JAKARTA – Aksi 212 pada Jumat (21/2/2020) di bilangan Monumen Nasional (Monas) memunculkan kritikan, setelah salah satu orator meneriakkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijatuhkan, sebab menjadi sumber malapetaka.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian, mengatakan teriakan orator tersebut dinilai berlebihan. Apalagi sudah mengarah para upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Jika mengarah kepada hal-hal yang sifatnya inkonstitusional, tentu saja ini tidak benar, tidak bisa dibenarkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Meski demikian, pihaknya mengaku, unjuk rasa merupakan kebebasan berpendapat dan dilindungi Undang-undang (UU), tetapi harus memahami batasan-batasan yang telah diatur.
“Kalau ingin memberikan koreksi atau catatan atau masukan terhadap pemerintah, silakan saja. Tapi kalau menjatuhkan pemerintahan yang sah itu sesuatu yang saya kira kelewatan dan inkonstitusional,” kata dia.
Menurut Donny, apa yang disampaikan orator aksi 212 tersebut hanyalah pernyataan, karena itu pihaknya tak mau menanggapi terlalu jauh.
“Sejauh hanya pernyataan, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bukan suatu yang mengarah kepada tindakan yang sungguh-sungguh ingin menjatuhkan presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, menilai pernyataan menjatuhkan Jokowi sebagai pernyataan pribadi, bukan mewakili suara massa.
“Pernyataan pribadi beliau itu,” katanya.
Karena itu, ia memastikan tujuan utama aksi 212 adalah untuk mengkritisi praktik-praktik korupsi yang dianggap masih sering terjadi.
Sementara Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan, menjelaskan tidak ada agenda massa 212 untuk menumbangkan Jokowi dari jabatanya. Soal orasi, menurutnya hanya pendapat pribadi segelintir orang.
“Itu hanya pendapat pribadi yang bersangkutan, bukan maksud dari aksi 212 untuk menjatuhkan Presiden yang sah,” ujar dia.
Ia mengaku sangat mendukung upaya Jokowi memberantas para koruptor. Bahkan bila diminta, pihaknya siap membantu pemerintah. “Kalau Presiden Pak Jokowi ini sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, tidak sanggup memberantas korupsi, kita bantu. Boleh jadi aksi yang kami lakukan menguatkan Presiden,” katanya.
“Tidak ada maksud aksi untuk menjatuhkan presiden, itu adalah sebuah narasi, sebuah wacana yang sesat, dan menyesatkan,” Haikal menambahkan.
Diketahui, orator yang meneriakkan agar Jokowi diturunkan berasal dari Forum Ukhuwah Islamiah Sulawesi Selatan bernama Abdullah Maher. [Fan]
