JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19. Hingga Jumat (12/6/2020) sebanyak 303 keluhan telah diterima KPK dimana warga yang paling banyak menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos Covid-19 ada pada tiga Provinsi di Pulau Jawa.
Laporan dan keluhan tersebut diterima KPK lewat program JAGA Bansos 2020 yang telah dilaunching sejak 5 Juni lalu. Keberadaan aplikasi JAGA bansos dimaksud untuk memudahkan masyarakat mengadukan penyimpangan, dan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19.
“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos, meskipun telah mendaftar,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam keterangan resmi KPK yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Baca juga: Kemendes Terima 2.654 Aduan Bansos dan BLT Dana Desa
Adapun laporan masyarakat paling banyak adalah laporan masyarakat yang tidak menerima bantuan, yakni sebanyak 134 kasus. Kemudian bantuan yang diterima dalam jumlah kurang sebanyak 32 laporan.
Selanjutnya ada 28 kasus, dari laporan tentang bansos yang tak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan dan terdapat 14 kasus penerima bantuan fiktif.
Kemudian KPK menerima empat pelaporan terkait pemberian bansos lebih dari satu kali terhadap individu penerima. ada tiga laporan lainnya, kasus yang mengadukan bantuan yang diterima dalam kualitas tak layak pakai atau buruk. Sedangkan dua pelaporan, tercatat penerimaan bantuan yang tak tepat sasaran atau diberikan kepada penerima yang tak seharusnya.
Baca juga: Polda Sumut Sebut Lima Daerah Selewengkan Bansos dan BLT Covid-19
“Dan 86 laporan, dalam beragam topik lainnya,” kata Ipi.
Berdasarkan wilayah maka laporan paling banyak berasal dari Pulau Jawa dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mempunyai keluhan sebanyak 74 keluhan penerimaan bansos yang tersebar di 20 pemerintahan daerah (pemda).
Kemudian wilayah Jawa Timur (Jatim), dengan jumlah 48 keluhan pada 15 Pemda, sedangkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), tercatat ada 32 keluhan di 20 pemda.
Keluhan juga datang dari warga dari Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang menjadi wilayah administrasi dengan tingkat keluhan tertinggi yakni ada 10 keluhan yang tercatat di aplikasi JAGA Bansos. Selanjutnya pelaporan di tingkat Pemkab, antara lain berada pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Sukabumi.
Baca juga: Perangkat Desa Ini Potong Dana Bansos Untuk Dibagi Rata Warga Desa
Menurut Ipi, 20 keluhan telah ditindaklanjuti oleh pemda masing-masing, kemudian 115 laporan keluhan, masih dalam proses tindak lanjut, kemudian 118 pelaporan, masih dalam status konfirmasi pelapor, dan 20 pengaduan, dalam status diterima untuk verifikasi.
“Sisanya 30 pelaporan keluhan, dengan status dihapus karena pelaporan ganda,” kata Ipi.
KPK meminta kepada pemerintah di semua level untuk terus melakukan pemutakhiran data penerimaan bansos di masyarakat, serta melakukan sosialisasi terkait kriteria penerima bansos agar tidak menimbulkan kegaduhan terus menerus.
“KPK mendorong transparansi penyaluran bantuan, dengan mengumumkan daftar penerima bantuan. Pemda juga perlu mensosialisasikan pemahaman terkait kriteria penerima, jenis bansos, dan waktu pendistribusian,”.
(tvl)
