Pertemuan itu juga telah dibayangi seruan untuk membebaskan tahanan politik Alaa Abd el-Fattah. PBB pada hari Selasa juga menuntut pemerintah Mesir membebaskan aktivis pro-demokrasi yang saat ini tengah mogok makan dan minum dalam penjara. Setidaknya 60.000 tahanan politik diperkirakan telah dipenjara sejak Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menggulingkan Mohamed Morsi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, pada 2013.
JERNIH– Pasukan keamanan Mesir menangkap dua orang pengacara dari rumah mereka di Kairo dan Giza pada Selasa (8/11/2022), seiring digelarnya KTT Iklim (Copp27) yang dihadiri para pemimpin dunia di Sharm el-Sheikh.
Rumah Ahmad Natheer al-Helo di ibukota Kairo digerebek polisi, sebelum dibawa ke lokasi yang tidak diketahui, menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Mesir (ENHR). Alasan penangkapannya tidak dijelaskan.
Sehari sebelumnya, rumah pengacara lain bernama Ahmad Ghurab digerebek di provinsi tetangga, Giza. Ghurab ditanya tentang keberadaan putranya, yang tidak ada di rumah saat itu, sebelum ditahan, kata ENHR. Ahmed Attar, direktur eksekutif ENHR, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa penangkapan itu terjadi di tengah “kampanye tindakan keras yang sengit” oleh pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.
“Hingga 1.000 orang telah ditahan, kebanyakan dari mereka adalah anak muda, dalam kampanye yang menargetkan jurnalis, pengacara, dan warga negara lainnya karena takut akan kemungkinan protes pada 11 November,” kata Attar.
Pihak berwenang Mesir telah meningkatkan keamanan di seluruh negeri sebelum menjadi tuan rumah KTT Cop27 di resor Laut Merah Sharm el-Sheikh antara 6 dan 18 November.
Beberapa orang Mesir telah menyerukan protes pada 11 November terhadap kondisi keuangan yang mengerikan yang dihadapi sebagian besar negara, dalam apa yang disebutkan sebagai “revolusi iklim”. Demonstrasi, yang tidak memiliki tuntutan berorientasi iklim, juga disebut sebagai protes 11/11.
Antara 25 Oktober dan 3 November, sedikitnya 118 orang Mesir ditangkap, kata peneliti Mesir Amnesty International Hussein Bayoumi kepada MEE. Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi, tambahnya. Beberapa orang ditangkap hanya berdasarkan foto atau postingan yang mereka bagikan di media sosial.
LSM lain, Front Hak Asasi Manusia Mesir, juga mengatakan bahwa sekitar 200 orang telah ditahan di seluruh negeri karena mempublikasikan video di media sosial yang menyerukan protes 11/11.
“Sangat menyedihkan”
Penyelenggaraan Cop27 Mesir, yang dimulai pada Ahad lalu telah dinodai oleh kritik yang ditujukan terhadap catatan hak asasi manusia pemerintah yang buruk. Konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia itu berlangsung di tengah pembatasan ketat pada pertemuan damai dan kebebasan berbicara.
Pertemuan itu juga telah dibayangi oleh seruan untuk membebaskan tahanan politik Alaa Abd el-Fattah. PBB pada hari Selasa juga menuntut pemerintah Mesir membebaskan aktivis pro-demokrasi yang saat ini tengah mogok makan dan minum dalam penjara.
Abd el-Fattah adalah ikon revolusi Mesir 2011 dan telah menghabiskan delapan dari 10 tahun terakhir di penjara atas berbagai tuduhan, yang terakhir dituding menyebarkan “berita palsu”.
Kepala Hak Asasi PBB, Volker Turk, mengatakan Abd el-Fattah perlu dibebaskan, seraya memperingatkan bahwa saat ini hidupnya “dalam bahaya besar”. “Saya mendesak pemerintah Mesir untuk segera membebaskan Abd el-Fattah dari penjara dan memberinya perawatan medis yang diperlukan,” kata Turk dalam sebuah pernyataan. “Mogok makan dan minum menempatkan hidupnya dalam risiko akut.”
Pada hari Selasa, Kanselir Jerman Olaf Scholz juga menyerukan pembebasan aktivis tersebut. “Harus ada keputusan–pembebasannya harus dimungkinkan, sehingga mogok makan ini tidak berakhir dengan kematian,” katanya, seraya menambahkan situasinya “sangat menyedihkan” dan “kita harus takut bahwa ini dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan” .
Setidaknya 60.000 tahanan politik diperkirakan telah dipenjara sejak Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menggulingkan Mohamed Morsi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, pada 2013. [Middle East Eye]
