Negara importir energi terkena dua pukulan sekaligus—nilai tukar melemah, tagihan energi membengkak. Reuters menulis bahwa tekanan mata uang paling terasa pada negara-negara pengimpor energi, sementara dolar justru diuntungkan karena AS adalah eksportir energi bersih dan menjadi pelarian investor. Indonesia, meski kaya akan komoditas, tetap menghadapi realitas impor minyak yang meningkat; EIA menegaskan Indonesia adalah net importer dan impor minyaknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Pasar valas punya refleks yang nyaris purba, yaitu ketika dunia bergejolak, uang berlari ke tempat yang dianggap paling aman. Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menyalakan mode risk-off.
Dolar AS menguat—bukan karena ekonomi dunia tiba-tiba membaik, melainkan karena ketakutan sedang memegang mikrofon. Reuters mencatat dolar mendekati level tertinggi 2026, ditopang dua hal yang biasanya datang berpasangan: status safe haven dan lonjakan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi global.
Lonjakan minyaknya sendiri bukan rumor. Serangan terhadap pengapalan dan fasilitas energi mendorong Brent menembus US$100 per barel, bahkan setelah IEA menyetujui pelepasan cadangan darurat dalam skala yang sangat besar. Di titik ini, volatilitas valas bukan sekadar urusan “trader harian”. Ia menjalar ke biaya impor energi, ekspektasi inflasi, keputusan suku bunga, hingga psikologi investor global.
Masalah utama
Masalah pertama bagi banyak negara berkembang adalah sederhana: ketika dolar menguat, “harga” ketidakpastian naik. Negara importir energi terkena dua pukulan sekaligus—nilai tukar melemah, tagihan energi membengkak. Reuters menulis bahwa tekanan mata uang paling terasa pada negara-negara pengimpor energi, sementara dolar justru diuntungkan karena AS adalah eksportir energi bersih dan menjadi pelarian investor. Indonesia, meski kaya akan komoditas, tetap menghadapi realitas impor minyak yang meningkat; EIA menegaskan Indonesia adalah net importer dan impor minyaknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Masalah kedua adalah transmisi ke kebijakan moneter. Ketika minyak melonjak, inflasi global berpotensi naik dan pasar mulai menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga. Pada level domestik, BPS melaporkan inflasi Indonesia mencapai 4,76% (Februari) dan rupiah tertekan oleh konflik serta arus keluar modal; mayoritas ekonom memperkirakan BI menahan suku bunga acuan 4,75% karena stabilitas kurs menjadi prioritas. Jadi, dilema klasik muncul lagi: ruang melonggarkan kebijakan demi pertumbuhan menyempit justru ketika ekonomi butuh napas.
Masalah ketiga adalah fiskal energi. APBN 2026 diasumsikan dengan harga minyak domestik sekitar US$70/barel, sementara skenario lebih buruk dapat mendorong defisit melebar jika tanpa penyesuaian—dan pemerintah sudah menyiapkan rencana kontinjensi belanja untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB. Artinya, volatilitas Timur Tengah bisa berubah menjadi “pajak tak terlihat” yang membebani fiskal: bukan lewat undang-undang, melainkan lewat harga minyak dan kurs.
Rekomendasi
Yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan disiplin kebijakan yang membuat pasar percaya bahwa negara tidak kehilangan setir. Di sisi moneter, Bank Indonesia sudah mengirim sinyal yang cukup tegas: fokusnya memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian pasar global, sambil menjaga sasaran inflasi 2026–2027.
Modalnya juga ada: cadangan devisa akhir Februari 2026 masih setara 6,1 bulan impor (5,9 bulan termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah), jauh di atas standar kecukupan internasional. Ini bukan jaminan bahwa kurs tidak bergerak—tidak ada bank sentral yang bisa “membekukan” pasar—tetapi ini bantalan yang membuat intervensi menjadi kredibel.
Di sisi fiskal, pelajaran pahitnya adalah: shock energi harus diperlakukan sebagai skenario, bukan kejutan. Rencana kontinjensi belanja—memotong pengeluaran yang dampaknya paling kecil terhadap ekonomi—perlu dibuat transparan agar pelaku pasar bisa menghitung risiko tanpa menebak-nebak. Untuk korporasi, terutama importir energi dan perusahaan dengan utang valas, momen seperti ini menuntut manajemen risiko yang lebih “dewasa”: lindung nilai (hedging) yang konsisten, penjadwalan ulang pembayaran, dan natural hedge lewat penyesuaian kontrak penjualan. Volatilitas bukan aib; yang berbahaya adalah pura-pura volatilitas tidak ada.
Penutup
Eskalasi konflik Timur Tengah adalah pengingat bahwa stabilitas makro tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dalam negeri, tetapi juga oleh badai eksternal yang datang tanpa undangan. Namun, fondasi tetap penting—karena fondasi menentukan apakah badai membuat rumah retak atau hanya membuat jendela berderak.
Indonesia punya beberapa penopang: cadangan devisa masih tinggi, kerangka kebijakan BI menempatkan stabilitas sebagai prioritas, dan pemerintah menyatakan menjaga defisit fiskal dalam disiplin yang jelas meski minyak bergejolak.
Di pasar valas, dolar mungkin sedang jadi raja karena dunia sedang takut. Tugas kebijakan nasional bukan mengalahkan rasa takut global, melainkan memastikan ekonomi domestik tetap berjalan waras: kurs dijaga agar tidak liar, inflasi tidak dibiarkan lepas kandang, dan respons fiskal tidak mengorbankan kredibilitas. Ketika itu terjadi, volatilitas kembali ke tempat yang semestinya: sebagai risiko yang dikelola, bukan sebagai krisis yang ditakuti. [ ]
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
