“Silakan, kita kan tinggal ikut aja, tinggal nyoblos. Kalau Sekarang dilakukan mungkin bisa dikatakan pelanggaran konstitusi, tapi yang namanya konsensus politik itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau membolehkan ya silakan saja,” kata dia.
JERNIH-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyerahkan masalah penundaan pemilu 2024 kepada yang berwenang. Namun dia mengatakan, pihaknya bisa menjembatani dialog soal polemik itu.
“PBNU akan apa namanya menerima apapun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang baik itu Pemerintah, DPR, MPR,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).
“PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kita. Kita persilakan kepada yang berwenang untuk itu, silakan,” katanya melanjutkan.
Gus Yahya menjelaskan, bahwa perubahan jadwal pemilu lima tahunan hanya bisa dilakukan lewat amendemen UUD 1945 oleh MPR. Pasal yang mengatur jadwal pemilu perlu diubah. Jika tidak lewat amendemen, sama saja melanggar konstitusi.
Apabila elite politik ingin mengubah jadwal Pemilu 2024, maka harus ada kesepakatan bersama di MPR. PBNU, kata dia, akan mengikuti hasilnya jika memang akan ada amendemen UUD 1945.
“Silakan, kita kan tinggal ikut aja, tinggal nyoblos. Kalau Sekarang dilakukan mungkin bisa dikatakan pelanggaran konstitusi, tapi yang namanya konsensus politik itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau membolehkan ya silakan saja,” kata dia.
Wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi topik perbincangan usai diusulkan tiga ketua umum partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), serta Zulkifli Hasan (PAN) beberapa waktu lalu.
Pejabat pemerintah pun ikut memberi penjelasan. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Namun, wacana tersebut menuai kritik dari banyak pihak. Tak terkecuali partai politik. Sejauh ini, PDIP, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS menyatakan tidak setuju.
