Mahmoud Abbas Jegal Pesaing, Ubah Aturan Pemilu Palestina Demi Ganjal Langkah Marwan Barghouti
JERNIH — Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan tengah menyiapkan langkah kontroversial dengan mengamandemen undang-undang pemilu. Manuver politik ini dinilai berbagai pihak sebagai strategi terselubung untuk mengunci posisi kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan menghadang rival terkuatnya yang kini mendekam di penjara Israel, Marwan Barghouti.
Berdasarkan laporan The New Arab, Abbas berencana membatalkan keputusan presiden bulan lalu yang sempat memperluas kursi Dewan Legislatif Palestina (PLC) menjadi 200 anggota. Lewat amandemen baru, komposisi PLC akan dikembalikan ke format awal yaitu 132 kursi terpilih, sementara 68 kursi tambahan untuk Dewan Nasional Palestina (PNC) di wilayah pendudukan akan diisi melalui mekanisme “konsensus”—istilah halus untuk penunjukan langsung (appointment).
Langkah ini menjadi krusial karena hanya anggota PNC yang memiliki hak legal untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Eksekutif PLO—jabatan tertinggi dalam hierarki politik Palestina.
Jika Barghouti—tokoh populer Fatah yang sangat dicintai publik Palestina—tidak dimasukkan oleh elit penguasa ke dalam daftar 68 anggota yang ditunjuk tersebut, maka otomatis ia akan kehilangan hak untuk maju sebagai pimpinan PLO. Bahkan, sekalipun Barghouti berhasil memenangkan pemilu Presiden Otoritas Palestina (Palestinian Authority) secara langsung.
Pakar hukum tata negara, Rashad Tuam, menegaskan bahwa perubahan aturan ini tampak sengaja dirancang untuk dimanfaatkan dalam konflik internal.
“Jika amandemen ini disahkan, aturan ini akan dieksploitasi dalam konflik politik untuk membendung pencalonan pemimpin Fatah yang dipenjara, Marwan Barghouti, dari kursi kepresidenan PLO,” ujar Tuam.
Ia menambahkan, penunjukan langsung ketimbang pemilihan demokratis untuk 68 kursi tersebut memberi celah bagi kepemimpinan Abbas saat ini untuk menentukan sendiri siapa ‘putra mahkota’ yang berhak memegang komando ganda di PLO dan Otoritas Palestina.
Dalih Efisiensi dan Operasional Otomatis
Di sisi lain, pejabat internal Palestina membela rencana amandemen tersebut. Mereka berdalih bahwa mekanisme penunjukan langsung diperlukan untuk memastikan keterwakilan sektor-sektor yang sulit ikut pemilu, seperti lembaga keamanan dan faksi politik tertentu yang enggan bertarung secara terbuka.
Selain itu, alasan efisiensi anggaran juga diseret. Menambah anggota dewan yang dipilih dari 132 menjadi 200 dianggap hanya akan membengkakkan pengeluaran keuangan negara di tengah krisis.
Namun, argumen ini ditolak tegas oleh para pengamat. Tuam memperingatkan bahwa dengan menunjuk 68 anggota dalam negeri plus 150 anggota PNC dari luar negeri (diaspora), kelompok penguasa secara praktis sudah mengantongi mayoritas mutlak 218 kursi dari total 350 kursi PNC sebelum pemilu legislatif bahkan dimulai.
Sebelumnya pada 4 Juni lalu, Abbas sempat menerbitkan dekrit yang memperbesar jumlah kursi legislatif dan melonggarkan ambang batas pemilu. Namun, perubahan mendadak yang kini digodok berisiko mencederai proses demokratis yang telah lama dinantikan rakyat Palestina.
PLO tetap menjadi satu-satunya entitas yang diakui secara internasional sebagai representasi sah bangsa Palestina. Dengan manuver hukum ini, masa depan kepemimpinan Palestina tampak sedang diarahkan dari balik pintu tertutup di Ramallah—menutup rapat peluang bagi figur-figur reformis dan populer seperti Marwan Barghouti untuk memimpin perjuangan dari balik jeruji besi.
