JAKARTA – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi namun belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bakal melakukan langkah peninjauan ulang.
“BUMDes yang sudah dibentuk kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi,” katanya di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Nantinya, BUMDes yang tidak produktif bakal dilakukan korporasi, sehingga membentuk suatu holding atau super holding yang melibatkan BUMN. “BUMDes sebenarnya holding, nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa,” katanya.
“Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih luas lagi, tidak mungkin dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan, keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani maka di sinilah ada super holding kalau perlu sampai melibatkan BUMN,” Halim menambahkan.
Menurut Halim, untuk peningkatan produktivitas, jaringan, hingga ekspor, Presiden Jokowi telah meminta untuk melibatkan BUMN. KemudianBUMDes yang tidak produktif, pihaknya pun taka bakal melakukan penutupan.
“Kita tidak bsia menutup BUMDes, yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi dengan penambahan modal, peningkatan jaringan, pendampingan. Kalau masalah yang dihadapi misalnya pemasaran, butuh dana banyak untuk bangun jaringan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku menerima laporannya 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi namun belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Padahal penyaluran dana desa selama lima tahun terakhir mencapai Rp329,8 triliun. Karena itu, tingginya alokasi dana yang dikucurkan, diharapkan pemanfaatannya meningkat, terutama optimalisasi BUMDes.
“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa,” katanya.
Ia menegaskan, penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Karenanya BUMDes dapat diintegrasikan dengan marketplace lokal, perusahaan swasta maupun global. Sehingga produk unggulan desa bisa dikenal.
“Mulai dibuka channel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global,” kata dia.
“Saya ingatkan agar penyaluran betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri pedesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun dan mengutamakan program padat karya. “Saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatakan partisipasi warga desa dalam pengawasan. [Fan]
