalam diskusi daring, Sabtu (5/3).
Hingga saat ini, DPR memang belum mengeluarkan keputusan berapa banyak uang yang disediakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. Namun KPU, sudah menyodorkan angkanya sebanyak Rp 76,6 triliun, masih lebih murah ketimbang Pemilu 2019 yang memakan biaya Rp 86 triliun.
Kholik yang merupakan mantan penyelenggara Pemilu, siap-siap saja jika diajak membahas alokasi anggaran Pemilu 2024 nanti. Sebab dia, pernah ada dalam tim RUU Pemilu di DPR tahun 2010-2012 lalu.
“Asumsi tahapan Pemilu yang dulu disusun variabelnya sekarang banyak berubah. Dan kalau itu diacu, soal daftar pemilih yang sekarang ada lima tahapan, cukup dua tahapan. Dan itu menghemat sekian banyak triliun,” katanya.
Selain itu, Kholik juga usul kalau KPU menggandeng mahasiswa sebagai relawan guna memangkas anggaran. Sebab soal ongkos, sama sekali tak bisa dijadikan dalil jika Pemilu harus diundur. Jika ini tetap dilakukan, cuma bakal menunjukkan praktek konstitusi tak sehat.
“DPD tetap pada posisinya. Kami adalah taat konstitusi. Kalau pun sekarang ada memang tadi ya, pesan bersayap taat konstitusi. Kemudian ada merubah Konstitusi sebenarnya ini praktik yang tidak sehat untuk konstitusi kita,” katanya melanjutkan.
