- Jamaika harus melewati referendum untuk mendepak ratu Inggris dan menjadi republik.
- Kelompok Advokasi Hak Asasi Manusia menuntut kompensasi Rp 143,5 triliun kepada Inggris atas perbudakan.
JERNIH — Setelah Barbados, Jamaika memulai proses pelengseran Ratu Elizabeth dari posisi kepala negara, menjadi republik, dan menuntut monarki Inggris membayar utang darah dan air mata 600 ribu budak.
Marlene Malahoo Forte, mantan Jaksa Agung Jamaika, mengatakan kepada Jamaica Observer bahwa PM Andrew Holness memerintahkannya mereformasi konstitusi menjadi republik.
BACA JUGA:
- Kereta Emas Kerajaan Belanda, Simbol Bisnis Keji Perbudakan di Nusantara
- Museum Pengepungan Benteng Alamo dan Narasi Supremasi Kulit Putih
Daily Mail menulis proses ini, sesuai konstitusi Jamaika yang berlaku saat ini, membutuhkan referendum. Akibatnya, proses menjadi republik jauh lebih rumit dibanding Barbados.
Dibanding Jamaika, Barbados lebih kecil. Perubahan menjadi republik hanya dilakukan dengan tindakan parlemen.
Pelengseran, menurut Forte, akan dimulai setelah Pangeran William dan Kate Middleton mengakhiri liburannya di Jamaika.
Dihormati, Dibenci
Keluarga Kerajaan Inggris relatif masih dihormati penduduk Jamaika. Kedatangan William dan Kate di Trench Town, misalnya, disambut sorak-sorai masyarakat.
William dan Kate memposting kunjungannya di Twitter dan menulis; “Hari yang luar biasa di Trench Town, tempat kelahiran musik reaggae dan jantung Kingston.”
Sebelumnya, William dan Kate juga disambut pejabat tinggi sipil dan militer saat mendarat di Bandara Internasional Norman Manley. Kate mengenakan bendera kuning Jamaica.
Jauh dari hiruk-pikuk publik yang menyambut William dan Kate, Koalisi Jaringan Advokat — terdiri dari politisi, pemimpin bisnis, dan musisi – menulis surat terbuka yang merinci 60 alasan monarki Inggris harus memberi kompensasi kepada Jamaika.
Mereka menuduh Duke and Duchess of Cambridge menikmati darah, air mata, dan keringat para budak Afrika yang tiba di Jamaika. Mereka menuntut repatriasi dari monarki Inggris.
Saat William dan Kate tiba di Trench Town, penyair dan novelis Opal Palmer Adisa mengorganisir protes, menuntut monarki membayar ganti rugi atas perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
Komite Reparasi Nasional Bahama juga mengeluarkan pernyataan yang menyeru permintaan maaf penuh hormat dan resmi dari monarki Inggris. “Sekarang waktunya reparasi,” kata komite.
Tahun lalu, pemerintah Jakaika mengumumkan rencana untuk meminta kompensasi kepada Inggris karena mengangkut paksa 600 ribu budak Afrika untuk bekerja di perkebunan tebu dan pisang.
Anggota parlemen Jamaika Mike Henry mengusulkan paket reparasi sebesar 7,6 miliar pound, atau Rp 143,5 triliun. Angka ini berasal dari pembayaran 20 juta pound yang dilakukan pemerintah Inggris tahun 1837 sebagai kompensasi kepada pemilik budak setelah Inggris menghapus perbudakan tahun 1883.
Black Lives Matter
Sentiman anti-kolonial meruyak di sekujur Karibia setelah gerakan Black Lives Matter muncul di AS, dan menghilhami banyak orang di seluruh dunia.
Pengunjuk rasa di luar gedung Komisi Tinggi di Kingston. Satu plakat yang dipegang seorang gadis kecil bertuliskan; Kings, Queens and Princesses and Princes belong in fairytales not in Jamaica.
Keluaga Kerajaan Inggris tahu unjuk rasa ini, dan Pangeran William diharapkan mengakui masalah perbudakan dalam pidatonya pada makam malam bersama Gubernur Jenderal Jamaika, Rabu malam waktu setempat.
Di Belize, Pangeran William dan Kate Middleton menjadi sasaran protes. Publik menentang tur keluarga kerajaan ke perkebunan cokelat, yang membuat keduanya membatalkan acara itu.
Sejarah Jamaika adalah tentang budak dan perbudakan. Sebelum Inggris datang, Spanyol berdagang budak di sini. Di negeri ini pula budak beberapa kali memberontak dan gagal, sampai akhirnya Inggris menghapus perbudakan tahun 1830.
Resminya Inggris menghapus perbudakan tahun 1807, tapi kata slaves masih ada dalam konstitusi. Butuh 23 tahun bagi Inggris untuk menghapus perbudakan karena kuatnya pengaruh tuan kebun pengguna budak.
Inggris mengeluarkan 20 juta dolar sebagai kompensasi kepada pemilik budak yang harus melepas budak-budaknya. Pertanyaannya, mengapa tidak ada kompensasi untuk para budak.
Kini, keturunan kesekian budak-budak itu menuntut kompensasi seraya menepak ratu Inggris dari posisi kepala negara.
