JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota baru Indonesia yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan bakal menelan anggaran sebanyak Rp100 triliun. Hal itu terungkap saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
“Saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, infrastruktur dasar tetap dikerjakan Kementerian PUPR. Begitu pulu dengan cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian/lembaga.
Di luar dari itu, lanjut Jokowi, baru kemudian diberikan kepada proses Public Private Partnerships (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi. Sehingga diharapkan anggaran yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp100 triliun.
Untuk luasan lahan, kata Jokowi, yang disiapkan di Penajam Paser Utara seluas 256 ribu hektare. Namun akan digunakan untuk ibu kota hanya 56 ribu hektare.
“Masalah lahan pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya,” katanya.
Sebelumnya, dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan ibu kota baru bakal dibagi menjadi tiga klaster. Bahkan dilakukan bertahap guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penduduk di ibu kota negara dan daerah penyangga.
“Ini memang didesain untuk pengembangannya. Jadi, antisipasinya kita tidak bangun kota ini selesai satu kali, tetapi bertahap,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bagaimana dengan ajakan Jokowi kepada Putra Mahkota UEA, Mohamed bin Zayed untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur?
“Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain,” ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dijelaskan Luhut, Jokowi menekankan untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN. Selain dari itu, dilakukan dengan dana swasta dan investasi.
Setidaknya dalam pertemuan Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), menyepakati puluhan kerja sama strategis. Ada lima perjanjian antara pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, ada 11 perjanjian bisnis yang diteken antar kedua negara.
Perjanjian tersebut antara lain di bidang energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi US$ 22,89 miliar atau setara Rp314,9 triliun. [Fan]
