PANGKAL PINANG- Seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung, Amri Cahyadi, meminta agar ornamen dan simbol Cina yang ada diberbagai tempat dikota diareal publik untuk dibongkar.
Meski pernyataannya telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, namun Amri menolak disebut anti Cina.
“Saya pribadi dan partai bukan anti Cina. Dalam konteks negara, suku Tionghoa sudah menjadi WNI adalah saudara, dan itu final. Terkait pernyataan itu, saya melihat sudah dipolitisasi dan keluar dari substansi yang saya maksud,”.
Amri pun menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut bukan dalam konteks kesukuan atau toleransi, namun hel tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya ornamen dan simbol budaya Cina yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir ini terutama pada lokasi-lokasi wisata yang ada di Bangka Belitung.
“Kalau tempat ibadah atau rumah pribadi tidak ada masalah. Namun, ini di lokasi wisata dan area publik, seperti gapura, pintu gerbang atau patung. Contohnya di Sungailiat. Silahkan datang sendiri ada patung perang terakota dan yang lainnya,”.
Amri Cahyadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, khawatir akan terjadi pergeseran budaya, yang pada akhirnya jika masalah ini tidak diperhatikan, akan membuat budaya asli Bangka Belitung tenggelam.
“Jangan sampai kondisi ini membuat kita abai. Penjajahan modern bukan hanya fisik wilayah. Tapi juga pencaplokan budaya. Khawatir budaya kita tenggelam seiring dengan berjalannya waktu,” kata Amri.
Amri meminta pemerintah daerah membuat regulasi yang mengatur dan mengontrol penempatan ornamen budaya luar di aset atau objek wisata agar budaya lokal tidak tersingkirkan dari budaya luar.
Amri bahkan mengajak masyarakat yang berbeda pendapat dengannya untuk berdiskusi dan berdialog di kantor DPRD Bangka Belitung.
“Kami menghormati pro kontra yang muncul di tengah masyarakat. Kalau pun itu membuat kisruh, saya tidak bermaksud lebih. Silahkan datang untuk berdiskusi. Saya tidak anti Cina. Saya juga banyak teman WNI dari masyarakat Tionghoa. Bukan kesukuan yang jadi substansi, melainkan budaya,”.
(tvl)
