JAKARTA – Pemerintah kini tengah gencar melakukan penanganan radikalisme-terorisme, pasca bom bunuh diri di Mapolrestabe Medan pada Rabu (13/11/2019). Karena itu, beberapa waktu lalu Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin memanggil sejumlah menteri dan lembaga terkait.
Pertemuan itu digelar secara tertutup dengan beberapa Menteri dan Lembaga, di antaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Dari hasil pertemuan itu, menurut Tito, penanganan radikalisme-terorisme yang dulunya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini diambi alih oleh Ma’ruf Amin. Sementara BNPT bertugas sebagai sentral utama dan koordiantor harian lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
“Komando atau koordinasi langsung Wapres,” ujarnya di Jakarta.
Penanganan di bawah Kemenko Polhukam dinilai belum komprehensif, apalagi beberapa lembaga berada di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudaan, dan Kementerian Agama.
Beberapa lembaga dan kementerian bakal menangani pada upaya pencegahan, mulai dari BNPT, Kemenag, Kemendikbud, Kemendagri, sampai Kemensos. “Apakah perlu penindakan hukum yang keras,” katanya.
Sebelumnya Ma’ruf menegaskan, untuk menuntaskan radikalisme-terorisme, maka dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
“WNI yang pulang dari kawasan konflik seperti Suriah dan lainnya, kepalanya belum ada komitmen kebangsaan,” ujar Ma’ruf.
Oleh sebab itu, pencegahan radikalisme harus dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebab ada ada gejala radikalisme di jenjang pendidikan itu, bahkan sampai ada yang mengenal para tokoh radikal.
