Korban Perbudakan Belanda di Indonesia dan Dunia Diduga Tembus 5 Juta Jiwa, Jauh di Atas Klaim Resmi
JERNIH — Sejarah panjang penjajahan Belanda di bumi Nusantara (Indonesia) kembali menjadi sorotan dunia setelah sebuah buku terbaru membongkar fakta mencengangkan terkait praktik perbudakan masa lalu. Jika selama ini pemerintah Belanda menggunakan angka ratusan ribu dalam permohonan maaf resminya, riset terbaru justru mengungkap bahwa jumlah korban perbudakan massal oleh Belanda—termasuk yang terjadi di wilayah Indonesia—menembus angka hingga lebih dari 5 juta jiwa.
Fakta mengejutkan ini diuraikan oleh jurnalis investigasi asal Belanda, Leendert van der Valk, dalam buku terbarunya yang berjudul jika diterjemahkan: “Tempat yang Dilupakan, Orang-orang yang Dilupakan: Sebuah Atlas Sejarah Perbudakan Belanda”. Berdasarkan laporan The Guardian, Van der Valk memperkirakan jumlah riil korban perbudakan terselubung ini berada di angka 3,3 hingga 5,3 juta orang.
Angka tersebut lima kali lipat lebih tinggi dari data resmi 600.000 korban yang diakui dan digunakan oleh Raja Willem-Alexander serta mantan Perdana Menteri Mark Rutte saat menyampaikan permohonan maaf resmi beberapa tahun lalu.
Dalam bukunya, Van der Valk berargumen bahwa angka 600.000 yang selama ini diklaim pemerintah Belanda cacat data karena mengabaikan banyak wilayah koloni. Angka lama tersebut hanya menghitung budak yang diangkut menggunakan kapal dalam jalur perdagangan transatlantik.
Ada beberapa alasan kuat mengapa data masa lalu tersebut dianggap “sengaja” diperkecil. Data lama tidak memasukkan wilayah jajahan besar seperti Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Sri Lanka, serta wilayah Karibia seperti Guyana dan Tobago.
Jutaan anak yang lahir dari orang tua yang berstatus budak di tanah koloni tidak ikut dihitung dalam log kapal dagang. Selain itu warga lokal atau suku adat yang langsung diperbudak setelah tanah mereka dijajah oleh Belanda tidak masuk dalam kalkulasi awal.
Selain itu, Van der Valk menggeser lini masa penelitian menjadi jauh lebih panjang, yaitu dimulai sejak tahun 1595 (bukan 1630) dan berakhir di tahun 1914—saat praktik perbudakan Belanda di beberapa wilayah Indonesia benar-benar resmi berakhir—bukan berhenti di tahun 1863 seperti klaim penghapusan perbudakan yang digemborkan sebelumnya.
Para akademisi dari Radboud University, yang riset demografinya menjadi fondasi utama buku ini, menyebut angka perkiraan baru tersebut sangat signifikan meski masih bersifat awal.
“Angka-angka ini berhasil menggeser perhatian dunia dari yang tadinya hanya menghitung jumlah perdagangan budak jalur laut jarak jauh, menjadi fokus pada jutaan orang yang diperbudak secara lokal atau mereka yang terlahir langsung di dalam sistem kejam tersebut,” jelas Profesor Kolonialisme, Matthias van Rossum.
Coen van Galen, profesor asosiasi sejarah kolonial di kampus yang sama, menambahkan bahwa kalkulasi ini untuk pertama kalinya memberikan gambaran total mengenai jumlah korban perbudakan di seluruh koloni Belanda secara gabungan. Ia menyarankan pendekatan serupa juga harus diterapkan untuk menghitung total korban dari Kekaisaran Inggris dan kekuatan kolonial Eropa lainnya.
Bagi Peggy Brandon, kurator kelahiran Suriname yang bekerja untuk Museum Nasional Perbudakan Belanda, perdebatan ini bukan sekadar urusan adu data statistik belaka.
Ia mengungkapkan kepada The Guardian bahwa sejarah dunia terlalu lama mengabaikan generasi yang hidup dan mati di dalam jeruji sistem perbudakan Belanda. Brandon menceritakan kisah-kisah pilu masa lalu, termasuk para orang tua di tanah jajahan yang terpaksa membunuh anak kandung mereka sendiri demi menyelamatkan sang bayi agar tidak tumbuh besar sebagai budak. Menurutnya, keakuratan angka ini adalah langkah penting untuk mengembalikan martabat kemanusiaan yang dulu dihancurkan oleh bangsa Eropa.
Penerbitan buku ini otomatis meningkatkan tekanan politik bagi Perdana Menteri Belanda saat ini, Rob Jetten, untuk segera melangkah lebih jauh dari sekadar permohonan maaf simbolis belaka menuju langkah kompensasi nyata. Terlebih, momentum ini muncul hanya beberapa minggu setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa perdagangan orang-orang Afrika yang diperbudak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling keji.
