Hamas Resmi Bubarkan Pemerintahan di Gaza Setelah 2 Dekade, Serahkan Kekuasaan ke Komite Teknokrat
JERNIH — Kelompok pejuang Palestina, Hamas, secara resmi mengumumkan pembubaran badan pemerintahan sipil yang telah mereka pimpin di Jalur Gaza selama hampir dua dekade terakhir. Langkah besar yang diambil Senin (6/7/2026) ini membuka jalan bagi komite teknokrat independen untuk mengambil alih kendali administrasi warga sipil di wilayah yang luluh lantak akibat perang tersebut.
Keputusan ini menandai pergeseran politik paling signifikan bagi Hamas sejak mereka memegang kendali penuh atas Jalur Gaza pada tahun 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif dan mendepak faksi rivalnya, Fatah.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al-Thawabta, mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa pengunduran diri resmi telah diajukan oleh ketua komite darurat pemerintah saat ini.
“Ketua komite darurat pemerintah, Mohammed Al-Farra, telah resmi mengajukan pengunduran dirinya. Beliau juga memutuskan untuk membubarkan komite tersebut guna memfasilitasi transisi administratif dan pemerintahan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG),” jelas Al-Thawabta.
NCAG sendiri merupakan komite teknokrat yang saat ini berbasis di Kairo, Mesir. Badan ini dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump saat menjembatani kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa langkah mundur ini diambil sengaja untuk mematahkan dalih militer Israel yang terus melanjutkan agresi militer di Gaza.
“Hamas mengambil langkah baru ini agar tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza. Ini dilakukan untuk menghapus segala dalih bagi pihak pendudukan (Israel) yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan massal,” cetus Qassem kepada AFP. “Kami berharap Komite Nasional bisa segera masuk ke Gaza, dan Hamas menegaskan kesiapan penuh untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan demi memastikan keberhasilan mereka.”
Dipimpin Ali Shaath, Tertahan Keberatan Israel
Pembubaran badan pemerintah Hamas yang beranggotakan 15 orang ini memuluskan jalan bagi NCAG, yang dipimpin oleh teknokrat terpandang Palestina, Ali Shaath, untuk memegang kendali penuh atas urusan sipil 2,1 juta penduduk Gaza.
“Kami menegaskan bahwa Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional ini segera setelah sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan telah tersedia,” tulis Ali Shaath melalui akun resminya di platform X.
Kendati demikian, selama beberapa bulan terakhir komite ini terpaksa tetap tertahan di Kairo. Hal itu disebabkan oleh penolakan keras dari pihak Israel yang memblokir masuknya para anggota komite ke dalam wilayah kantong Gaza.
Meski pengumuman ini terdengar ambisius, sejumlah pengamat politik menilai manuver Hamas belum menyentuh akar konflik yang sesungguhnya. Pakar politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai pembubaran ini masih sebatas “gestur simbolis”.
“Masalah utamanya bukan pada pembubaran komite pemerintahan mereka, melainkan kesepakatan mengenai pelucutan senjata (disarmament). Hamas belum menyetujui untuk melucuti senjata mereka, dan itulah yang sampai saat ini tetap menjadi ganjalan terbesar (sticking point),” urai Abusada kepada AFP.
Hingga saat ini, transisi menuju fase kedua gencatan senjata—yang seharusnya mencakup pelucutan senjata Hamas secara bertahap dan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza—masih jalan di tempat selama berbulan-bulan.
Di lapangan, militer Israel justru dilaporkan memperluas kehadiran mereka dan kini menguasai hampir 70 persen wilayah Jalur Gaza. Di sisi lain, Hamas bersikeras menuntut pemerintahan sipil Palestina yang baru harus kokoh berdiri terlebih dahulu sebelum mereka mempertimbangkan untuk menyerahkan sebagian kecil dari persenjataan mereka.
Masa depan pemerintahan Gaza pasca-perang tetap menjadi batu sandungan besar dalam negosiasi internasional. Israel secara tegas menolak kembalinya Hamas ke tampuk kekuasaan, namun di sisi lain, Tel Aviv saat ini juga menolak mentah-mentah penyerahan kekuasaan langsung kepada Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah.
Sementara ruang negosiasi buntu, kedua belah pihak terus saling tuduh mengenai pelanggaran gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza yang beroperasi di bawah otoritas setempat melaporkan sedikitnya 1.072 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak gencatan senjata resmi dimulai. Sementara dari kubu lawan, militer Israel menyatakan telah kehilangan lima tentara dan satu kontraktor pada periode yang sama.
