Kontrak yang ditanda tangani Kementerian Pertahanan tersebut, dilakukan meski anggaran belum tersedia.
JERNIH-Menkopolhukan Mahfud MD membenarkan bahwa Presiden Jokowi pada 2015 lalu, memberi arahan agar slot orbit 123 bujur timur diselamatkan. Namun, tanpa melanggar aturan. Dia bilang, arahan itu keluar pada 4 Januari 2015. Namun kontrak, ditandatangani pada 1 Januari di tahun yang sama.
Kemudian, di tanggal 13 Oktober 2017, ada lagi surat arahan dari Presiden Jokowi agar Menkopolhukam menyelesaikan masalah terkait orbit tersebut. Mahfud sendiri, menyatakan kalau persoalan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur terjadi sejak 2015 hingga saat ini.
Kontrak yang ditanda tangani Kementerian Pertahanan tersebut, dilakukan meski anggaran belum tersedia.
“Soal Satelit Kemhan ‘BENAR’ Presiden pada 4/1/2015 mengarahkan agar Slot Orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Tapi kontrak sudah dilakukan tanggal 1/1/2015. Tanggal 13/10/2017 ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah,” kata Mahfud MD lewat akun Twitter miliknya, Rabu (19/1/2021).
Pada 2017 lalu, Mahfud memang belum menjabat sebagai Menko Polhukam. Tentu, dia menepis dugaan lepas tangan dalam kemelut itu. Sebab dia merasa turun tangan sebab tahun 2020, Navayo masih menggugat pemerintah meski pada 2017 Presiden sudah mengarahkan agar diselesaikan sesuai aturan.
“Hasil audit BPKP adalah acuan legal. Harap ikuti Kejagung untuk terus melangkah,” sambungnya.
Kasus ini, tengah dilakukan pengusutan oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bilang, ada 11 saksi yang sudah diperiksa yang berasal dari Kementerian Pertahanan dan pihak swasta.
“Jadi ini kita telah menyelidiki terhadap kasus ini selama satu minggu, kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang,” kata Febrie dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).
Dia juga bilang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak guna penguatan pencarian alat bukti dalam kasus tersebut. Seperti diberitakan Detik, Jampidsus juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, didukung beberapa dokumen alat bukti.[]
